Pax Nederlandica

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Pax Nederlandica^[1][2] adalah politik kolonial Belanda di Nusantara^[2] dengan upaya menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perjanjian dan pendekatan militer.^[3][4] Pax Nederlandica menunjukkan bahwa Belanda mengalami perubahan orientasi politik yang awalnya hanya melakukan monopoli perdagangan dan membatasi jalur perdagangan, kemudian menjadi negara berpaham kolonialisme dan imperialisme yang melakukan politik ekspansi.

Belanda menggagas Pax Nederlandica karena kekhawatiran terhadap negara-negara Barat lain akan datang ke wilayah Nusantara dan berniat menguasainya, dan juga Terusan Suez yang telah dibuka membuat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia menjadi lebih singkat sehingga Belanda menginginkan untuk melaksanakan Politik Pasifikasi sesegera mungkin untuk menguasai daerah di Nusantara.^[3]

Pax Nederlandica juga digagas untuk mengubah sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern, yaitu dengan mengubah sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Sehingga Belanda dapat ambil posisi penting dari pemimpin daerah dan menjadikan para pemimpin pribumi terlepas dari hubungan tradisional dengan rakyatnya lalu menjadikannya sebagai pegawai di dalam birokrasi kolonial.^[4]

Politik Pasifikasi adalah kegiatan ekspansi militer Belanda untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Belanda, kegiatan Politik Pasifikasi mengakibatkan terjadinya beberapa peperangan di berbagai wilayah Nusantara, salah satunya yaitu Perang Aceh.^[5][6]

Belanda melakukan sejumlah perjanjian untuk dapat menguasai beberapa wilayah di Nusantara, yaitu Kongres Wina (1815) dan Konvensi London (1814) untuk mengembalikan beberapa wilayah dari negara-negara Eropa sebelum invasi Napoleon Bonaparte, Traktat London (1824) bersangkutan dengan Sumatra dan Bengkulu, Traktat Sumatra (1871) bersangkutan dengan Aceh dan Gayo-Alas,^[5] perjanjian antara Inggris dan Belanda yang berkaitan dengan Irian Barat (1828), dan perjanjian antara Portugis dengan Belanda yang berkaitan dengan perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur (1904).

Pax Nederlandica melalui proses Politik Pasifikasi selama abad ke-19 Masehi berdampak pada hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara karena dikuasai oleh Belanda. Belanda dengan sejumlah kerajaan di Nusantara terikat oleh Perjanjian Panjang (Lange Veklaring), salah satunya Kesultanan Bima^[7] dan Perjanjian Pendek (Korte Veklaring), salah satunya Negeri Langsa.^[6] Berdasarkan perjanjian tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki kekuasaan untuk mengarahkan serta mengawasi kegiatan sejumlah kerajaan di Nusantara yang terikat perjanjian, hingga membuat wilayah kerajaan yang terikat perjanjian menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah Belanda serta terjadinya perubahan pada struktur kelembagaan kerajaan yang membuat pemerintahan Belanda memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam kerajaan.

Pax Nederlandica juga memberikan dampak yang bermanfaat pada infrastruktur transportasi, pemerintah Belanda membangun jalan dan jalur kereta api sehingga memudahkan mobilisasi serta pergerakan pasukan untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat pada abad ke-19. Di daerah Aceh, Belanda membangun jalur kereta api dari Kotaraja ke Oeluelue pada 1876 untuk transportasi peralatan perang.^[6] Di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara pemerintah Belanda juga membangun sarana transportasi untuk menaklukkan perlawanan rakyat.

Pax Nederlandica juga memberikan dampak pada migrasi penduduk serta pencampuran budaya, karena tentara yang direkrut Belanda berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Para tentara tersebut kemudian bermukim di wilayah tempat tugasnya dan menikah dengan warga setempat sehingga terjadi amalgamasi.