Rukun Negara

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Rukun Negara" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Rukun Negara adalah ideologi nasional Malaysia. Ideologi ini dibentuk pada 31 Agustus 1970 oleh Dewan Gerakan Negara, setahun setelah terjadinya Insiden 13 Mei 1969 yang menghancurkan persatuan dan ketenteraman negara.^[1]

Bangsa dan Negara ini telah dibuat atas kepercayaan yang kokoh ke Tuhan. Dalam kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Konstitusi Persekutuan menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi Federasi, namun agama dan kepercayaan-kepercayaan lain dapat diamalkan dengan aman dan tenteram di setiap bagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeda-bedakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama dilarang keras. Komite penggubal Rukun Negara menyadari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama dapat meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga bangsa dan negara. Menyadari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip satu dalam Rukun Negara.

Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.

Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan Negara. perlembagaan Negara adalah sumber hukum yang tertinggi. Fungsinya untuk melindungi setiap warga negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia diinginkan menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan konten dan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan Negara. perlembagaan Negara telah digubal berbasis kesepakatan semua kaum dan semu pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak dapat dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau pihak. Perlembagaan Malaysia menetapkan pola politik dan posisi sosial-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber referensi untuk segala hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, hukum, posisi dan hak sosial-ekonomi rakyat.

Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum di mana setiap rakyat sama tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke Konstitusi. Oleh itu kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan hukum untuk mengontrol dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Keberadaan hukum akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa aman. Hak-hak semua rakyat dapat dilaksanakan dengan bebas asalkan tidak melanggar hukum serta hal-hal sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi itu tidaklah termasuk hak menggulingkan pemerintah apakah dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Konstitusi.

Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila sesuai dengan kampanye Budi bahasa dan Nilai Murni yang dilakukan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling berarti dan sangat penting dalam konteks hubungan satu sama lain dalam masyarakat berbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila Protein untuk membentuk seseorang dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis. Perilaku ini membenci dan mengutuk perilaku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu kaum. Perilaku sopan juga memiliki suatu derajat kesusilaan yang tinggi dalam kedua kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan agar perilaku masyarakat selalu dilindungi dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni.

1. ^ Affan (2022-09-17). "Rukun Negara Malaysia : 5 Prinsip, Teks & Sejarah Pembentukan". eCentral (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-12-21. 

• Pancasila

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Rukunegara

• Lagu patriotik Rukunegara Diarsipkan 2007-09-26 di Wayback Machine.