Barisan Alternatif

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Barisan Alternatif (disingkat: BA; bahasa Inggris: Alternative Front) adalah koalisi partai politik yang pernah ada di Malaysia. Pembentukannya didasari oleh kesamaan ideologi dan pemikiran dari masing-masing partai politik komponen Barisan Alternatif, di mana seluruh partainya berlawanan dengan pemerintah saat itu yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad dan Abdullah Ahmad Badawi. Selain itu, Barisan Alternatif dibentuk setelah pelopornya, Anwar Ibrahim diberhentikan dari UMNO dan memulai gerakan reformasi di Malaysia. BA dibubarkan setelah Pemilu Legislatif 2004 dan diteruskan oleh Pakatan Rakyat.

Sejak awal, koalisi BA mengalami ketegangan akibat Partai Islam Se-Malaysia (PAS) yang bertekad menjadikan Malaysia sebagai negara Islam. Hal ini ditentang oleh 30% kaum minoritas non-Muslim Malaysia.

Ketegangan semakin memuncak setelah PAS berhasil memperoleh kursi terbanyak di koalisi BA pasca Pemilu Legislatif 1999 dan membuat partai-partai minoritas semakin khawatir akan kehilangan suara. Pada 21 September 2001, Partai Tindakan Demokratik mengumumkan keluar dari Barisan Alternatif.^[1]

Perpecahan di Barisan Alternatif dipicu oleh pertikaian antar partai komponen pada Pemilu Legislatif 2004 karena partai komponen BA tidak dapat menyepakati pembagian calon legislatif di negara bagian. Hubungan antara Partai Keadilan Rakyat dan PAS pun ikut tegang, seperti halnya jetika PAS menolak untuk mendukung calon legislatif dari Partai Rakyat Malaysia di kursi parlemen Kota Bharu, Kelantan.

Pemilihan umum	Jumlah kursi	kursi diperebutkan	Jumlah suara	Persentase	Hasil	Pemimpin
1999	42 / 193	193	2,667,818	40.23%	42 kursi; Oposisi	Fadzil Noor
2004	8 / 219	219	1,668,998	24.1%	37 kursi; Oposisi	Kamarudin Jaffar