StopBayarPajak

StopBayarPajak (atau dieja #StopBayarPajak)^{[1][2][3][4][5][6]} adalah tagar yang muncul di dunia maya-khususnya di situs jejaring sosial Twitter-pada bulan Februari dan Maret 2023 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait kasus penganiayaan David Ozora Latumahina pada tanggal 20 Februari 2023^[7][8] oleh putra dari salah seorang yang sebelumnya merupakan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II. Kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara pemungut pajak dipertanyakan akibat dugaan penyalahgunaan harta kekayaan ayahnya sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Pajak untuk kepentingan pribadi.^[9][10]

Tagar #StopBayarPajak sebelumnya juga pernah menjadi trending topic di Twitter pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kalau seruan itu menandakan tidak mencintai Indonesia. Dia menambahkan juga kalau prihatin dengan tagar tersebut yang menilai mereka tidak ingin Indonesia maju. "Saya lihat di media sosial ada yang bikin tagar #stopbayarpajak, bagi Anda yang tidak bayar pajak ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus. Begitu saja, jadi saya rasa tidak perlu ditanggapi karena itu berarti mereka tidak cinta Indonesia."^[11]

Pada 20 Februari 2023, seorang pemuda bermana Cristalino David Ozora Latumahina dianiaya oleh pria bernama Mario Dandy Satriyo bersama rekannya, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan pada di Perumahan Green Permata Residences, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.^[7][8] Kasus ini menyita perhatian masyarakat di Indonesia dan dunia internasional terkait latar belakang pelaku dan korban yang terlibat dalam penganiayaan. Korban diketahui merupakan anak dari salah satu pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama.^[12] Sementara, ayah Mario sebagai pelaku penganiayaan sebelumnya merupakan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II.

Di jejaring sosial Twitter juga muncul tagar #SriMulyaniOMDO karena ucapan Sri Mulyani yang menyerukan masyarakat membayar pajak, ternyata bertolak belakang dengan para pegawainya seperti Rafael Alun Trisambodo yang justru mengemplang pajak.^[13][14] Seperti yang diungkapkan oleh akun @Netizen***** yang kesal banyak pegawai pajak yang tak lapor pajak, tetapi masyarakat diminta wajib bayar pajak. "Kita disuruh percaya sama institusi yang sedang sakit. 13 ribu pegawainya tak lapor pajak, sedangkan masyarakatnya diharuskan tetap bayar pajak. #SriMulyaniOMDO," tulis akun tersebut yang dikutip pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.^[13]

Warganet meluapkan kekecewaan di twitter karena merasa pajak yang dibayarkan telah dinikmati oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kekecewaan netizen semakin bertambah dengan mengetahui kehadiran klub motor gede milik para pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu anggotanya adalah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Foto Direktorat Jenderal Pajak pun kemudian menjadi viral di media sosial. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai, kemarahan para wajib pajak atas kasus ini adalah hal yang logis. Karena memang Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu institusi pemerintahan yang menerima insentif berupa tunjangan kinerja terbesar.^[15]

"Publik marah karena merasa pajak yang mereka berikan, laporkan, dan sebagainya ternyata biaya cost-nya untuk pegawainya lebih besar, tercermin dari biaya insentif yang diberikan,"

— Tauhid Ahmad, Tirto.id^[15]

Selain itu tagar #Pajakdikebiripejabat menjadi trending di Twitter. Cuitan yang berkaitan dengan tagar ini antara lain membahas denda pajak, rakyat tidak bayar pajak, hingga kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu tagar ini juga dikaitkan dengan Rafael Alun Trisambodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.^[16][17][18]

Tagar #BeaCukaiHedon menjadi trending di Twitter karena diduga gaya hidup mewah seorang pejabat yang diduga Kepala Bea Cukai Yogyakarta.^[19]

Tagar #SriMulyaniMundur menjadi trending di Twitter karena adanya anggapan bahwa Sri Mulyani tidak mampu bekerja dengan maksimal dalam memberantas oknum pengeruk uang negara di Kementerian Keuangan.^[20]

Pada tanggal 9 Maret 2023, tagar #KemenkeuLumbungMaling menjadi trending di Twitter.^[21][22]

Pada tanggal 14 Maret 2023, tagar #PecatSriMulyani banyak dibicarakan di Twitter menyusul kasus Rafael Alun Trisambodo dan rangkap jabatan di jajaran Kementerian Keuangan.^[23][24][25]

Pada tanggal 24 Februari 2023, Blok Politik Pelajar (BPP) mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan dan salah satu anggotanya menempelkan kertas yang bertuliskan "Stop Bayar Pajak" di papan penunjuk arah dan gerbang masuk kantor tersebut.^[26]

Pada tanggal 27 Februari massa dari "Ganyang Para Pembangkang" menggelar demo di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Mereka menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Dirjen Pajak Suryo Utomo.^[27]

Pada tanggal 7 Maret 2023, Aliansi Gerakan Indonesia menggelar aksi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III membawa 3 tuntutan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Farid Bachtiar. Mulai dari pengajuan tuntutan agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dicopot dari jabatannya, hingga tuntutan untuk merumuskan RUU pembatasan harta kekayaan pejabat negara.^[28]

Pada tanggal 10 Maret 2023, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk Rasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Titik unjuk rasa berlokasi di jalan Gatot Soebroto No. 7, Kav. 40-42, Senayan, Jakarta Selatan.^[29][30] Tuntutan dalam demo ini adalah agar Menteri Keuangan mencopot Dirjen Pajak Suryo Utomo.^[31][32]

Tindakan humanis dan ultimatum dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kasus pejabat pajak belum cukup mengembalikan kepercayaan publik. Berdasarkan laporan Drone Emprit yang menganalisis percakapan di Twitter, "tsunami kemarahan" publik tak terkendali saat merespons kasus kekerasan anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, serta gaya hidup mewah dan harta Rafael yang dianggap tidak wajar.^[33] Sri Mulyani, mengungkapkan dampak apabila penerimaan pajak tidak maksimal. Menurutnya, hal tersebut akan memberikan dampak penurunan yang drastis terhadap perekonomian Indonesia. Karena apabila benar aksi "StopBayarPajak" benar dilakukan, maka penerimaan pajak bisa saja menjadi tak maksimal.^[34] Pada tanggal 5 Maret 2023, akun instagram nyinyir_update_official mengunggah pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa harga bahan bakar minyak akan naik tiga kali lipat jika masyarakat tidak membayar pajak. Selain itu menurut Sri Mulyani sumber subsidi bahan bakar minyak yang saat ini dirasakan oleh masyarakat berasal dari APBN yang mana salah satu penopangnya adalah pajak. Namun hal ini malah menuai sentimen negatif dari masyarakat, beberapa diantaranya malah mengatakan agar Sri Mulyani melakukan perbaikan dahulu terhadap jajarannya.^[35] Dalam cuitan di akun twitter pribadinya Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 mengatakan bahwa "ancaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, BBM bisa naik 3 kali lipat kalau warga ogah bayar pajak, tambah mencabik rasa keadilan rakyat." Menurutnya, polemik gaya hidup hedon yang dipertontonkan oleh bawahannya, sudah mencederai rasa keadilan. Jangan lagi, Sri Mulyani, menambah polemik dengan mengancam soal kenaikan harga BBM. Untuk itu, ProDem mendesak Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak segera mundur diri.^[36]

Selain itu Presiden Joko Widodo mengatakan rakyat pantas kecewa dengan kasus penganiyaan dan pamer harta yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.^[37]

Pada Jumat tanggal 17 Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan para influencer, pegiat seni, dan pegiat olahraga untuk menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan. Baik dari sisi regulasi maupun penegakan integritas. Yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Dee Lestari, Bintang Emon, Babe Cabiita, Marcell Siahaan, Chandra Darusman, Felicia Tjiasaka, Richard Sam Bera, dr Tirta, Guntur Romli, Mazzini, Rudi Valinka, dan Annisa Steviani. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, pandangan, aspirasi, dan kritik dari publik.^[38][39]

Muncul juga desakan kepada pemerintah untuk segera merombak kebijakan pemberian tunjangan kinerja kepada aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan yang dianggap "tidak masuk akal" dan memicu kecemburuan bagi kementerian lain. Sebab menurut pengamat kebijakan publik, pemberian tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan nyatanya tidak berkolerasi dengan capaian kinerja dan tidak mampu menghilangkan perilaku koruptif.^[40]

Di sisi lain, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menyebut ada pegawai pajak sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal tersebut, menurut dia, ada korelasi kuat bahwa insentif menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai target. “Jadi, mohon ini tidak dicampuradukkan. Dari sisi kami, lebih baik melakukan perbaikan, penguatan, sehingga target pajak bisa kami capai.”^[41]

Tidak sedikit warganet mengeluhkan kewajiban membayar pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akibat dari perbuatan anak dari pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang kerap memamerkan gaya hidup mewah dengan menumpangi Jeep Rubicon dan sepeda motor Harley Davidson di media sosial.^[42]

"Saya memahami pandangan-pandangan dan juga berbagai ekspresi kekecewaan dari masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pandangan mereka terhadap kasus ini. Apakah kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang bisa dipercaya?"

— Sri Mulyani, nasional.kontan.co.id^[43]

Sampai dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,8 persen dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023.^[44] Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.^[45][46]

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan viral setelah adanya media sosial karena adanya keluhan dari seorang pegawai pajak yang kecewa lantaran surat aduannya diabaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.^[47]

Selain itu dampak dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, video yang memuat pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali viral.^[48][49]

• Perlawanan pajak
• Perlawanan pajak di Indonesia
• Daftar tindakan historis perlawanan pajak
• Penganiayaan David Ozora Latumahina
• Pengunjuk rasa pajak
• Perpajakan sebagai pencurian
• Perpajakan sebagai perbudakan
• Rafael Alun Trisambodo
• Gayus Tambunan