Lèse-majesté di Thailand

Di Thailand, lèse-majesté adalah kejahatan menurut Pasal 112 KUHP Thailand. Mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam orang-orang monarki Thailand (raja, ratu, pewaris, dugaan pewaris, atau wali penguasa) adalah tindakan ilegal. Hukum lèse-majesté Thailand modern telah ada dalam undang-undang sejak tahun 1908. Thailand merupakan satu-satunya monarki konstitusional yang memperkuat hukum lèse-majesté sejak Perang Dunia II. Dengan hukuman berkisar antara tiga hingga lima belas tahun penjara untuk setiap dakwaan, undang-undang ini digambarkan sebagai "undang-undang lèse majesté yang paling keras di dunia"^[1] dan "mungkin merupakan undang-undang pidana pencemaran nama baik yang paling ketat di mana pun".^[2] Penegakannya digambarkan sebagai "demi kepentingan istana".^[3]

Undang-undang tersebut telah mengkriminalisasi tindakan penghinaan sejak tahun 1957. Terdapat ruang yang luas untuk interpretasi, sehingga menimbulkan kontroversi. Penafsiran hukum yang luas mencerminkan status raja yang tidak dapat diganggu gugat, menyerupai raja feodal atau absolut. Mahkamah Agung Thailand memutuskan undang-undang tersebut juga berlaku bagi raja-raja sebelumnya. Kritik terhadap anggota dewan penasihat telah menimbulkan pertanyaan apakah lèse-majesté berlaku berdasarkan asosiasi. Bahkan upaya untuk melakukan lèse-majesté, membuat komentar sarkastik tentang hewan peliharaan Raja, dan kegagalan untuk menegur suatu pelanggaran telah dituntut sebagai lèse-majesté.

Siapa pun dapat mengajukan pengaduan lèse-majesté, dan polisi secara resmi menyelidiki semuanya.^[4] Rincian dakwaan jarang dipublikasikan. Terdakwa Pasal 112 menemui hambatan resmi sepanjang kasusnya. Terdapat penahanan praperadilan selama berbulan-bulan, dan pengadilan secara rutin menolak jaminan bagi mereka yang didakwa. Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang menetapkan bahwa penahanan praperadilan terhadap tersangka pelaku lèse-majesté melanggar hukum hak asasi manusia internasional.^[5] Pengadilan tampaknya tidak mengakui prinsip memberikan manfaat dari keraguan kepada terdakwa. Hakim mengatakan bahwa para penuduh tidak harus membuktikan faktualitas materi lèse-majesté namun hanya menyatakan bahwa materi tersebut bersifat pencemaran nama baik. Mengaku bersalah, lalu meminta pengampunan kerajaan, dipandang sebagai jalan tercepat menuju kebebasan bagi setiap terdakwa.

Sejak kudeta tahun 1976, para pembuat kudeta sering menyebut lonjakan tuduhan lèse-majesté sebagai alasan untuk menggulingkan pemerintahan terpilih. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan utama kudeta tahun 2006 dan kudeta tahun 2014.^[6] Pada tahun 2006 dan 2007, terjadi perubahan tren yang signifikan. Mereka yang menjadi sasaran pengaduan lèse-majesté mencakup warga negara biasa yang dijatuhi hukuman penjara lebih lama. Kelompok hak asasi manusia mengutuk penggunaannya sebagai senjata politik dan sarana untuk membatasi kebebasan. Pemerintahan junta pada tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili lèse-majesté, yang biasanya berujung pada persidangan rahasia dan hukuman berat. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan kembali pada tahun 2020,^[7] selama tiga tahun pemerintah Thailand sering menggunakan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Kejahatan Komputer dan undang-undang penghasutan, untuk menangani kerugian dan penghinaan terhadap monarki.^[8][9] Pada tahun 2023, Mahkamah Agung memerintahkan seorang politisi perempuan dari Partai Pergerakan Maju untuk dilarang berpolitik seumur hidup karena dugaan postingan lèse-majesté di media sosial.^[10][11]

Rekor hukuman pada saat ini ialah hukuman penjara 50 tahun yang dijatuhkan pada Mongkhon Thirakot pada tahun 2024 karena berbagi postingan dan pesan di Facebook. Ia melewati rekor sebelumnya yaitu hukuman penjara 43 tahun yang dijatuhkan pada tahun 2021.^[12]