Proses perdamaian Afganistan

Proses perdamaian Afghanistan adalah perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban yang dimulai di Qatar pada hari Sabtu setelah tertunda selama berbulan-bulan. Pemimpin politik Taliban yakni Mullah Baradar berkata ia ingin agar Afghanistan menjadi negara independen dengan sistem Islam. Perundingan itu seharusnya dimulai menyusul kesepakatan keamanan Amerika Serikat-Taliban pada Februari. Namun, perdebatan soal pertukaran tawanan yang kontroversial memperlambat tahapan berikutnya, begitu pula kekerasan di Afghanistan, tempat perang yang telah berlangsung selama empat dekade tidak menemukan titik terang. Delegasi para pemimpin Afghanistan berangkat dari Kabul ke Doha pada Jumat tepatnya tanggal 11 September, yang dimana tanggal terjadinya serangan mematikan terhadap Amerika Serikat 19 tahun lalu, yang berujung pada akhir kekuasaan Taliban. Pada hari Kamis, Taliban mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir, setelah enam tawanan terakhir dilepaskan.

Perundingan ini seharusnya dimulai pada Maret tapi ditunda berkali-kali karena perselisihan soal pertukaran tawanan yang disepakati dalam perjanjian Amerika Serikat-Taliban pada bulan Februari, serta kekerasan di Afghanistan. Kesepakatan Amerika Serikat-Taliban yang terpisah namun saling terkait menetapkan jadwal untuk penarikan pasukan asing, dengan imbalan berupa jaminan kontra-terorisme. Kesepakatan antara Amerika Serikat-Taliban membutuhkan satu tahun agar bisa difinalisasi.

Amerika Serikat dan NATO mencapai kesepakatan untuk menarik semua pasukan mereka dalam waktu empat belas bulan, Taliban berjanji untuk mencegah aktivitas kelompok ekstremis seperti al-Qaeda di wilayah yang mereka kuasai. Usai serangan udara untuk menggulingkan Taliban pada tahun 2001, serangan yang dilakukan al-Qaeda di New York dan melindungi pemimpin al-Qaeda Osama Bin Laden, pasukan AS telah hadir di Afghanistan selama hampir dua dekade.

Dengan nama Operation Enduring Freedom dan kemudian Operation Freedom's Sentinel, konflik di Afghanistan, yang berlangsung selama 19 tahun, adalah yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Setelah 2014, AS terus melakukan operasi tempur kecil, termasuk serangan udara, sendiri. Namun, Taliban terus berkembang dan kini menguasai lebih banyak wilayah dibandingkan pada tahun 2001.^[1]

Kebijakan Rekonsiliasi Nasional dibuat oleh dua pemimpin Afghanistan berturut-turut, Babrak Karmal dan Mohammad Najibullah, dari pertengahan 1980-an hingga 1992. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan Mujahidin dan memasukkan Mujahidin ke dalam proses politik multipartai; untuk mengusir pasukan keamanan Uni Soviet dari Afghanistan; dan untuk membuat konstitusi baru. Proses perdamaian yang digunakan dalam perundingan antara pemerintah dan Mujahidin mencakup penghentian agresi atau kesepakatan damai lainnya dengan komandan lokal, diskusi tentang kesepakatan yang diusulkan di tingkat distrik, dan saran seperti perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi pejuang ke dalam komunitas lokal mereka.

Mulai tahun 1990-an, organisasi non-pemerintah dan organisasi internasional (LSM) Afghanistan telah berpartisipasi dalam proses perdamaian, bersama dengan dewan perdamaian lokal dan pertemuan jirga dan syura tradisional.

Dalam proses ini, berbagai langkah diambil untuk meningkatkan inklusi melalui majelis konstitusi dan pemilihan umum. Empat kelompok di Afghanistan bernegosiasi: Aliansi Utara, tiga kelompok berbasis pengasingan, dan satu kelompok di Siprus dan terkait dengan Iran. Satu kelompok berbasis di Roma dan terkait dengan mantan Raja Afghanistan Mohammed Zahir Shah, dan yang terakhir adalah kelompok Pashtun yang berbasis di Peshawar. Lakhdar Brahimi berperan sebagai perantara dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Bonn menghasilkan dua hasil: pemberontakan Taliban dan pemberdayaan panglima perang. Pengecualian Taliban dari Perjanjian Bonn memicu pemberontakan Taliban pada tahun 2003. Pada tahun 2006, Brahimi menyatakan bahwa pengucilan Taliban adalah "dosa awal kami". Selain itu, proses perdamaian memberikan panglima perang posisi yang kuat dengan rekam jejak kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Selama masa kepresidenan Hamid Karzai (2004–2014), beberapa proses perdamaian terjadi, seperti proses perdamaian lokal di provinsi Helmand, munculnya gerakan perlawanan tanpa kekerasan akar rumput pada pertengahan 2010-an, dan perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi yang berulang dan tidak efektif.

Rencana keadilan transisi AIHRC

Survei yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC) membahas pengalaman Afghanistan selama perang sejak 1978 dan cara mereka berpikir tentang penerapan keadilan transisional.

Proses perdamaian Helmand lokal

Di Musa Qala pada tahun 2006 dan Sangin pada tahun 2010, pemerintah daerah dan kelompok bersenjata lokal yang bersekutu dengan Taliban mencapai perdamaian lokal. Pembunuhan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) terhadap seorang komandan Taliban lokal di dekat zona perjanjian damai adalah dua hal yang mengakhiri perjanjian damai.

Gerakan perdamaian Afghanistan

Kelompok-kelompok yang berjuang untuk perdamaian di Afghanistan mulai menekan pemerintah dan Taliban untuk gencatan senjata dan melakukan langkah-langkah tambahan untuk proses perdamaian. Gerakan Tabassum muncul pada 2015, bersama dengan Gerakan Pencerahan selama 2016-2017, Pemberontakan untuk Perubahan pada 2017, dan Gerakan Perdamaian Rakyat pada Maret 2018. [8] Gerakan Perdamaian Rakyat menganggap perang yang berkelanjutan disebabkan oleh kekuatan regional dan global.^[2]

1. ^ "Perundingan damai 'bersejarah' antara Afghanistan dengan Taliban dimulai". BBC News Indonesia. Diakses tanggal 2023-12-02. 
2. ^ "Afghan peace process". Wikipedia (dalam bahasa Inggris). 2023-10-13.