Share to:

 

Konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi Amerika Serikat
Halaman pertama salinan resmi Konstitusi karya Jacob Shallus yang ditandatangani di Philadelphia oleh para delegat Konvensi Konstitusional pada tahun 1787[1]
Ikhtisar
YurisdiksiAmerika Serikat
Penyusunan17 September 1787
Penyampaian28 September 1787
Ratifikasi21 Juni 1788
Tanggal berlaku4 Maret 1789; 235 tahun lalu (1789-03-04)[2]
SistemRepublik presidensial federal
Struktur pemerintahan
Cabang3
Lembaga legislatifBikameral
Lembaga eksekutifPresiden
Lembaga kehakimanAgung, Sirkuit, Distrik
FederalismeYa
Kolese elektoralYa
Pembatasan amendemen2, 1 masih aktif
Sejarah
Pembentukan badan legislatif4 Maret 1789
Pembentukan badan eksekutif30 April 1789
Pembentukan badan peradilan2 Februari 1790
Amendemen27
Amendemen terakhir5 Mei 1992
ReferensiThe Constitution of the United States of America, As Amended (PDF), 2007-07-25 
Lokasi dokumenNational Archives Building di Washington, D.C., A.S.
PenetapKongres Konfederasi di Philadelphia, A.S.
PerumusKonvensi Philadelphia
Penanda tangan39 dari 55 delegat
Jenis mediaPerkamen
MenggantikanPasal-Pasal Konfederasi
Naskah lengkap
Constitution of the United States of America di Wikisource

Konstitusi Amerika Serikat atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat (bahasa Inggris: Constitution of the United States) adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat.[3] Dokumen ini menggantikan Pasal-Pasal Konfederasi, konstitusi pertama negara tersebut, pada tahun 1789. Awalnya terdiri dari tujuh pasal, Konstitusi menguraikan kerangka nasional dan batasan-batasan pemerintah. Tiga pasal pertama Konstitusi mewujudkan doktrin pemisahan kekuasaan, di mana pemerintah federal dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan: legislatif, terdiri atas Kongres bikameral (Pasal I); eksekutif, terdiri atas presiden dan petugas bawahan (Pasal II); dan yudisial, terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya (Pasal III). Pasal IV, Pasal V, dan Pasal VI mewujudkan konsep federalisme, menggabarkan hak-hak dan kewajiban pemerintah negara bagian, negara bagian dalam hubungannya dengan pemerintah federal, dan proses bersama amandemen konstitusi. Pasal VII menetapkan prosedur yang kemudian digunakan oleh 13 negara untuk meratifikasinya. Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi nasional tertulis dan terkodifikasi tertua dan terlama yang masih berlaku di dunia.[4][a]

Isi asli

Konstitusi ini terdiri dari pembukaan, 7 artikel, tanda tangan para bapak negara Amerika Serikat.

Pembukaan

Kongres Amerika Serikat dibuka dan diadakan di Kota New York pada Rabu tanggal empat Maret, tahun seribu tujuh ratus dan delapan puluh sembilan.
KONVENSI dari beberapa Negara Bagian, pada saat mengadopsi Konstitusi, menyatakan keinginan, untuk mencegah salah tafsiran atau penyalahgunaan kekuasaannya, bahwa klausula-klausula restriktif dan deklaratoir harus ditambahkan: Dan karena memperluas landasan kepercayaan publik terhadap Pemerintah, akan benar-benar memastikan tujuan kebajikan dari pelembagaannya.
DIPUTUSKAN oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, di Kongres yang bersidang, dua pertiga dari kedua Kamar bersependapat, bahwa Pasal-Pasal berikut ini akan diajukan ke Lembaga Perundang-undangan di beberapa Negara Bagian, sebagai amendemen-amendemen Konstitusi Amerika Serikat, semua, atau sebagian dari Pasal-Pasal ini, ketika sudah diratifikasi oleh tiga perempat dari Lembaga Perundang-undangan tersebut, akan berlaku untuk semua maksud dan tujuan, sebagai bagian dari Konstitusi tersebut, yaitu:
PASAL-PASAL sebagai tambahan, dan Amendemen Konstitusi Amerika Serikat, diputuskan oleh Kongres, dan diratifikasi oleh Lembaga Perundang-undangan dari sejumlah Negara Bagian, sesuai dengan Pasal kelima Konstitusi asli.

Amendemen

Konstitusi Amerika Serikat memiliki 27 amendemen. Amendemen 1-10 dikenal sebagai Deklarasi Hak-Hak. Amendemen terakhir dibuat pada tahun 1992.

Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama, atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak-hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada Pemerintah agar menanggapi keluhan.
Sebuah Milisi yang diatur secara baik, dibutuhkan demi keamanan dari sebuah Negara bebas, hak dari rakyat untuk memiliki dan mempergunakan Senjata, tidak boleh dibatasi.
Tentara tidak boleh, pada masa damai ditempatkan dalam rumah mana pun, tanpa seizin pemiliknya, juga tidak pada masa perang, kecuali kalau diatur oleh hukum.
Hak rakyat untuk merasa aman dalam keberadaan diri mereka, dalam rumah mereka, dalam catatan tertulis mereka, dan dalam properti mereka dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak akan dilanggar, dan, Surat Perintah Pengadilan tidak akan diterbitkan, kecuali kalau ada sebab yang mungkin, didukung oleh sumpah atau penguatan, dan secara khusus harus diuraikan tempat yang akan digeledah, serta orang-orang atau barang-barang yang akan disita.
Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara, kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah Juri Agung, kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut, atau dalam Milisi, saat berdinas pada saat Perang atau bahaya publik; juga tidak seorang pun bisa didakwa atas pelanggaran yang sama sehingga dua kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan; juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri, juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau pemilikan properti, tanpa proses hukum yang benar; juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik, tanpa disertai ganti rugi yang adil.
Dalam semua penuntutan kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang cepat dan terbuka, oleh sebuah juri yang netral dari Negara Bagian dan distrik di mana kejahatan dilakukan, dan distrik itu sudah dipastikan sebelumnya oleh hukum, dan diberitahu tentang sifat dan sebab dari tuduhan; dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkan dirinya; disediakan proses bagi perolehan saksi yang meringankan dirinya, dan punya bantuan pengacara bagi pembelaan dirinya.
Dalam kasus berdasarkan hukum rakyat (common law), di mana jumlah yang dipertikaikan lebih dari duapuluh dolar, hak untuk diadili oleh juri harus dipertahankan, dan tak ada fakta yang telah diadili oleh juri boleh ditinjau kembali di pengadilan lain di Amerika Serikat, kecuali sesuai dengan aturan dari hukum rakyat.
Uang jaminan berlebihan tidak akan disyaratkan, juga denda berlebihan tidak akan dikenakan, juga tidak hukuman kejam dan luar biasa dijatuhkan.
Penyebutan dalam Konstitusi tentang hak-hak tertentu, tidak boleh dianggap sebagai penolakan atau pengabaian hak-hak lain-lainnya yang dimiliki rakyat.
Kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga yang tidak dicegah olehnya kepada Negara-Negara bagian, dicadangkan untuk Negara-Negara bagian, atau diserahkan kepada rakyat.

Amandemen yang belum diratifikasi

Secara kolektif, ada sekitar 150 proposal amandemen yang dicanangkan baik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan senator Senat Amerika Serikat setiap dua tahun masa Kongres.[5] Namun sebagian besar dari mereka tidak pernah keluar dari komite Kongres di mana undang-undang tersebut diusulkan, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang disetujui dalam komite tersebut menerima dukungan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan Kongres dan benar-benar memasuki proses ratifikasi konstitusi.

Enam amandemen yang disetujui oleh Kongres dan diusulkan ke negara bagian untuk dipertimbangkan belum diratifikasi oleh jumlah negara bagian yang disyaratkan untuk menjadi bagian dari Konstitusi. Empat di antaranya secara teknis masih menunggu keputusan, karena Kongres tidak menetapkan batas waktu (lihat juga Coleman v. Miller) untuk ratifikasinya. Dua perjanjian lainnya tidak lagi menunggu keputusan, karena keduanya mempunyai batas waktu dan dalam kedua kasus tersebut jangka waktu yang ditetapkan untuk ratifikasinya sudah habis.

Pending

  • Amandemen Pembagian Kongres (diajukan tahun 1789) jika diratifikasi, bakal membentuk formula yang akan menentukan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan pembagian perwakilan yang tepat di antara negara-negara bagian setelah setiap sensus sepuluh tahun yang diamanatkan oleh konstitusi. Pada saat amendemen ini dikirimkan ke negara-negara bagian untuk diratifikasi, pemungutan suara yang menyetujui dari sepuluh negara bagian akan menjadikan amandemen ini dapat dilaksanakan. Pada tahun 1791 dan 1792, ketika Vermont dan Kentucky bergabung dengan Amerika Serikat, jumlahnya meningkat menjadi dua belas. Dengan demikian, amandemen tersebut masih terpaut satu negara bagian dari jumlah yang diperlukan untuk menjadi bagian dari Konstitusi. Tidak ada negara bagian lain yang meratifikasi amandemen ini sejak saat itu. Untuk menjadi bagian dari Konstitusi saat ini, dibutuhkan tambahan dua puluh tujuh ratifikasi. Undang-Undang Pembagian tahun 1792 membagi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi 33.000 orang per perwakilan sebagai hasil sensus tahun 1790. Pembagian kembali telah dilakukan berdasarkan undang-undang.
  • Amandemen Gelar Kebangsawanan (diajukan 1810) jika diratifikasi, bakal mencabut kewarganegaraan seorang penduduk Amerika Serikat jika menerima gelar bangsawan dari negara lain. Ketika diserahkan ke negara bagian, diperlukan ratifikasi oleh tiga belas negara bagian agar dapat menjadi bagian dari Konstitusi; sebelas orang telah melakukannya pada awal tahun 1812. Namun, dengan masuknya Louisiana ke dalam Persatuan pada tahun itu (30 April 1812), ambang batas ratifikasi meningkat menjadi empat belas. Jadi, ketika New Hampshire meratifikasinya pada bulan Desember 1812, amandemen tersebut kembali dilakukan di dua negara bagian setelah diratifikasi. Tidak ada negara bagian lain yang meratifikasi amandemen ini sejak saat itu. Untuk menjadi bagian dari Konstitusi saat ini, dibutuhkan tambahan dua puluh enam ratifikasi.
  • Amandemen Corwin (diajukan 1861) jika diratifikasi, bakal melindungi "institusi domestik" negara bagian Amerika Serikat (pada 1861 termasuk perbudakan) dari proses amandemen kongres dan dari penghapusan atau campur tangan Kongres. Proposal ini adalah salah satu dari beberapa langkah yang dipertimbangkan oleh Kongres dalam upaya yang pada akhirnya gagal untuk menarik negara-negara yang memisahkan diri kembali ke dalam Uni dan untuk membujuk negara-negara budak di perbatasan untuk tetap tinggal.[6] Lima negara bagian meratifikasi amandemen tersebut pada awal tahun 1860-an, namun tidak ada satu pun negara bagian yang meratifikasinya sejak saat itu. Untuk menjadi bagian dari Konstitusi saat ini, diperlukan ratifikasi oleh 33 negara bagian tambahan. Pokok usulan ini kemudian dibahas pada Amandemen Ketigabelas tahun 1865, yang menghapuskan perbudakan.
  • Amandemen Pekerja Anak (diajukan 1924) jika diratifikasi, bakal secara khusus memberi wewenang kepada Kongres untuk membatasi, mengatur dan melarang pekerja yang berusia kurang dari delapan belas tahun. Amandemen tersebut diusulkan sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Agung dalam Hammer v. Dagenhart (1918) dan Bailey v. Drexel Furniture Co. Ketika diserahkan ke negara bagian, diperlukan ratifikasi oleh 36 negara bagian agar dapat menjadi bagian dari Konstitusi, karena terdapat empat puluh delapan negara bagian. Dua puluh delapan orang telah meratifikasi amandemen tersebut pada awal tahun 1937, tetapi tidak ada yang meratifikasinya sejak saat itu. Untuk menjadi bagian dari Konstitusi saat ini, diperlukan sepuluh ratifikasi tambahan.[7] Sebuah undang-undang federal yang disetujui pada 25 Juni 1938, mengatur mempekerjakan mereka yang berusia di bawah 16 atau 18 tahun dalam perdagangan antarnegara bagian. Mahkamah Agung, dengan suara bulat dalam kasus Amerika Serikat v. Darby Lumber Co. (1941), menganggap undang-undang ini konstitusional, yang secara efektif membatalkan Hammer v. Dagenhart. Sebagai hasil dari perkembangan ini, gerakan yang mendorong amandemen tersebut berakhir.[8]

Kedaluwarsa

  • Amandemen Persetaraan Hak (diajukan tahun 1972) bakal melarang diskriminasi yang berbasis jenis kelamin. Awalnya, batas waktu yang diatur untuk meratifikasi amandemen tersebut adalah 7 tahun, namun pada saat akhir batas waktu, Kongres AS menambah batas waktunya selama 3 tahun. 35 negara bagian telah meratifikasi amandemen tersebut sebelum batas waktu pertama, namun jumlah tersebut kurang 3 untuk dijadikan amandemen (5 negara bagian kemudian menarik ratifikasi amandemen tersebut). Saat batas waktu diperpanjang, tidak ada negara bagian baru yang meratifikasinya. Pada 2017, Nevada meratifikasi amandemen tersebut, menjadi negara bagian pertama yang meratifikasinya setelah batas waktu habis,[9] disusul oleh Illinois pada tahun 2018,[10] dan Virginia pada tahun 2020,[11][12] membuat jumlah negara bagian yang meratifikasinya menjadi 38. Namun, ahli hukum dan konstitusi telah mengakui ketidakpastian amandemen tersebut bakal diratifikasi karena batas waktunya sudah kedaluwarsa dan 5 negara bagian menarik ratifikasi mereka.
  • Amandemen Hak Suara Distrik Columbia (diajukan tahun 1978) bakal memberikan Washington, D.C. representasi penuh di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan Senat Amerika Serikat dengan derajat yang sama seperti negara bagian umumnya, menghapus Amandemen Kedua Puluh Tiga yang mengatur status Washington D.C., memberi Washington D.C. hak suara di Kolese Elektoral Amerika Serikat, dan memperbolehkan Washington D.C. untuk mengikuti proses amandemen Konstitusi. Batas waktu yang diberikan untuk meratifikasi amandemen ini adalah selama 7 tahun. Sebelum batas waktu telah tiba, hanya 16 negara bagian yang meratifikasi amandemen tersebut (masih memerlukan 22 negara bagian untuk mencapai minimum) dan amandemen tersebut gagal diratifikasi sebagai bagian Konstitusi.

Kritik

Sejak pertama kali dirancang, Konstitusi Amerika menghadapi banyak kritikan sejak tahun 1787 sebagai konstitusi yang tidak sempurna.

Awalnya, Konstitusi Amerika tidak mengatur siapa yang memiliki hak suara dan memperbolehkan negara bagian untuk mengatur siapa yang memiliki hak suara dengan mayoritas negara bagian hanya memperbolehkan orang kulit putih dengan properti untuk memberikan hak suara; Pengecualian diberikan kepada New Jersey dimana wanita diberikan derajat yang sama dengan pria.[13][14][15] Sebelum Amandemen-Amandemen Rekonstruksi disahkan diantara 1865 sampai 1870, 5 tahun setelah Perang Saudara Amerika, pemerintah federal tidak melarang perbudakan dan memberikan kewarganegaraan dan hak suara kepada mantan budak.[16] Amandemen yang disahkan tersebut juga tidak termasuk larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin; diperlukan amandemen lain—amandemen ke-19, yang diratifikasi pada tahun 1920—agar Konstitusi dapat melarang warga negara Amerika Serikat untuk tidak diberi hak memilih berdasarkan jenis kelamin.[17]

Menurut studi tahun 2012 yang dilakukan oleh David Law dan Mila Versteeg yang diterbitkan dalam New York University Law Review, Konstitusi AS menjamin hak yang relatif sedikit dibandingkan dengan konstitusi negara lain dan memuat kurang dari setengah (26 dari 60) ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. tagihan hak rata-rata. Negara ini juga merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia saat ini yang masih mempunyai hak untuk memiliki dan memanggul senjata; dua lainnya adalah konstitusi Guatemala dan Meksiko.[18][19]

Amandemen

Sanford Levinson menulis bahwa Konstitusi Amerika merupakan konstitusi yang paling susah untuk diganti setelah keruntuhan Yugoslavia.[20][21] Levitsky dan Ziblatt berargumentasi bahwa Konstitusi AS adalah konstitusi yang paling sulit diubah di dunia, dan hal ini membantu menjelaskan mengapa AS masih memiliki begitu banyak institusi yang tidak demokratis sehingga sebagian besar atau semua negara demokrasi lainnya telah melakukan reformasi, yang secara langsung memungkinkan terjadinya kemunduran demokrasi yang signifikan di Amerika Serikat.[22]

Preamble

Pembukaan Konstitusi yang dimulai dengan "We the People" juga dikritik oleh berbagai pihak, mempertanyakan siapa yang direferensikan sebagai "We" ("Kita") dan "the People" ("Rakyat") pada saat mereka tidak memperbolehkan wanita, penduduk asli, dan orang kulit hitam untuk memberi hak suara. Makna yang dimaksudkan adalah bahwa "Rakyat" hanyalah laki-laki Eropa yang berlatar belakang Protestan atau Deis.[23][24][25]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ John H. Lienhard. "Engrossed in the Constitution". Diakses tanggal 2022-04-08. 
  2. ^ 16 Am. Jur. 2d Constitutional Law § 10; "The Constitution went into effect in March of 1789." Referring to Owings v. Speed, 18 U.S. 420, 5 L. Ed. 124 (1820), "The present Constitution of the United States did not commence its operation until the first Wednesday in March, 1789."
  3. ^ Maier 2010, hlm. 35.
  4. ^ Goodlatte says U.S. has the oldest working national constitution, Politifact Virginia website, September 22, 2014.
  5. ^ "Capitol Questions". C-SPAN. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 9, 2008. Diakses tanggal May 29, 2008. 
  6. ^ Morison, Samuel Eliot (1965). The Oxford History of the American PeoplePerlu mendaftar (gratis). Oxford: Oxford University Press. hlm. 609. 
  7. ^ Kilpatrick, James J., ed. (1961). The Constitution of the United States and Amendments Thereto. Virginia Commission on Constitutional Government. hlm. 68–69. 
  8. ^ Griffin, Stephen M. (1998). American Constitutionalism: From Theory to PoliticsPerlu mendaftar (gratis). Princeton University Press. hlm. 89. ISBN 978-0-691-00240-8. 
  9. ^ "Nevada Ratifies The Equal Rights Amendment ... 35 Years After The Deadline" (dalam bahasa Inggris). NPR. Diakses tanggal April 6, 2017. 
  10. ^ "Congressional Record—September 12, 2018" (PDF). 
  11. ^ @JCarollFoy (January 15, 2020). "BREAKING: The House of Delegates just passed HJ1, my resolution to have Virginia be the 38th and final state to ratify the Equal Rights Amendment" (Tweet) – via Twitter. 
  12. ^ Virginia becomes 38th state to ratify Equal Rights Amendment—but it may be too late, WTOP-FM
  13. ^ "Expansion of Rights and Liberties—The Right of Suffrage". Online Exhibit: The Charters of Freedom. National Archives. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 6, 2016. Diakses tanggal April 21, 2015. 
  14. ^ "U.S. Voting Rights". Infoplease. Diakses tanggal April 21, 2015. 
  15. ^ "Voting in Early America". Colonial Williamsburg. Spring 2007. Diakses tanggal April 21, 2015. 
  16. ^ Foner, Eric. "The Reconstruction Amendments: Official Documents as Social History"Perlu langganan berbayar. The Gilder Lehrman Institute of American History. Diakses tanggal December 5, 2012. 
  17. ^ "The Constitution: The 19th Amendment". National Archives and Records Administration. Diakses tanggal December 5, 2012. 
  18. ^ Weigel, Margaret (April 9, 2013). "The Declining Influence of the United States Constitution". Journalist's Resource. Harvard Kennedy School of Government Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy. Diakses tanggal April 23, 2015. 
  19. ^ Law, David S.; Versteeg, Mila (2012). "The Declining Influence of the United States Constitution". New York University Law Review. 87 (3): 762–858. SSRN 1923556 alt=Dapat diakses gratis. 
  20. ^ Liptak, Adam (February 15, 2012). "'We the People' Loses Appeal With People Around the World - NYTimes.com". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 15, 2012. Diakses tanggal February 15, 2024. 
  21. ^ Millhiser, Ian (2024-07-29). "Biden's new Supreme Court reform proposals are mostly useless". Vox (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-07-31. 
  22. ^ Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel (2023). "Chapter 7". Tyranny of the Minority: why American democracy reached the breaking point. New York: Crown. ISBN 978-0-593-44307-1. 
  23. ^ "We the Slave Owners". Hoover Institution (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal June 8, 2024. 
  24. ^ "Slavery, the Constitution, and a Lasting Legacy – Montpelier". www.montpelier.org. Diakses tanggal June 8, 2024. 
  25. ^ Cohen, Andrew (September 17, 2019). "Constitution's biggest flaw? Protecting slavery". Berkeley News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal June 8, 2024. 
Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.


  1. ^ Other countries, such as the United Kingdom, Canada, and New Zealand, and other Commonwealth countries, have constitutional provisions such as the Bill of Rights 1689, among other statutes, that are older than the United States Constitution that are still in force to this day.
Kembali kehalaman sebelumnya