Mohammad Husni Thamrin
Mohammad Husni Thamrin (Ejaan Van Ophuijsen: Mohammad Hoesni Thamrin, 16 Februari 1894 – 11 Januari 1941) adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Kehidupan awalThamrin lahir di Weltevreden, Batavia (sekarang Jakarta), Hindia Belanda, pada 16 Februari 1894.[1] Ayahnya adalah seorang Belanda dengan ibu orang Betawi. Sejak kecil ia dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda.[2] Sementara itu kakeknya, Ort, seorang Inggris, merupakan pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi yang bernama Noeraini.[3] Ayahnya, Tabri Thamrin, adalah seorang wedana di bawah gubernur jenderal Johan Cornelis van der Wijck. Setelah lulus dari Gymnasium Koning Willem III School te Batavia,[1] Thamrin mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.[4] Munculnya Mohammad Husni Thamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah mudah. Untuk mencapai tingkat itu ia memulai dari bawah, dari tingkat lokal. Dia memulai geraknya sebagai seorang tokoh (lokal) Betawi. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu, Mohammad Husni Thamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, dia tidaklah terpisah dari rakyat jelata. Malah, dia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak sekelilingnya, yang terdiri dari anak-anak rakyat jelata, dia pun tidak canggung-canggung untuk mandi-mandi bersama di Sungai Ciliwung. Dia tidak canggung-canggung untuk tidur bersama mereka, sebagaimana yang pernah disaksikan oleh ayahnya sendiri. Kelincahannya sebagai pemimpin agaknya telah menampak sejak ia masih berusia remaja. KarierPada tahun 1929 telah terjadi suatu insiden penting di dalam Gemeenteraad, yaitu yang menyangkut pengisiari lowongan jabatan wakil wali kota Betawi (Batavia). Tindakan pemerintah kolonial ketika itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan itu diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman, sedang untuk jabatan itu ada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk jabatan itu. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan, ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Mohammad Husni Thamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia. Dua tahun sebelum kejadian di atas, Mohammad Husni Thamrin memang telah melangkahkan kakinya ke medan perjuangan yang lebih berat, karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927 ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya kedudukan itu ditawarkan kepada H.O.S. Tjokroaminoto, tetapi ditolak. Kemudian, ditawarkan lagi kepada dr. Sutomo, tetapi juga dia menolak. Dengan penolakan kedua tokoh besar ini, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang lowong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Mohammad Husni Thamrin. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Mohammad Husni Thramrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gemeenteraad. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting yakni adanya sikap pemerintah kolonial yang keras, lebih bertangan besi. Ini adalah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir dari terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Akan tetapi di lain pihak ketika memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional kita juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Husni Thamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi (dari organisasi Kaoem Betawi) yang pertama kali menjadi anggota Volksraad ("Dewan Rakyat") di Hindia Belanda. Ia mewakili kelompok Inlanders ("pribumi").[butuh rujukan] Pada tahun 1939, Husni Thamrin menjadi pemimpin fraksi nasional di dalam Volksraad.[5] Thamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda (sekarang Indonesia), karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2000 Gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia (sekarang Jakarta). Pada tanggal 11 Januari 1941, Mohammad Husni Thamrin wafat setelah sakit beberapa waktu lamanya. Akan tetapi, beberapa saat sebelum kewafatannya, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan "sangat kasar" terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar itu, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi-polisi rahasia Belanda (PID). Ia memprotesnya, akan tetapi tidak diindahkan. Sejak itu rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorangpun dari rumahnya yang diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, juga termasuk anak perempuannya yang masih kecil juga tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya, sekalipun utntuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi Belanda itu tentulah sangat menekan perasaannya dan menambah parah sakitnya. Wafatnya Mohammad Husni Thamrin tentulah sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpinnya yang cerdas dan berwibawa. Pada bulan Mei 1939, Thamrin mempelopori upaya menyatukan delapan organisasi nasionalis, termasuk Partai Indonesia Raya (Parindra), ke dalam Federasi Politik Indonesia (Gaboengan Politiek Indonesia, atau GAPI). Kelompok ini memiliki empat tujuan utama: penentuan nasib sendiri Indonesia, persatuan nasional, partai yang dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia, dan solidaritas antara masyarakat Indonesia dan Belanda untuk memerangi fasisme.[6] Menurut laporan resmi, ia dinyatakan bunuh diri. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Di saat pemakamannya, lebih dari 10.000 pelayat mengantarnya yang kemudian berdemonstrasi menuntuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda.[7] Namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta, salah satu stasiun MRT yang sedang dibangun di bawahnya (stasiun MRT Thamrin), dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta ("Proyek MHT") pada tahun 1970-an. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp. 2.000,-.[8] Lihat pulaReferensi
Daftar pustaka
Pranala luar
|