Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Dra. Indah Anggoro Putri., M.Bus
Sekretaris Direktorat Jenderal	Surya Lukita Warman., M.Sc
Direktur
Hubungan Kerja dan Pengupahan	Ir. Dinar Titus Jogaswitani., M.B.A
Jaminan Sosial	Retna Pratiwi., S.H., M.Hum
Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	C. Heru Widianto., S.E., M.M
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Plt. Surya Lukita Warman., M.Sc
Bina Mediator Hubungan Industrial	Adriani., S.E., M.A
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatoto Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Situs web
www.kemnaker.go.id

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (disingkat Ditjen PHI JSK) adalah pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.^[1]

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan,^[2] Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan hubungan industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Bina Mediator hubungan industrial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas:^[2]

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Hubungan kerja dan Pengupahan
3. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
5. Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial

^[1]

1. ^ https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1718-Peraturan%20Menteri.html