|
Referendum kemerdekaan Bougainville 2019
Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintahan Otonom Bougainville telah bersepakat untuk mengadakan sebuah referendum kemerdekaan pada tanggal 15 Juni 2019 di Bougainville.[1] Referendum ini merupakan hasil kesepakatan di tahun 2001 antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintahan Otonom Bougainville yang mengakhiri perang saudara dari tahun 1988 hingga 1998. Hasil pemilihan bersifat tidak mengikat dan pemerintah Papua New Guinea menentukan putusan akhir yang akan mengikat pada Bougainville. Sebagian pengamat mengatakan bahwa hasil yang jelas membuat Papua Nugini sulit mengabaikan atau menolak hasil referendum, namun perlu beberapa tahun agar kemerdekaan dapat tercapai. Pada bulan Juli 2021, sebuah kesepakatan telah dicapai antara pemerintah Papua Nugini dan Bougainville, di mana Bougainville akan mendapatkan kemerdekaan pada tahun 2027.[2] Latar belakangBerdasarkan ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville, sebuah referendum yang menyediakan pilihan untuk merdeka harus diadakan paling lambat pada tahun 2020. Analis dari Australian Strategic Policy Institute yang bernama Karl Claxton mengamati bahwa banyak yang memperkirakan Bougainville akan memilih merdeka.[3] Pada Oktober 2018, mantan Taoiseach Irlandia Bertie Ahern diangkat sebagai ketua Komisi Referendum Bougainville yang bertanggung jawab mempersiapkan referendum ini.[4] PertanyaanPertanyaan yang akan diajukan kepada para pemilih adalah:
Pemungutan suara
Pemilih yang sedang menjalani ritual upe menggunakan hak suaranya di TPS khusus laki-laki.[6] Menurut pemantau internasional, referendum berlangsung damai dan lebih baik daripada yang diharapkan. Sebagian besar pemilih terdaftar menggunakan hak suaranya. Sejumlah pemilih bahkan sudah tiba di TPS sebelum petugas datang.[7][8] Hasil
Lihat pulaCatatanReferensi
Pranala luar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
