Sektor publik

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Teori dan metode akuntansi digunakan dalam proses penyelenggaraan sektor publik.^[1] Komposisi sektor publik berbeda antarnegara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam sektor publik, dana yang digunakan untuk keperluan organisasi sektor publik terbagi menjadi dua. Dana yang pertama dapat digunakan untuk belanja sedangkan dana kedua tidak dapat digunakan untuk belanja. Dana yang dapat dibelanjakan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak bersifat bisnis. Dana ini digunakan untuk memenuhi tujuan dari sektor publik. Sedangkan dana yang tidak dapat dibelanjakan merupakan dana yang digunakan untuk keperluan bisnis. Dana ini merupakan bentuk penunjang bagi dana yang dapat dibelanjakan.^[2]

Barang publik terbentuk dari aspek tanpa persaingan dan aspek tanpa kekhususan perihal konsumen. Kesempatan konsumsi oleh satu konsumen tidak akan berkurang dan dikurangi oleh konsumen lain di waktu yang bersamaan. Penyediaan barang publik berarti tidak adanya pembatasan atau penghalangan bagi siapapun untuk memperoleh manfaat dari keberadaannya. Tiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan memperoleh akses untuk menggunakan barang publik. Dalam pemakaian barang publik dikenal istilah pemakai bebas. Ini merupakan jenis konsumen tanpa adanya sumbangsih dalam penyediaan barang publik. Pemakai bebas tidak dihalangi oleh konsumen lain yang mempunyai sumbangsih dalam penyediaan barang publik.^[3]

Ciri-ciri dari barang publik ialah adanya konsumsi tanpa persaingan, tidak adanya kekhususan penggunaan dan tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Barang publik merupakan jenis barang konsumsi yang tidak mampu mempengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Konsumsi barang publik dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara bersama maupun terpisah. Kondisi ini membuat konsumsi terjadi tanpa perlu adanya persaingan di antara para konsumen. Tiap konsumen juga tidak diberi pembatasan dan pelarangan atas konsumsi barang publik. Pembatasan oleh penyedia barang publik cenderung sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, barang publik tidak mempunyai persyaratan untuk diberi penilaian maupun penghargaan atas jumlah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu dalam masyarakat pemakai. Ketiga ciri dari barang publik tidak bersifat mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi. Suatu komoditas atau produk dapat memenuhi salah satu dari kriteria barang publik dan tidak mempunyai kriteria yang lainnya. Beberapa jenis barang tertentu yang tidak dipandang sebagai komoditas pribadi secara konvensional dapat mempunyai karakteristik sebagai barang publik. Ciri lain dari barang publik adalah penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Pada pihak pemerintah, penyediaan barang publik diadakan oleh sektor publik. Sedangkan penyediaan barang publik oleh swasta cenderung merupakan permintaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui pembelian produk.^[4]

Pengadaan dan penyaluran barang publik dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan badan usaha. Pemerintah dapat menggunakan anggaran belanja negara untuk menyediakan barang publik. Sedangkan penyediaan barang publik oleh badan usaha umumnya hanya dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya berasal dari pendapatan negara atau pendapatan daerah. Pengadaan dan penyaluran barang publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Biaya pengadaan dan penyaluran dapat sepenuhnya atau hanya sebagian dari keseluruhan anggaran. Selain itu, pengadaan dan penyaluran barang publik dapat pula tidak berasal dari pemerintah maupun badan usaha. Dana dapat diperoleh dari pemberlakuan undang-undang yang berkaitan dengan misi negara kepada warga negara.^[5]

1. ^ Yuesti, A., Ni Luh Putu Sandrya Dewi, dan I Gusti Ayu Asri Pramesti (2020). Akuntansi Sektor Publik. Badung: CV. Noah Aletheia. hlm. 1. ISBN 978-623-91014-7-3.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
2. ^ Majid, Jamaluddin (2019). Akuntansi Sektor Publik (PDF). Gowa: Pusaka Almaida. hlm. 88. ISBN 978-623-226-131-0.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ Sundari, Sri (2018). Buku Panduan Mengajar: Manajemen Pertahanan (PDF). Bogor: Universitas Pertahanan. hlm. 101. ISBN 978-602-74999-9-7. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-18. Diakses tanggal 2021-07-30.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ Digdowiseiso, Kumba (2015). Sugiyanto, Eko, ed. Sistem Keuangan Publik (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 16–17. ISBN 978-623-7376-29-3.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. ^ Silalahi, U., dan Wirman Syafri (2015). Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik: Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel (PDF). Sumedang: IPDN Press. hlm. 19. ISBN 978-602-70587-6-7.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)