Share to:

 

Administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Ruang lingkup

Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan.

Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.

Administrasi pembangunan

Administrasi bagi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, dimana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi:

  1. Perencanaan pembangunan
    Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan.
    Adapun dalam perencanaan memiliki beberpa unsur, antara lain:
    • Tujuan akhir yang dikehendaki,
    • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,
    • Jangka waktu,
    • Masalah-masalah yang dihadapi,
    • Modal atau sumber daya yang akan digunakan,(6) kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya,(7) orang,organisasi, atau badan pelaksananya, dan (8) mekanisme pemantauan,evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
  2. Pengerahan Sumber daya
    Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menunjang tujuan oraganisas
  3. Kebijakan Pembangunan: Administrasi pembangunan juga mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan, seperti kebijakan fiskal, perdagangan, dan sosial.
  4. Manajemen Sumber Daya Manusia: Manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dari administrasi pembangunan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih tersedia untuk mendukung pembangunan
  5. Kerja Sama Internasional: Dalam era globalisasi, administrasi pembangunan sering melibatkan kerja sama internasional dalam bentuk bantuan luar negeri, perdagangan internasional, dan kolaborasi dalam masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Penting untuk diingat bahwa administrasi pembangunan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat berlaku pada tingkat lokal dan regional. Tujuan dan ruang lingkup administrasi pembangunan dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan prioritas setiap negara atau wilayah.

Pembangunan administrasi

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, adalah perubahan sikap birokrasi[1] dengan unsur:

  1. Birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat.
  2. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
  3. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan.
  4. Mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

Sejarah administrasi pembangunan

Ada 2 pola yang terjadi Pasca perang dunia II yaitu :

  1. Negara yang menang pada perang dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui Rencana Marshall dari Amerika.
  2. Munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk “tanggung jawab moral” Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya.

Rencana Marshall

Diberi nama sesuai dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall.[2] Nama aslinya adalah Program Rekoveri Eropa. Program ini ditawarkan kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Eropa Barat dengan bantuan sebesar US$ 13,000,000,000.00 selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya tetapi ditolak karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya Integrasi Eropa seperti yang kita lihat saat ini. Program ini dijalankan oleh Economic Cooperation Administration (ECA). Salah satu misi ECA adalah membendung pengaruh Soviet di Eropa

Macam bantuan

  1. Bantuan Bidang Politik
    • Mempertahankan kelompok elit yang sepaham
    • Memperluas lingkaran pengaruh
    • Mencegah kekuasaan politik ke kelompok yang menjadi lawan negara tersebut.
    • Menjaga sikap politisi negara yang diberi bantuan
  2. Bantuan Bidang Ekonomi
    • Bantuannya tidak “gratis” (bersifat altruistik semata-mata), karena dengan motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari pasar internasionalnya
    • Bantuan ekonomi biasanya dalam bentuk hutang yang bisa mencekik generasi selanjutnya.
    • “Hibah/bantuan” sebenarnya tidak gratis, karena dibayar dengan “sikap bersahabat”
  3. Bantuan Bidang Militer
    • Penghibahan/penjualan senjata
    • Pendidikan militer bagi perwira
    • Pengiriman tenaga ahli dari negara maju
  4. Bantuan Bidang Teknik.
    • Mengirimkan pakar ke negara yang membutuhkan (negara baru/kalah perang)
    • Membangun institusi pendidikan di negara yang membutuhkan.
    • Bantuan dalam bentuk fisik.

Bantuan tersebut menyadarkan para ahli di negara maju bahwa:

  1. Teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang/baru.
  2. Perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan atas dasar pemikiran inilah lahir Administrasi Pembangunan.
  3. Perlu adanya perbandingan Administrasi Negara.

7 Ide pokok administrasi pembangunan

  1. Pembangunan merupakan proses.
    • Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
    • Terdiri dari tahap-tahap yg di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending)
  2. Pembangunan merupakan upaya yg secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
  3. Pembangunan dilakukan secara terencana (Mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang).
  4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.
    • Pertumbuhan: peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekadar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
    • Perubahan: suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.
  5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
    • Modernitas: cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
    • Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
    • Tidak identik dengan “westernisasi”
  6. Modernitas tsb melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional (Mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang poleksosbudhankam).
  7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.

10 tantangan masa depan

  1. Globalisasi Ekonomi
  2. Pengangguran
  3. Tanggung Jawab Sosial
  4. Pelestarian Lingkungan Hidup
  5. Peningkatan Mutu Hidup
  6. Penerapan norma-norma moral dan etika
  7. Keanekaragaman tenaga kerja
  8. Pergeseran konfigurasi demografi
  9. Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK
  10. Tantangan di Bidang Politik

Referensi

  1. ^ Perspektif administrasi pembangunan kualitas manusia
  2. ^ The Marshall Plan was replaced by the Mutual Security Plan at the end of 1951. Mills, Nicolaus (2008). Winning the peace: the Marshall Plan and America's coming of age as a superpower. Wiley. hlm. 195. ISBN 978-0-470-09755-7. 

Daftar Pustaka

  1. Blau, Peter M. (1972). Bureaucracy in Modern Society. New Jersey; Littlefield Adams & Co.
  2. Dwiyanto, Agus. dkk. (2002). Reformasi Budaya Reformasi di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
  3. Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
  4. Gie, The Liang. (1962). Pengertian, Kedudukan dan Perizinan Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
  5. Gie, The Liang.(1976). Pengertian Administrasi di Indonesia. Suatu Tinjauan Kepustakaan. Yogyakarta: BPA-UGM.
  6. Gie, The Liang dan Sutarto. (1977). Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Karya Kencana.
  7. Salim, Emil. (1974). Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
  8. Siagian, Sondang P. (1974). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
  9. Weiner, Myron. Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan, Voice of America Forum Lectures.

Pranala luar
Kembali kehalaman sebelumnya