Republik Keempat Prancis adalah periode antara tahun 1946 hingga 1958 di Prancis, di mana negara itu diperintah oleh rezim Republik dengan Konstitusi Republik Prancis yang keempat. Republik Keempat merupakan kebangkitan kembali dari Republik Ketiga Prancis yang berlangsung sebelum Perang Dunia II, dan menghadapi permasalahan kesulitan yang sama, seperti sangat pendeknya masa pemerintahan yang menyebabkan perencanaan kebijakan menjadi sulit. Prancis mengadopsi konstitusi Republik Keempat pada 13 Oktober 1946.
Beberapa usaha dilakukan untuk memperkuat eksekutif untuk mencegah situasi tidak stabil yang telah ada sejak sebelum perang, tetapi ketidakstabilan tetap muncul dan Republik Keempat mengalami perubahan yang kerap dalam struktur pemerintahannya. Tingkat pertumbuhan perekonomian Prancis pembangunan kembali industrinya tumbuh pesat pada masa Republik Keempat, tetapi demikian tercatat dalam sejarah bahwa Prancis secara konstan mengalami ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang tegas dalam ranah yang kontroversial — di antaranya yang paling terkemuka adalah masalah dekolonialisasi.
Dekolonialisasi
Pemberontakan di Aljazair segera dimulai setelah kemerdekaan Indochina. Pemerintah pada awalnya berhasil mengetahui pemberontakan itu, tetapi metode penyiksaan yang dilakukan oleh militer Prancis dan kekuatan keamanan lainnya menyebabkan skandal memalukan yang luar biasa ketika dipublikasikan. Pelaksanaan wajib militer juga telah menyebabkan perang itu menjadi perang yang sangat memecah belah masyarakat. Ketika tentara Prancis mengalami kemenangan dari sudut pandang militer, sebagian besar masyarakat publik mempertanyakan moralitas mereka dalam menangani koloni-koloni Prancis di luar negeri.
Masalah ketidakstabilan dan ketidakefektifan dari Republik Keempat mencapai puncaknya pada tahun 1958, ketika pemerintahan masa itu bermaksud untuk bernegosiasi dengan para nasionalis Algeria. Unsur-unsur sayap kanan di Tentara Prancis, dipimpin oleh Jendral Jacques Massu menahan penguasa di Aljir dan mengancam akan melakukan serangan parasut ke Paris jika Charles de Gaulle, sang pahlawan Perang Dunia II, tidak ditempatkan untuk memimpin Republik. De Gaulle pun naik memimpin di bawah prakondisi bahwa sebuah konstitusi yang baru harus dibuat dengan kekuasaan presidensial yang sangat besar, di mana eksekutif tunggal (di antara yang pertama adalah De Gaulle sendiri) akan memerintah selama periode tujuh tahun.
Dengan diperkenalkannya perubahan dan konstitusi yang baru ini, lahirlah periode Republik Kelima yang bertahan hingga saat ini.
