Resolusi 780 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 780
Dewan Keamanan PBB
Resolusi 780; Dewan Keamanan PBB
	Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia
Tanggal	6 Oktober 1992
Sidang no.	3.119
Kode	S/RES/780 (Dokumen)
Topik	Bekas Yugoslavia
Ringkasan hasil	15 mendukung; Tidak ada menentang; Tidak ada abstain
Hasil	Diadopsi
Komposisi Dewan Keamanan
Anggota tetap	Tiongkok; Prancis; Rusia; Britania Raya; Amerika Serikat;
Anggota tidak tetap	Austria; Belgia; Tanjung Verde; Ekuador; Hungaria; India; Jepang; Maroko; Venezuela; Zimbabwe;

Resolusi 780 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 6 Oktober 1992. Usai mengulang Resolusi 713 (1991) dan resolusi-resolusi berikutnya perihal topik tersebut, DKPBB menyatakan perhatian terhadap "pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum kemanusiaan internasional" di Bosnia dan Herzegovina dan memerintahkan agar Sekjen Boutros Boutros-Ghali membentuk Komisi Para Pakar untuk menguji dan menganalisis informasi yang diajukan pada Resolusi 771 (1992) perihal pelanggaran Konvensi Jenewa di wilayah tersebut.^[1]^[2]

Referensi

^ Letter from the Secretary-General to the President of the Security Council Diarsipkan 13 November 2007 di Wayback Machine.. 24 May 1994.
^ Commission of Experts report and conclusions Diarsipkan 8 February 2007 di Wayback Machine. on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia was concluded in April 1994.

Pranala luar

Karya yang berkaitan dengan Resolusi 780 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wikisource
Text of the Resolution at undocs.org

[1] Letter from the Secretary-General to the President of the Security Council Diarsipkan 13 November 2007 di Wayback Machine.. 24 May 1994.

[2] Commission of Experts report and conclusions Diarsipkan 8 February 2007 di Wayback Machine. on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia was concluded in April 1994.

[1]

[2]