Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024[2]
Nomenklatur sebelumnya	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
Sekretaris Direktorat Jenderal	Temu Ismail, S.Pd., M.Si.
Direktur Pendidikan Profesi Guru	-
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Dr. Iwan Junaedi, M.Pd.
Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Suprapto, S.Ag., M.Ed., Ph.D.
Direktur Guru Pendidikan Dasar	Dr. Drs. Rahmadi Widiharto, M.A.
Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Putra Asga Elevri, S.Si., M.Si.
Kantor pusat
Gedung D Kemendikbud Lantai 11 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
Situs web
http://gtk.kemdikbud.go.id/

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.^[1]

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini juga memiliki 33 unit Balai Guru Penggerak yang tersebar di seantero Indonesia.^[3]

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
4. pelaksanaan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan perencanaan kebutuhan guru, dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru;
6. pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. pelaksanaan pemantanan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru;
9. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru terdiri atas:^[2]

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
2. Direktorat Pendidikan Profesi Guru;
3. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Direktorat Guru Pendidikan Dasar; dan
6. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

• Website Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru