Share to:

 

Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan

  • Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur
    Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • Peta lokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia
    Peta lokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia
  • Peta Kabupaten di Nusa Tenggara Timur
    Peta Kabupaten di Nusa Tenggara Timur
Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.[1]

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang 		Tanggal pengesahan
Undang-Undang 		Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 53.05 Kabupaten Alor Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 17 17/158
2 53.04 Kabupaten Belu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 12/69
3 53.08 Kabupaten Ende Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 21 23/255
4 53.06 Kabupaten Flores Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 19 21/229
5 53.01 Kabupaten Kupang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 24 17/160
6 53.13 Kabupaten Lembata Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999[3] 4 Oktober 1999 9 7/144
7 53.21 Kabupaten Malaka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013[4] 11 Januari 2013 12 -/127
8 53.10 Kabupaten Manggarai Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 26/145
9 53.15 Kabupaten Manggarai Barat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003[5] 25 Februari 2003 12 5/164
10 53.19 Kabupaten Manggarai Timur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007[6] 10 Agustus 2007 9 17/159
11 53.16 Kabupaten Nagekeo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007[7] 2 Januari 2007 7 16/97
12 53.09 Kabupaten Ngada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 16/135
13 53.14 Kabupaten Rote Ndao Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 2 Mei 2002 10 7/112
14 53.20 Kabupaten Sabu Raijua Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 26 November 2008 6 5/58
15 53.07 Kabupaten Sikka Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 21 13/147
16 53.12 Kabupaten Sumba Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 6 11/63
17 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 11 2/173
18 53.17 Kabupaten Sumba Tengah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 5 -/65
19 53.11 Kabupaten Sumba Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 22 16/140
20 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 32 12/266
21 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 24 33/160
22 53.71 Kota Kupang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996[8] 11 April 1996 6 51/-

Referensi

  1. ^ "UU No. 21 Tahun 2022". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ a b c d e f g h i j k l "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  3. ^ "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  4. ^ "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  5. ^ "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  6. ^ "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  7. ^ "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  8. ^ "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 

Pranala luar
Kembali kehalaman sebelumnya