Koalisi Besar (Jerman)Koalisi besar (Bahasa Jerman: Große Koalition, dieja [ˈɡʁoːsə koaliˈt͡si̯oːn], disingkat GroKo) adalah sebuah istilah politik Jerman untuk mendeskripsikan sebuah pemerintahan koalisi diantara Persatuan Demokrat Kristen Jerman dan Persatuan Sosial Kristen di Bayern bersama Partai Demokrat Sosial Jerman,[1][2] karena kedua partai tersebut merupakan partai besar di sebagian besar negara bagian Jerman sejak 1949. Arti istilah tersebut berubah seiring dengan pendirian beberapa partai kecil pada masa kini.[3] Jika Partai Demokrat Bebas masuk ke dalam koalisi besar ini, maka koalisi ini dinamakan sebagai Koalisi Jerman (Bahasa Jerman: Deustchland Koalition) karena warna ketiga partai menyerupai warna bendera Jerman; hitam untuk CDU/CSU, merah untuk SPD, dan kuning untuk FDP. Namun, jika Aliansi 90/Partai Hijau masuk ke dalam koalisi besar, maka istilah tersebut berganti menjadi Koalisi Kenya dengan alasan yang sama. Jika FDP dan Aliansi 90/Partai Hijau ikut masuk ke dalam koalisi besar, maka disebut sebagai Koalisi Zimbabwe karena warna keempat partai tersebut menyerupai warna bendera Zimbabwe. Republik Weimar (1919–1933)Saat masa pemerintahan Weimar antara 1999 sampai 1933, terdapat istilah "Koalisi Hebat" yang digunakan untuk menggambarkan koalisi antara Partai Demokrat Sosial Jerman yang pro buruh, Partai Tengah yang berbasis Katolik, dan partai liberal seperti Partai Rakyat Jerman dan Partai Demokrat Jerman. Koalisi ini memerintah pada 1923 dan kemudian dari 1928 sampai 1930, namun koalisi kedua merupakan hasil konglomerasi banyak partai yang memiliki kepentingan yang berbeda namun bergabung bersama untuk melindungi demokrasi melawan dua partai ekstrem, yakni Partai Komunis Jerman dan Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman. Koalisi kedua tersebut runtuh pada Maret 1930 karena pengunduran diri SDP karena isu mengenai kenaikan kontribusi asuransi karyawan pada saat gaji menurun.[4] Republik Federal (1949–sekarang)Tingkat FederalDi sejarah perpolitikan Jerman setelah Perang Dunia II, koalisi besar sudah dibentuk empat kali di level federal melalui Bundestag.[5] Kabinet Kiesinger (1966–1969)Pada 1 Desember 1966, sebuah pemerintahan koalisi terbentuk oleh Partai Demokrat Sosial Jerman dan Persatuan Demokrat Kristen Jerman, dua partai besar di Republik Federal Jerman. Koalisi ini merupakan hasil perdebatan dari CDU/CSU dengan FDP mengenai kenaikan pajak. Menteri dari Partai Demokrat Bebas mengundurkan diri dari kabinet dan sebuah pemerintahan baru dibentuk dengan SPD dengan Kurt Georg Kiesinger dari CDU dilantik sebagai Kanselir Jerman. Karena koalisi ini mengendalikan sebanyak 90% kursi di Bundestag (468 dari 518 kursi), gerakan protes bermunculan dari kalangan mahasiswa. Kabinet Kiesinger bertahan sampai 1969.[6][7] Kabinet Merkel (2005–2009, 2013–2021)Setelah pemilihan umum federal Jerman 2005 tidak menghasilkan pemenang mutlak, SPD memulai negosiasi koalisi dengan beberapa partai politik. Awalnya, sebuah koalisi kiri-tengah yang besar dapat terwujud dengan SPD, Hijau dan Partai Sosialis Demokrat (PDS) yang merupakan partai penerus dari mantan partai penguasa Jerman Timur, Partai Persatuan Sosialis Jerman. Namun, SPD tidak menginginkan PDS untuk bergabung kedalam pemerintahannya (cordon sanitaire). Maka, SPD bersepakat dengan CDU/CSU untuk membentuk koalisi besar dengan Angela Merkel dilantik sebagai Kanselir dan kedua partai tersebut memiliki jumlah menteri yang sama. Merkel dipilih pada 22 November dan dilantik bersama dengan jajaran kabinetnya, membentuk Kabinet Merkel pertama.[8] Koalisi ini bertahan sampai pemilihan umum federal Jerman 2009 karena CDU/CSU berhasil membentuk koalisi dengan FDP.[9] Setelah pemilihan umum federal Jerman 2013, koalisi besar ketiga berhasil dibentuk kembali oleh SPD dan CDU/CSU. Walaupun sekali lagi sebuah koalisi kiri-tengah dapat diwujudkan dengan SPD, Hijau, dan Die Linke (partai penerus PDS), koalisi besar tetap dibentuk karena Die Linke dikenakan cordon sanitaire oleh SPD. Istilah GroKo menjadi kata tahunan pada 2013 di Jerman.[10] Setelah pemilihan umum federal Jerman 2017, awalnya CDU/CSU melakukan perundingan dengan FDP dan Hijau untuk membentuk koalisi pemerintahan (Koalisi Jamaika). Namun perundingan tersebut gagal membentuk pemerintahan, dan CDU/CSU memutuskan untuk kembali membentuk koalisi ini dengan SPD.[11] Tingkat negara bagianDi tingkat negara bagian, Koalisi Besar kerap terbentuk. Hanya ada dua negara bagian yang tidak pernah diperintah oleh koalisi ini, yakni Hamburg dan Nordrhein-Westfalen. Sampai dengan Juli 2024, ada dua negara bagian yang saat ini diperintah oleh koalisi ini, yakni:
Di Sachsen-Anhalt, Kabinet Haseloff yang dibentuk Koalisi Besar juga diberi dukungan tambahan dari FDP, sehingga membentuk Koalisi Jerman yang pertama di Jerman sejak Desember 1959 setelah Senat Kassen V di Bremen dibubarkan.[12] Lihat pula
Referensi
|