Reformasi administrasi (dalam bahasa Inggris: administrative reform) adalah sebuah perubahan terstruktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem birokrasi sehingga menjadi lebih efektif.[1] Caiden (1969) adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.” Ndue (2005) menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu adanya: 1. konflik nilai-nilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilainilai yang berkembang di publik; dan 2. kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.[2]
Pengertian
Berikut beberapa pengertian reformasi administrasi menurut para ahli:[3]
- Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi adalah suatu perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik, tumpang tindih sosial, dan ekonomi.
- Menurut Khan (Guzman, 1992), reformasi administrasi adalah perubahan besar dalam sistem politik negara yang dimaksudkan untuk mengubah praktik, institusi, dan struktur yang ada.
Tujuan
Reformasi administrasi secara umum memiliki beberapa tujuan utama yaitu memperbaiki keteraturan, metode, dan kinerja. Tujuan utama reformasi administrasi adalah memperbaiki keteraturan. Oleh karena itu, reformasi administrasi memperkuat disiplin, memperbaiki sistem organisasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi.[4]
Ruang lingkup
Studi kebijakkan publik
Institusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dikenal sebagai institusi pemerintah. Kebijakkan publik secara keseluruhan menyadari permasalahan yang dihadapi masyarakat umum saat ini. Dengan struktur organisasi Pemerintah yang berdasarkan prinsip birokrasi,birokrasi akan berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk melakukan tindakan tersebut di atas, yang disebut sebagai administrasi.[5]
Perilaku organisasi publik
Manusia yang merupakan bagian dari organisasi mana pun adalah penghuni pertama. Karena perilaku manusia menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. perilaku organisasi itu sendiri.[5]
Strategi
Strategi reformasi administrasi dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, pengendalian strategi dan strategi budaya.[6]
Faktor penghambat
Faktor-faktor yang menghambat perubahan administratif antara lain:[7]
- Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
- Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
- Adanya sasaran yang tidak realistis;
- Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
- Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
- Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
- Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
- Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
- Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
Referensi
- ^ "REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS | Universitas Negeri Yogyakarta". www.uny.ac.id. Diakses tanggal 2023-02-25.
- ^ Rusli, Budiman; Amin, Fadillah (2020). Teori Reformasi Administrasi (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. ISBN 9786023929061.
- ^ Nugraha, Nunu. "Reformasi Administrasi definisi dan tujuan".
- ^ Sinopsis Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, dan Strategi.
- ^ a b Hidayat ,, H.Asep; Trisakti, H.Fajar; Suparman, Nanang (2017). Reformasi Administrasi.
- ^ Puspitasari, Indah Mindarti, Dian, Lely, Sumartono (2020). "Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Layanan Terpadu" (PDF). Jurnal Administrasi Publik. 2 (2): 338–343.
- ^ Rusli, H. Budirman (2020). Komsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi. H. Budirman Rusli.
