Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD
Gambaran umum
Singkatan	DPOD
Didirikan	7 April 2000; 24 tahun lalu (2000-04-07)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015
Sifat	bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua merangkap anggota	Wakil Presiden RI[1]
Sekretaris merangkap anggota	Menteri Dalam Negeri[1]
Wakil Sekretaris merangkap anggota	Menteri Keuangan[1]
Anggota	Menteri Pertahanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Sekretaris Kabinet; Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Sunting kotak info • L • B

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.^[2] DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:

1. penataan daerah;
2. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
3. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.