|
Perilaku administrasi publikPerilaku Administrasi Publik (public administrative behavior) adalah keputusan untuk terlibat dalam aktivitas administratif (untuk memberikan layanan ekstensif), di mana upaya ini terutama difokuskan untuk mencapai tujuan bersama (tujuan yang telah ditentukan sebelumnya) dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan perilaku administratif dari perilaku keseluruhan bisnis. Perilaku administratif dengan demikian berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Perilaku administrasi yang efektif dan efisien akan berdampak pada dinamika organisasi dalam menyelesaikan tugas utamanya dan mencapai tujuan bersama.[1] Macam-macam perilaku administrasi publikPerilaku administrasi publik di negara-negara sedang berkembang Birokrasi lembaga-lembaga yang sedang berkembang lebih cenderung terlibat dalam berbagai fungsi input, seperti asosiasi politik dan artikulasi kepentingan, selain fungsi output penegakan peraturan, yang dibuktikan dengan fungsi-fungsi yang dibentuk oleh mereka saat ini. Dengan kata yang lebih konvensional, birokrasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan politik dan proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat di luar birokrasi. Berbagai elemen yang secara kolektif membentuk lingkungan administrasi berdampak pada bagaimana perilaku birokrasi publik di negara-negara berkembang. Lingkungan administrasi meliputi keadaan politik, ekonomi, dan sosial bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam bidang politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dipilih, interaksi antara pemerintah dan mereka yang memegang otoritas politik dan berdaulat, tingkat partisipasi publik dalam proses politik, tingkat keterbukaan dan kebebasan berekspresi dan berserikat, otoritas dan posisi hukum, dan pertumbuhan umum lembaga politik dan budaya. Iklim administrasi politik dapat digambarkan dengan menggunakan banyak indikator ini. [1]
Masyarakat Prismatik percaya bahwa tindakan administratif harus peka terhadap perbedaan ini dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Administrasi Masyarakat Prismatik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, melibatkan semua anggota masyarakat, dan secara aktif terlibat dengan mereka. Menerapkan kebijakan yang memupuk kebhinekaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah contoh kegiatan administratif yang sejalan dengan pandangan Masyarakat Prismatik. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman keragaman dan memastikan bahwa kebijakan publik mewakili kebutuhan dan tujuan semua warga negara. Perilaku administrasi akan menjadi lebih toleran terhadap keragaman sosial dan inklusif dengan cara ini.[2]
Dalam menjelaskan perilaku administrasi Pada negara-negara sedang berkembang, hal Ini berkaitan dengan perancangan serta penyusunan organisasi sebagian besar didasarkan pada pengetahuan tentang cara-cara organisasi menjalankan fungsinya dan rancangan itu harus didasarkan pula pada pengetahuan kita tentang perilaku dan motivasi manusia. Di tingkat bawah ini merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh staf atau karyawan yang berada pada posisi atau level paling rendah dalam struktur organisasi suatu perusahaan atau institusi. Perilaku-perilaku mereka seperti tidak produktivitas dan sering bermalas-malasan ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan petugas di lapangan dan kurangnya bekal yang diberikan pada saat mereka direkrut. Akibat dari perilaku birokrat ini, masyarakat akan menilai para birokrat sebagai petugas yang malas dan sering korupsi. Sesuatu yang mempengaruhi perilaku lainnya ialah para birokrat yang sering memikul beban frustasi seperti tuntutan mereka terhadap pemerintah dan mengalami tekanan berlawanan, kemudian ketika para birokrat ini terlalu banyak menerima tuntutan maka akan berpengaruh terhadap perilaku kerja birokrat tersebut. [2] Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku administrasi publikFaktor motivasi dan kebutuhan Faktor-faktor motivasi yang lain seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk mencapai kesuksesan, kepuasan diri , pengakuan, dan hubungan sosial dapat menjadi sumber motivasi untuk mencapai tujuan. Dalam birokrasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti gaji yang cukup dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat memotivasi birokrat untuk bekerja lebih baik.[2] Faktor kepribadian seperti intelegensi dan emosionalitas Faktor kepribadian seperti intelegensi dan emosionalitas dapat mempengaruhi perilaku administrasi publik, karena kedua faktor ini dapat memengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak. Misalnya intelegensi, individu dengan IQ tinggi mungkin lebih mampu mengenali jawaban praktis/ pemecahan masalah dan memilih tindakan yang tepat untuk dilakukan. Sedangkan emosionalitas, dalam masa-masa sulit atau penuh tekanan, orang-orang dengan pengendalian emosi yang baik dapat mempertahankan keseimbangan dan stabilitas dalam administrasi publik.[2] Sifat-sifat yang dimiliki (pemalas, rajin, disiplin, dll) Sifat-sifat seperti pemalas, rajin, disiplin di dalam administrasi publik memainkan peran yang sangat vital. Misalnya seorang birokrat memiliki sifat yang rajin dan disiplin maka birokrat itu akan terampil dalam mengatur waktu, memiliki tanggung jawab, bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan menjalankan tuagsnya secara terstruktur dan teratur. Sebaliknya jika seorang birokrat memiliki sifat pemalas, maka birokrat itu akan menunda pekerjaannya dan kurang produktif yang nantinya akan menghambat keefektifan dan efisiensi pada saat pelaksanaan pelayanan publik.[2] Pengalaman seseorang Pengalaman memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku administrasi publik. Karena, semakin berpengalaman seseorang maka semakin bagus seseorang tersebut dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman juga membantu seseorang untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilannya, serta membentuk sikap dan cara berpikir seseorang dalam menjalankan tugas-tugas administrasi agar efektif dan efisien.[2] Tingkat dan jenis pendidikan Pendidikan seseorang dapat berdampak pada bagaimana mereka berperilaku dalam administrasi publik. Pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan administrasi publik dapat diperkuat, misalnya dengan mengejar gelar di bidang ilmu politik atau administrasi publik.[2] Daftar referensi
|