|
Federalisasi Suriah
 Kegubernuran dan Distrik di Suriah .svg) Garis depan Perang Saudara Suriah  Komposisi etno-religius (1976)  Kanton di Federasi Suriah Utara - Rojava (2016): Kanton Afrin (jingga), Kanton Kobanî (merah), Kanton Jazira (hijau), dan region Shahba (ungu). Federalisasi Suriah adalah sebuah skenario untuk mengakhiri Perang Saudara Suriah.[1][2][3][4][5] Dalam arti luas, itu berarti mengubah Republik Arab Suriah yang sangat terpusat menjadi republik federal dengan pembagian administratif yang otonom. Banyak kekuatan dan aktor yang terlibat dalam Perang Saudara Suriah telah membahas tentang gagasan "divisi federal", tidak sedikit di antara mereka seperti Rusia, Amerika Serikat, dan perwakilan PBB.[3] Presiden Bashar al-Assad tidak mengesampingkan kemungkinan negara demokratis federal Suriah. Khususnya Turki, yang sangat menentang terhadap gagasan federalisasi Suriah, karena takut dengan kemungkinan dampak bagi mereka, yang juga merupakan negara yang sangat terpusat. Karena kenyataan bahwa federalisasi akan melebihkan atau mengurangi garis etnis dan mungkin juga konflik agama-sektarian, hal ini telah diputuskan sebagai "pembagian negara" dan "Balkanisasi" oleh lawan-lawannya.[2][4] Lembaga umum yang merupakan oposisi Suriah yang berbasis di Turki atau Qatar seperti Dewan Nasional Suriah dan Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi secara konsisten menolak gagasan federalisasi,[3] sementara orang Kurdi khususnya di Suriah sangat mendukung ide tersebut.[3] Partai oposisi yang berbasis di Mesir, Gerakan Esok Hari Suriah, mengambil posisi sebagai penengah.[6][7] Pada 17 Maret 2016, Federasi Suriah Utara - Rojava secara sepihak dideklarasikan sebagai federasi yang terdiri dari kanton otonom dengan mengikuti model pembagian administratif Kanton dari Swiss. Kanton di Rojava terdiri dari Kanton Afrin, Kanton Jazira, Kanton Ayn al-Arab serta region Shahba. Federasi dianggap oleh pendukungnya dapat menjadi model bagi Suriah secara keseluruhan.[8] Langkah ini ditolak oleh pemerintah Suriah dan juga tidak disetujui oleh Turki dan Amerika Serikat.[9] Pada bulan September 2016, Sekretaris-Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, berbicara dalam sebuah wawancara sebagai salah satu politisi regional pertama yang mengambil sikap publik untuk federalisasi Suriah. Dia mengatakan bahwa pembentukan sistem federal di Suriah akan "menjamin untuk melestarikan institusi dan kesatuan" dan bahwa sistem federal adalah "solusi yang paling tepat dan akan melindungi negara dari kehancuran."[10] Pada bulan Oktober 2016, inisiatif Rusia untuk federalisasi dengan fokus pada Suriah utara dilaporkan, yang pada intinya meminta untuk menghidupkan lembaga-lembaga dari Federasi Suriah Utara - Rojava menjadi lembaga yang sah di Suriah; dan juga melaporkan tentang penolakan untuk sementara waktu oleh pemerintah Suriah.[11] Lihat juga
Referensi
Pranala luar
|
