|
Sejarah Papua NuginiPrasejarah Papua Nugini dapat ditelusuri kembali sekitar 60.000 Tahun yang lalu ketika orang pertama kali bermigrasi menuju benua Australia. Sejarah tertulis dimulai ketika navigator Eropa pertama kali melihat New Guinea di bagian awal abad ke-1.Dan juga melihat kota kecil di Indonesia,yaitu Kakas. Kakas adalah kota yang misterius pada waktu itu. Kakas terletak di Manado, Sulawesi Utara. Dikatakan misterius karena adanya suatu kelompok yang bernama Wazeng. ArkeologiBukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia tiba di New Guinea mungkin 60.000 tahun yang lalu, meskipun ini masih dalam perdebatan.[1][2] Mereka datang diperkirakan melalui laut dari Asia Tenggara selama periode Zaman Es ketika laut lebih rendah dan jarak antar pulau pendek. Meskipun kedatangan pertama mereka sebagai pemburu dan pengumpul, bukti awal menunjukkan bahwa orang berhasil beradaptasi dengan lingkungan hutan untuk kesediaan makanan. Ada juga indikasi neolitik untuk kegiatan berkebun yang telah dipraktikkan di Kuk dengan waktu yang sama seperti halnya pertanian berkembang di Mesopotamia dan Mesir. Hari ini bahan baku tetap berupa ubi jalar dan babi sampai kedatangan terakhir, tapi kerang dan ikan juga telah lama menjadi andalan diet oleh para penduduk pesisir. Penelitian arkeologi terbaru menunjukkan bahwa 50.000 tahun yang lalu, orang mungkin memiliki situs yang dikuasai di dataran tinggi pada ketinggian sampai dengan 2000 meter, bukan hanya terbatas pada daerah pesisir hangat.[3] kontak dengan EropaKetika orang-orang Eropa pertama tiba, penduduk New Guinea dan pulau-pulau terdekat - sementara masih mengandalkan tulang, kayu, dan alat-alat batu - memiliki sistem pertanian yang produktif. Mereka berdagang di sepanjang pantai, terutama dalam tembikar, ornamen kerang dan bahan makanan, dan di pedalaman, di mana produk hutan ditukar kerang dan hasil laut lainnya. Orang-orang Eropa pertama yang melihat Nugini oleh navigator Portugis dan Spanyol berlayar di Pasifik Selatan di bagian awal abad ke-16. Pada 1526-1527, penjelajah Portugis Jorge de Menezes sengaja datang atas pulau utama dan medeskritkan dengan penamaan Papua, kata Melayu untuk kualitas rambut keriting Melanesia. Istilah Nugini diaplikasikan ke pulau tersebut pada tahun 1545 oleh seorang Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, karena kemiripan antara penduduk pulau-pulau tersebut dengan yang ditemukan di pantai Guinea Afrika. Meskipun navigator Eropa mengunjungi pulau-pulau dan garis pantai mengeksplorasi mereka setelahnya, sedikit yang diketahui dari penduduk oleh orang Eropa sampai 1870-an, ketika antropolog Rusia Nicholai Miklukho-Maklai membuat sejumlah ekspedisi ke New Guinea, menghabiskan beberapa tahun hidup di antara suku-suku asli, dan dijelaskan cara hidup mereka dalam sebuah risalah lengkap. Wilayah Papua Pada tahun 1883, koloni Queensland mencoba mencaplok bagian selatan timur New Guinea, tetapi pemerintah Inggris tidak menyetujui. Namun ketika Jerman mulai permukiman di utara protektorat Inggris diproklamasikan pada tahun 1884 atas pantai selatan New Guinea dan pulau-pulau yang berdekatan. Protektorat, disebut British Nugini, dianeksasi langsung pada tanggal 4 September 1888. Kepemilikan ditempatkan di bawah otoritas Commonwealth of Australia pada tahun 1902. Setelah pengesahan UU Papua, 1905, British Nugini menjadi Wilayah Papua, dan administrasi Australia resmi dimulai pada tahun 1906, meskipun Papua tetap de jure milik Inggris sampai kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975.[4] Ada kegiatan ekonomi kecil di Papua. Australia dikelola secara terpisah berdasarkan Undang-Undang Papua sampai diserbu oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1941, dan pemerintahan sipil ditangguhkan. Selama Perang Pasifik, Papua diperintah oleh pemerintahan militer Australia dari Port Moresby, di mana Jenderal Douglas MacArthur kadang-kadang membuat markasnya. Jerman New Guinea Dengan berkembangnya keinginan Eropa untuk minyak kelapa, Godeffroy tentang Hamburg, perusahaan dagang terbesar di Pasifik, mulai perdagangan kopra di Kepulauan New Guinea . Pada tahun 1884, Kekaisaran Jerman secara resmi menguasai kuartal timur laut dari pulau dan menempatkan administrasi di tangan sebuah perusahaan perdagangan carteran dibentuk, Perusahaan Jerman New Guinea . Dalam piagam yang diberikan kepada perusahaan ini oleh Pemerintah Kekaisaran Jerman Mei 1885, itu diberikan kekuatan untuk melaksanakan hak-hak berdaulat atas wilayah dan lain " kosong " tanah atas nama pemerintah, dan kemampuan untuk " bernegosiasi " langsung dengan penduduk asli . Hubungan dengan kekuatan asing tetap dipertahankan sebagai melestarikan pemerintah Jerman . The New Guinea Kompanie dibayar untuk lembaga pemerintah daerah secara langsung, sebagai imbalan atas konsesi yang telah diberikan untuk itu. Pada tahun 1899, pemerintah kekaisaran Jerman diasumsikan kontrol langsung dari wilayah, kemudian dikenal sebagai Jerman Nugini. New Guinea pada dasarnya usaha bisnis . Ribuan pekerja lokal dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan kakao dan kopra . Pada tahun 1899, pemerintah Jerman mengambil alih koloni dari perusahaan New Guinea Berlin . Pendidikan berada di tangan para misionaris . Pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama pecah Australia merebut koloni Jerman . Perkebunan diberikan kepada veteran perang Australia dan pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa memberi Australia perwalian atas New Guinea. Perkebunan dan pertambangan emas menghasilkan tingkat kemakmuran.[5] Wilayah New GuineaPersemakmuran Australia diasumsikan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah bekas Jerman Nugini pada tahun 1920 . Ini diberikan di bawah mandat ini sampai invasi Jepang pada bulan Desember 1941 membawa penangguhan pemerintahan sipil Australia . Sebagian Wilayah New Guinea, termasuk pulau-pulau Bougainville dan New Britain, diduduki oleh pasukan Jepang sebelum direbut kembali oleh pasukan Australia dan Amerika selama bulan-bulan terakhir perang (lihat kampanye Nugini) . KemerdekaanPemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Michael Somare, yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara Resolusi Dewan Keamanan 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368 . 1977 pemilihan umum nasional dikonfirmasi Michael Somare sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai Pangu . Namun, pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Chan sebagai perdana menteri . Pemilu 1982 meningkat pluralitas Pangu, dan parlemen kembali memilih Somare sebagai perdana menteri . Pada November 1985, pemerintah Somare kehilangan suara lain, dan mayoritas parlemen terpilih Paias Wingti, di kepala koalisi lima partai, sebagai perdana menteri . Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingti, menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987 . Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingti dan dibawa ke kekuasaan Rabbie Namaliu, yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Somare sebagai pemimpin Partai Pangu . Pembalikan seperti keberuntungan dan suksesi pintu-putar perdana menteri dan terus mengkarakterisasi politik nasional Papua Nugini . Pada kebanyakan partai politik, pemerintahan koalisi, pergeseran loyalitas partai dan gerakan tidak percaya terhadap kepemimpinan semua menunjukkan suasana ketidakstabilan proses politik. Berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas, pemerintah baru tetap kebal dari ketidak percaya suara untuk 18 bulan pertama dari jabatan mereka. Sebuah pemberontakan separatis sembilan tahun di pulau Bougainville mengklaim sekitar 20.000 jiwa . Pemberontakan dimulai pada awal tahun 1989, permusuhan aktif berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Oktober 1997 dan gencatan senjata permanen ditandatangani pada bulan April 1998 . Sebuah perjanjian damai antara Pemerintah dan mantan kombatan ditandatangani pada bulan Agustus 2001 . Sebuah pasukan perdamaian - monitoring regional dan misi pengamat PBB memonitor para pemimpin pemerintah dan provinsi yang telah membentuk pemerintahan sementara dan bekerja menuju penyerahan lengkap senjata, pemilihan pemerintah provinsi dan referendum akhirnya kemerdekaan . Meski hubungan dekat telah dipertahankan sejak kemerdekaan damai dan Australia tetap yang terbesar bilateral bantuan donor untuk Papua Nugini, hubungan dengan Australia baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketegangan . Sedangkan pada kunjungan kenegaraan pada Maret 2005, Perdana Menteri Somare diminta untuk menyerahkan pemeriksaan keamanan dan menghapus sepatunya setelah tiba di bandara Brisbane . Meskipun tuntutan dari pemerintah PNG bahwa Australia meminta maaf, kedua menolak . Selain itu, masalah muncul berkaitan dengan terbaru paket bantuan Australia untuk Indonesia . Senilai A $ 760.000.000, program ini adalah untuk mengatasi kejahatan dan korupsi di PNG dengan mengirimkan 200 polisi Australia ke Port Moresby dan menginstal 40 pejabat Australia dalam birokrasi nasional. Namun, setelah detasemen pertama polisi tiba, pengadilan tinggi Papua Nugini memutuskan bahwa pengaturan tersebut tidak konstitusional, dan polisi kembali ke rumah . Sebuah pengaturan baru, di mana hanya 30 petugas akan berfungsi sebagai kekuatan pelatihan bagi pasukan lokal telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia sebagai " terbaik kedua " .[6] Catatan
Bacaan lebih lanjut
Sumber utama
Pranala luar |