Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

獨立準備委員會 Dokuritsu Junbi Inkai
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Informasi lembaga
Dibentuk	7 Agustus 1945 (1945-08-07)
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Dibubarkan	29 Agustus 1945 (1945-08-29)
Lembaga pengganti	Komite Nasional Indonesia Pusat
Pejabat eksekutif	Soekarno, Ketua Mohammad Hatta, Wakil Ketua

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI, bahasa Jepang: 獨立準備委員會, Dokuritsu Junbi Iinkai) adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.^[1]

Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 18 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.^[2]

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:^[3]

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R. P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Otto Iskandardinata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poeroebojo (anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
14. Mr. Abdul Abbas (anggota)
15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
16. GSSJ Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangerang (anggota)
18. A.A. Hamidhan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
21. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
• Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

• Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
• Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.

No.	Provinsi	Nama Gubernur
1	Jawa Barat	Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2	Jawa Tengah	Raden Pandji Soeroso
3	Jawa Timur	R. M. T. Ario Soerjo
4	Sumatra	Mr. Teuku Muhammad Hasan
5	Borneo	Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
6	Sulawesi	Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
7	Maluku	Mr. Johannes Latuharhary
8	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

• PPPKI
• BPUPKI
• Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

• Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
• Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
• Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8.