Penghasilan tidak kena pajak

Bagian dari seri tentang
Perpajakan
Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum Undang-undang  · Peraturan Pemerintah  · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan Pendapatan pemerintah Ekualisasi pajak properti Pendapatan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Hukum pajak Golongan pajak Penghasilan tidak kena pajak Pembebasan pajak Kredit pajak Deduksi pajak Pergeseran pajak Pemotongan pajak Libur pajak Keuntungan pajak Insentif pajak Reformasi perpajakan Harmonisasi pajak Kompetisi pajak Pajak ganda Keterwakilan Kelompok wajib pajak Rekening tabungan kesehatan Pajak
Collection Revenue service · Revenue stamp Tax assessment · Taxable income Tax lien · Tax refund · Tax shield Tax residence · Tax preparation Investigasi pajak · Tax resistance Penggelapan pajak  · Penghindaran pajak Tax shelter · Surga pajak  · Private tax collection · Tax farming Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis Pajak Pusat: PPN  · PPh  · PBB sektor P3  · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor  · Bea balik nama kendaraan bermotor  · Bahan bakar kendaraan bermotor  · Air permukaan  · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel  · Restoran  · Hiburan  · Reklame  · Penerangan jalan  · Mineral bukan logam dan batuan  · Parkir  · Air tanah  · Sarang burung walet  · PBB P2  · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional Pabean · Bea Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak Tax treaty
Perdagangan Zona perdagangan bebas
Menurut negara Tarif pajak diseluruh dunia Pendapatan pajak dalam %PDB Amerika Serikat  · Singapura  · Malaysia  · Indonesia
l b s

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP tersebut adalah:

• Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
• Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
• Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
• Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 29 Juni 2015.

Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 terhitung 1 Januari 2016 berlaku sbb:

• Untuk diri WP Rp 54.000.000
• Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000
• Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000
• Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 4.500.000

atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP:

1. TK/0 = Rp 54.000.000
2. K/0 = Rp 58.500.000
3. K/1 = Rp 63.000.000
4. K/2 = Rp 67.500.000
5. K/3 = Rp 72.000.000

atau rumus: ${\displaystyle y=a+b(x+1)\,}$

dimana: ${\displaystyle y=k/(x)\,}$ dan ${\displaystyle a=TK/0\,}$

Keterangan:

1. y = K/(x) = jumlah penghasilan yang dikeluarkan pasangan suami dan istri dengan x anak.
2. a = TK/0 = jumlah penghasilan yang dikeluarkan diri sendiri.
3. b = jumlah penambahan kawin dengan jumlah x anak.
4. x = konstanta bilangan bulat.
5. K = kawin.
6. TK = tidak kawin.

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008