Kesetaraan gender di Liberia

Tingkat ketidaksetaraan gender bervariasi di seluruh Liberia berdasarkan status, wilayah, daerah pedesaan/perkotaan, dan budaya tradisional. Secara umum, perempuan di Liberia memiliki lebih sedikit akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, properti, dan keadilan jika dibandingkan dengan laki-laki. Liberia mengalami dua perang saudara yang menghancurkan dari tahun 1989–1996 dan 1999–2003. Perang meninggalkan kehancuran infrastruktur yang sudah sedikit dan ribuan orang tewas. Liberia berada pada peringkat 174 dari 187 Laporan Pembangunan Manusia dan peringkat 154 dari 159 Indeks Ketimpangan Gender.^[1]

Terlepas dari kemajuan ekonomi Liberia sejak berakhirnya perang saudara kedua pada tahun 2003, Liberia tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia saat ini, diperburuk oleh krisis ekonomi dan kenaikan harga pangan.^[2]

Di Liberia, pria dan wanita memiliki pembagian kerja gender yang jelas. Wanita biasanya membersihkan, memasak, dan merawat anak-anak, tetapi kontribusi mereka kepada keluarga jarang diakui sebagai pekerjaan. Laki-laki dipandang sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Perempuan diatur dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, kepemilikan tanah, dan kredit, serta harus mengikuti praktik budaya seperti pernikahan yang diatur dan sunat alat kelamin perempuan.^[3]

Faktor-faktor ini membatasi perempuan untuk memasuki dunia kerja. Peran tradisional perempuan sebagai pengasuh dalam masyarakat Liberia merupakan contoh dari ide Martha Nussbaum tentang pendekatan berbasis sumber daya, mendukung perlindungan status quo.^[4]

Setelah PBB menandatangani perjanjian damai dengan Liberia pada tahun 2003, peran gender yang membatasi perempuan untuk mencapai kesetaraan mulai berubah. Setelah perang di Liberia berakhir, pada awalnya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada partisipasi perempuan dalam posisi kekuasaan, organisasi, atau pemerintahan. Sekarang, ada lebih dari 100 organisasi perempuan menurut Sekretariat LSM Perempuan Liberia (WONGOSOL).^[5] Organisasi-organisasi ini berfungsi untuk menyediakan dana bagi para pemimpin perempuan lokal yang kuat. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang terkena dampak perang, perempuan di Liberia telah berhasil membuat suara mereka didengar dalam politik meskipun ada perlawanan dari laki-laki.^[5]

Dalam berpolitik, Liberia telah memilih presiden perempuan pertama mereka Ellen Johnson Sirleaf pada tahun 2006, sebuah langkah menuju kemajuan di negara berkembang.^[6] Baru-baru ini, National Institute for Public Opinion (NIPO) telah meningkatkan kesadaran akan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan melalui penyelenggaraan 16 Hari Aktivisme Menentang Kekerasan Berbasis Gender. Melalui kampanye yang berlangsung selama sebulan ini, ia menyuarakan tentang hak perempuan dalam banyak hal baik secara nasional maupun internasional serta partisipasi perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan.^[6]

Pada skala internasional, dengan bantuan dari Swedia, PBB telah mengikut sertakan laki-laki untuk bergabung dalam perang melawan kekerasan berbasis gender.^[7] Sebagai bagian dari kampanye, dua belas pria dinominasikan menjadi duta untuk membawa kesadaran dan mendorong pria lain untuk mengambil sikap menentang kekerasan terhadap perempuan.^[7] Meskipun ada beberapa kemajuan, untuk memenuhi tujuan pembangunan MDG yaitu mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti mengatasi diskriminasi gender dalam hukum, kesempatan kerja yang tidak setara dan kesenjangan upah serta kurangnya partisipasi perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan.^[8]

Selama Perang Saudara Liberia Pertama, ada laporan luas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Setelah perang, survei yang dilakukan terhadap 205 wanita di ibu kota Monrovia menunjukkan bahwa 49% mengalami setidaknya satu jenis kekerasan fisik atau seksual oleh seorang tentara; 17% melaporkan dipukuli, diikat, atau ditahan oleh penjaga bersenjata; 32% ditelanjangi; dan 15% mengalami pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, atau pemaksaan seksual.^[9] Pemaksaan seksual mengacu pada hubungan seksual paksa antara seorang tentara dan seorang wanita yang terpaksa menjalin hubungan karena kondisi masa perang untuk memberi makan dirinya sendiri atau keluarganya, untuk memiliki tempat tinggal dan pakaian, atau untuk perlindungan dan keselamatan.

Setelah Perang Saudara Liberia Kedua, Komite Penyelamatan Internasional (IRC) melaporkan bahwa mereka telah membantu hampir 1.000 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender di County Montserrado. 63% dari serangan itu berupa pemerkosaan.^[10] IRC juga mensurvei perempuan dan anak perempuan Liberia antara usia 15 dan 49 tahun di kamp-kamp pengungsi di Sierra Leone. 74% dari mereka yang disurvei melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual. Mayoritas insiden berupa komentar seksual yang tidak pantas, melakukan sentuhan seksual, penelanjangan, dan pemerkosaan juga umum.^[11]

Setelah perang berakhir, upacara pembukaan perundingan damai diadakan pada tanggal 4 Juni 2003 di Ghana.^[12] Isu penting selama negosiasi perdamaian ini adalah tidak ada satupun yang menangani kejahatan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, hak atas tanah atau bahkan diskusi untuk memasukkan hak perempuan atas pendidikan, meskipun lima perempuan hadir selama negosiasi ini. Meskipun Liberia meloloskan Undang-Undang Amendemen Pemerkosaan pada tahun 2006 untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ketat dan tidak menawarkan jaminan kepada tersangka pemerkosa, namun masih ditemukan banyak kelompok perempuan tidak mengetahui atau bahkan melihat undang-undang baru tersebut.^[12]

Salah satu solusi yang ditawarkan pada Desember 2008 adalah pembentukan pengadilan perkosaan untuk mempercepat penanganan kasus pemerkosaan. Namun karena kelemahan dan korupsi sistem pengadilan, banyak korban dan keluarga mereka enggan untuk mengajukan tuntutan karena sistem yang berpihak pada laki-laki. Meskipun solusi ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, namun tidak mampu menyelesaikan masalah kekerasan seksual.^[12]

Ribuan perempuan dan anak perempuan diculik dan dipaksa untuk melawan dan memindahkan perbekalan. Banyak gadis dan wanita yang lebih tua dikirim langsung ke garis depan tanpa menerima pelatihan militer apa pun. Seorang wanita yang menolak atau menolak perintah komandan berisiko dipukuli, diperkosa atau dibunuh.^[10]

Perempuan yang termasuk (atau dituduh menjadi bagian) dari kelompok atau faksi etnis tertentu memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, dipaksa memasak untuk tentara, atau menjadi budak seks. Dalam survei tahun 1998 terhadap 106 wanita di Monrovia yang dituduh sebagai anggota kelompok etnis atau faksi - 61% melaporkan dipukuli, dikurung, digeledah, atau diperkosa. Perempuan yang dipaksa memasak untuk tentara memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami pemaksaan seksual atau pemerkosaan.^[9]

Sunat perempuan lazim dilakukan beberapa etnis di Liberia. Perang saudara menyebabkan penurunan sunat perempuan karena pergolakan kehidupan di daerah pedesaan, tetapi praktiknya masih umum.^[13] Sebuah studi tahun 2007 menunjukkan bahwa 52,8% wanita usia 15-29 di Sande Society melakukan sunat.^[14] Mayoritas perempuan tidak menentang praktik tersebut karena takut dikucilkan atau dibunuh oleh anggota masyarakat.^[15]

Dalam hal pendidikan di Liberia, anak laki-laki lebih disukai daripada anak perempuan untuk bersekolah. Dalam kebanyakan kasus, keluarga besar akan mendanai pendidikan untuk anak laki-laki tetapi jarang untuk anak perempuan. Ini adalah contoh dari teori Ketimpangan Kesempatan Khusus Amartya Sen: kesempatan pendidikan bagi anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki baik di pendidikan dasar maupun menengah.^[16] Alasan ketidaksetaraan pendidikan anak laki-laki atas anak perempuan biasanya keluarga percaya bahwa seorang wanita berpendidikan akan membawa pendidikannya ke keluarga suaminya, yang mengakibatkan kerugian bagi keluarga mereka. Tanpa memandang jenis kelamin, jika keluarga mampu membayar pendidikan anak, mereka biasanya diarahkan ke pekerjaan khusus gender. Anak laki-laki diajari sains dan matematika sementara anak perempuan diajari menyusui dan mengajar.^[17]

Pada tahun 2007, tingkat melek huruf untuk pria dewasa adalah 55% dan wanita adalah 41%.^[18] "Kemampuan membaca (dan pendidikan secara umum) sangat berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk membentuk hubungan sosial atas dasar kesetaraan dengan yang lain serta demi kebaikan sosial.^[19] "Buta huruf sangat melekat dengan perempuan. Seperti yang telah saya kemukakan, terdapat banyak bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya: kekerasan dalam rumah tangga, kesempatan politik, dan pekerjaan yang tidak setara."^[20] - Martha Nussbaum

Pada tahun 2001 undang-undang pendidikan dibentuk yang membuat pendidikan dasar gratis dan wajib, meskipun sumber daya belum memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara nasional.^[21] Sejak pemilihannya pada tahun 2006, Presiden Ellen Johnson Sirleaf telah bekerja untuk mempromosikan pendaftaran sekolah. Pada tahun 2012 pendaftaran sekolah dasar di daerah perkotaan mencapai 63,7% untuk anak perempuan dan 86,8% untuk anak laki-laki, di daerah pedesaan 33,1% untuk anak perempuan dan 44,9% untuk anak laki-laki.^[21]

Alasan ketidaksetaraan gender adalah bahwa anak laki-laki terlihat lebih cenderung menggunakan pendidikan mereka untuk berkontribusi pada kekayaan rumah tangga.^[22] Sebagai efek dari undang-undang pendidikan, para pemuda yang sebelumnya memiliki sedikit atau tidak memiliki akses ke pendidikan telah kembali ke sekolah. Sebuah sensus sekolah tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 15% siswa di sekolah dasar berusia 6 hingga 7 tahun, dan separuh dari siswa berusia 11 hingga 20 tahun.^[21]

Penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan secara keseluruhan untuk warga Liberia adalah kurangnya infrastruktur di sekolah, masalah keamanan di seluruh negeri, dan tingginya biaya pendidikan. Sebuah sensus 2006 dari Kementerian Pendidikan Liberia menemukan bahwa satu dari lima sekolah di Liberia telah dihancurkan selama perang. Banyak sekolah tanpa air dan toilet, lebih dari 60% guru tidak memiliki kualifikasi formal dan dibayar dengan gaji yang sangat rendah ($200–$300USD per tahun).^[23]

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah adat/pedesaan, banyak penyebab rendahnya tingkat pendidikan antara lain, terbatasnya akses ke sekolah, kurikulum tidak dianggap relevan dengan kehidupan pedesaan, biaya menyekolahkan anak ke daerah perkotaan, keyakinan bahwa pendidikan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya pada anak mereka, serta keyakinan bahwa karir modern banyak dipegang oleh laki-laki.^[24]

Tingkat kesuburan perlahan-lahan menurun dari 6,9 kelahiran per wanita pada tahun 1984 menjadi 5,4 pada tahun 2007 dan 5,2 pada tahun 2012.^[25] Meskipun tingkat kesuburan menurun di Liberia, tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 2,6%, yang berarti Liberia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Afrika.^[26] Pertumbuhan ini disebabkan oleh sebagian besar populasi wanita dalam usia reproduksi, bersama dengan praktik pernikahan dini (sekitar 48% menikah pada usia 18 tahun pada tahun 2007) dan poligami yang meluas, terutama di daerah pedesaan.^[27] Penggunaan kontrasepsi rendah di antara wanita dari keluarga miskin dan wanita yang belum menikah, dengan perkiraan tingkat prevalensi 11%.^[28]

Kematian ibu merupakan masalah utama di Liberia. Pada tahun 2010 terjadi 770 kematian per 100.000 kelahiran.^[29] Perang Saudara Liberia yang menghancurkan infrastruktur kesehatan negara itu Bahkan untuk menentukan angka akurat tentang kematian ibu sulit karena kebanyakan kasus tidak dilaporkan serta masalah tidak adanya pencatatan kelahiran tradisional.^[30]

Penularan utama HIV di Afrika Sub-Sahara melalui hubungan heteroseksual, penularan dari ibu ke anak, dan darah yang terkontaminasi serta peralatan medis yang tidak steril. Dengan penggunaan alat layanan kesehatan yang berulang-ulang selama kehamilan, ada kemungkinan infeksi HIV yang lebih tinggi karena peralatan yang terkontaminasi.^[31] Risiko HIV juga meningkat karena kekurangan gizi dan orang yang terkena parasit,^[32] yang merupakan masalah yang sangat nyata bagi warga Liberia. Ada kepercayaan yang dipegang secara luas di seluruh Afrika Sub-Sahara bahwa seks dengan perawan menyembuhkan HIV.^[33] Prevalensi HIV/AIDS di Liberia rendah, yaitu 1,5%.^[34]

Di daerah dimana perempuan tidak diperbolehkan memiliki tanah, mereka kurang memiliki kemampuan untuk melakukan seks aman tanpa risiko takut ditinggalkan.^[33] Pada tahun 2004 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi Liberia $24 juta dana untuk membantu pengobatan individu dengan HIV/AIDS, banyak di antaranya adalah korban kekerasan seksual.^[35]

Liberia beroperasi dengan sistem hukum ganda. Hukum perdata didasarkan pada cita-cita Anglo-Amerika dan hukum adat didasarkan pada kebiasaan dan praktik kesukuan tidak tertulis. Karena sistem ini, perempuan lebih banyak mengalami ketidaksetaraan ketika tinggal di daerah pedesaan/suku. Hukum adat adalah mutlak kecuali jika bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam praktiknya, hukum adat yang bertentangan dengan konstitusi umumnya tidak dikendalikan oleh sistem perundang-undangan.^[36] Hukum adat menganggap perempuan sebagai milik suaminya, karena itu perempuan jarang berperan dalam pengambilan keputusan keluarga.^[37]

Di bawah hukum perdata, laki-laki dan perempuan memiliki hak hukum yang sama. Wanita dapat mewarisi tanah atau properti, mengambil pinjaman bank, dan memiliki hak asuh atas anak-anak. Di bawah hukum adat, perempuan tidak dapat mewarisi tanah atau harta benda dan tidak memiliki hak atas pengasuhan atau otoritas orang tua.^[38] Perempuan Liberia memiliki hak untuk memilih sejak 1945.^[39]

Ada ketidaksetaraan gender dalam undang-undang perkawinan karena usia legal minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria. Sepertiga wanita kawin pada kelompok umur 15-49 tahun, melakukan perkawinan poligami.^[38] Pada tahun 2004 PBB memperkirakan bahwa 36% anak perempuan dari usia 15-19 tahun menikah, bercerai atau menjanda. Sementara poligami di Liberia ilegal menurut hukum perdata, namun hukum adat mengizinkan laki-laki untuk memiliki hingga 4 istri.^[40] Hukum adat membatasi hak wanita yang sudah menikah untuk mewarisi harta benda dari pasangannya. Ketika menjanda, perempuan tunduk pada hukum adat yang tidak tunduk pada pengadilan sipil.^[41]

Hukum tidak melindungi integritas tubuh wanita di Liberia. Meskipun kekerasan terhadap perempuan adalah ilegal, tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual tinggi. Definisi pemerkosaan diperluas pada tahun 2006 untuk menjadikan pemerkosaan pasangan sebagai tindak pidana.^[13] Martha Nussbaum menggambarkan integritas tubuh dalam pendekatan kapabilitasnya sebagai "mampu bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain; merasa aman dari serangan kekerasan, termasuk serangan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga; memiliki kesempatan untuk kepuasan seksual dan pilihan dalam hal reproduksi."^[42]

Pendidikan memainkan peran penting dalam integritas tubuh seorang wanita. Ketika perempuan menjadi lebih terdidik, mereka mengambil alih keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka yang mungkin pernah dibuat oleh suami, anggota keluarga, atau oleh norma-norma sosial. Nussbaum mengatakan bahwa "peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dasar manusia tidak berarti bahwa, tanpa pendidikan, perempuan tidak memiliki diri yang layak untuk dihormati atau martabat dasar manusia."^[43]

Peran yang dimainkan perempuan dalam politik Liberia sangat besar. Perempuan membantu mengakhiri Perang Saudara Liberia Kedua dengan Gerakan Aksi Massa untuk Perdamaian pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Leymah Gbowee. Partisipasi perempuan dalam politik telah meningkat menjadi 13,5% pada tahun 2011. Liberia menempati peringkat 90 dari 193 untuk keterwakilan perempuan.^[44]

• Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia ke-24
• Angie Elizabeth Brooks, satu-satunya wanita Afrika yang menjadi presiden Majelis Umum PBB
• Jewel Cianeh Howard Taylor, politikus Liberia
• Comfort M. Freeman, aktivis perdamaian Liberia