Share to:

 

Pemilihan umum Gubernur Papua 2013

Pemilihan umum Gubernur Papua 2013
29 Januari 2013
Kandidat
 
Calon Lukas Enembe Habel Melkias Suwae
Wakil Klemen Tinal Yop Kogoya
Suara rakyat 1.199.657 415.382
Persentase 51,69% 17,89%
Peta persebaran suara
Gubernur petahana
Barnabas Suebu

Nasdem

Gubernur terpilih

Lukas Enembe
Partai Demokrat

Pemilihan umum Gubernur Papua 2013 diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2013 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018. Pemilihan ini berhasil dimenangkan oleh mantan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe.

Hasil

Calon Pasangan Suara %
Lukas Enembe Klemen Tinal 1.199.657 51,69%
Habel Melkias Suwae Yop Kogoya 415.382 17,89%
Kambu Blasius A. Pakage 301.349 12,98%
Noakh Nawipa Johanes Wob 178.830 7,70%
Wellington Lod Wenda Weynand B. Watory 153.453 6,61%
Alex Hesegem Marthen Kayoi 72.120 3,10%
Jumlah 2.320.791 100%
[1][2]

Sengketa

Habel Melkias Suwae menggugat hasil pemilihan umum ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengklaim bahwa keputusan KPU Papua yang mengizinkan penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara merupakan sebuah "konspirasi" untuk memenangkan Lukas Enembe. Menurutnya, kotak-kotak suara tidak pernah dikirim ke kampung-kampung. Selain itu, pemungutan suara di delapan belas kampung hanya diwakilkan oleh tiga kepala kampung. Walaupun begitu, MK menolak gugatan Habel. Menurut MK, tuduhan "konspirasi" tidak beralasan. Selain itu, MK juga mengakui sistem noken sebagai sistem yang dilandaskan pada hukum adat masyarakat Papua. Menurut MK, hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa:[3]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[4]

Referensi

  1. ^ "Lukas, Gubernur Papua Terpilih". Kompas. 14 Februari 2013. Diakses tanggal 5 April 2022. 
  2. ^ "PUTUSAN Nomor 14/PHPU.D-XI/2013" (PDF). Mahkamah Konstitusi. Diakses tanggal 5 April 2022. 
  3. ^ Nugraha 2021, hlm. 268-269.
  4. ^ Sodiki 2009, hlm. 6.
Kembali kehalaman sebelumnya