Diaspora Maluku

Diaspora Maluku (bahasa Belanda: Molukken diaspora) mengacu pada orang Indonesia perantauan yang lahir atau keturunan Maluku yang tinggal di luar Indonesia. Komunitas diaspora Maluku yang paling signifikan tinggal di Belanda, jumlahnya sekitar 70.000 orang pada tahun 2018.^[1]

Terminologi

Di Belanda, beredar sejumlah nama yang mengacu pada komunitas Maluku, namun tidak semuanya secara teknis mengacu pada kelompok masyarakat yang sama. Nama yang paling umum digunakan saat ini adalah "orang Maluku" (bahasa Belanda: Molukker), istilah untuk penduduk asli Kepulauan Maluku sebelum program Transmigrasi.^[2]

Salah satu pulau di Kepulauan Maluku adalah Ambon. Orang Ambon merupakan mayoritas dari sekitar 90% penduduk Belanda di Maluku, sebagai akibatnya, anggota komunitas Maluku secara umum sering disebut sebagai "orang Ambon" (bahasa Belanda: Ambonees, terutama sebelum tahun 1970. Namun kedua istilah tersebut tidak sinonim, meskipun tetap digunakan baik oleh orang Belanda maupun etnis Ambon.^[2]

Sebenarnya, sebutan "orang Maluku Selatan" (bahasa Belanda: Zuid-Molukker) mengacu pada pendukung Republik Maluku Selatan yang tidak diakui dan terutama digunakan dalam konteks politik di Belanda.^[2]

Sejarah

Belanda

Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945–1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Amerika Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.^[3] Upaya pembubaran negara federal Negara Indonesia Timur oleh negara kesatuan Republik Indonesia dan ketidakpercayaan orang Maluku terhadap orang Jawa yang mayoritas beragama Islam menyebabkan terbentuknya Republik Maluku Selatan, pada 25 April 1950.^[3] Setelah Invasi Indonesia ke Ambon dan penindasan terhadap kemerdekaan Maluku, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengevakuasi sekitar 12.000 tentara Maluku bekas Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan tanggungan mereka ke Belanda, karena mereka berisiko mendapat pembalasan dan menolak diberhentikan dari dinas Belanda di wilayah yang dikuasai pemerintah Indonesia.^[4] Meskipun pemerintah Belanda tidak mendukung atau mengakui RMS, para pendukungnya memproklamirkan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 12 April 1966.^[3] Pada tahun 2010, presidennya adalah John Wattilete kelahiran Belanda dan kepemimpinannya berada di tangan generasi kedua orang Belanda keturunan Maluku.^[5]

Dipicu oleh kelambanan para pemimpin masyarakat Maluku dan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan diaspora, pemuda Maluku yang teradikalisasi bertanggung jawab atas sejumlah serangan teroris di Belanda. Ini adalah upaya yang gagal untuk menculik Ratu Juliana pada musim semi tahun 1975, pembajakan kereta api Wijster dan krisis penyanderaan konsulat Indonesia pada bulan Desember 1975, pembajakan kereta api De Punt dan krisis penyanderaan sekolah Bovensmilde pada bulan Mei 1977, serta krisis penyanderaan balai provinsi Assen pada bulan Maret 1978.^[4] Jika digabungkan, insiden-insiden ini mengakibatkan kematian delapan sandera dan enam penyerang, dan masih kontroversial.^[6]