Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung[1]
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.[1]
Sekretaris Direktorat Jenderal	Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.[1]
Direktur
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A[1]
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H.[1]
Kantor pusat
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jln. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Situs web
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.^[2]

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.^[3]

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:^[3]

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksana administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer;
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara;