|
Kementerian Kehakiman (Jepang)
 Kementerian Kehakiman (法務省, Hōmu-shō)[1] adalah salah satu kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang. Kementerian ini bertanggung jawab atas sistem peradilan, layanan pemasyarakatan, dan pendaftaran rumah tangga, properti, dan perusahaan. Kementerian ini juga berfungsi sebagai perwakilan hukum pemerintah. Kedudukan tertinggi dari kementerian ini adalah Menteri Kehakiman, anggota Kabinet, yang dipilih oleh Perdana Menteri dari anggota Diet Nasional. SejarahKementerian Kehakiman didirikan pada tahun 1871 sebagai Kementerian Peradilan (司法省, Shihōshō).[2] Kementerian ini memperoleh namanya yang sekarang di bawah Konstitusi Jepang pasca perang pada tahun 1952. Tanggung jawabnya meliputi administrasi sistem peradilan dan sistem hukumanJepang. Kementerian ini mewakili pemerintah Jepang dalam litigasi, dan juga bertanggung jawab untuk memelihara daftar resmi rumah tangga, penduduk asing, real estat dan perusahaan. StrukturKementerian Kehakiman memiliki yurisdiksi atas Komisi Pemeriksaan Pengacara Nasional, Komisi Pemeriksaan Keamanan Publik, dan Badan Intelijen Keamanan Publik. Meskipun Kantor Kejaksaan Umum secara administratif merupakan bagian dari Kementerian Kehakiman, kantor tersebut bebas dari kewenangan Menteri Kehakiman.[3] Kementerian Kehakiman juga mengawasi Badan Layanan Imigrasi.[4] Lihat pulaReferensi
Catatan kaki
Pranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ministry of Justice (State of Japan).
|
||||||||||||||||||||||
