Aturan Leahy

Aturan Leahy

Judul lengkap	Section 620M of the Foreign Assistance Act of 1961 & Section 2249e of the Title 10 of the United States Code
Julukan	Aturan Leahy
Riwayat legislatif
Diajukan di Senate oleh Patrick Leahy

Aturan Leahy (bahasa Inggris: Leahy laws atau Leahy amendments) merupakan sebutan kepada dua bagian dari peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang melarang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada angkatan bersenjata negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Aturan ini merujuk pada dua pasal berbeda dalam dua peraturan perundang-undangan federal AS, yaitu:

• Section 620M pada Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961 (Foreign Assistance Act of 1961), dikodifikasikan sebagai 22 U.S. Code § 2378d - Limitation on assistance to security forces;
• Section 2249e pada Title 10 of the United States Code, dikodifikasikan sebagai Sec. 2249e - Prohibition on use of funds for assistance to units of foreign security forces that have committed a gross violation of human rights.

Aturan ini dinamakan untuk menghormati sponsor utamanya, Senator Patrick Leahy (D-Vermont).^[1] Aturan ini memerintahkan Kemenlu AS, melalui Biro Demokrasi, HAM, dan Ketenagakerjaan, untuk melakukan penyaringan pada negara yang akan menerima bantuan militer dari anggaran negara AS. Jika negara atau unit tertentu pada angkatan bersenjata negara tersebut terbukti dengan meyakinkan atau terkait erat dengan pelanggaran HAM tertentu, bantuan militer tersebut wajib ditangguhkan sampai negara atau unit tersebut melakukan langkah-langkah konkret mengubah praktek tersebut dan mengadili pelakunya.^[2]

Pemerintah federal AS tidak merilis laporan eksplisit mengenai angkatan bersenjata asing yang diputus bantuannya oleh karena aturan Leahy.^[3] Laporan media mengindikasikan bahwa angkatan bersenjata atau aparat pertahanan nasional di Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Guatemala, Meksiko, Nigeria, Turki,^[4] Indonesia,^[5] Lebanon, Saint Lucia, dan Pakistan^[6] pernah menjadi target pemotongan atau penangguhan bantuan dari aturan ini.