Share to:

 

Kudeta Gapsin

Kudeta Gapsin
Tanggal4 Desember 1884
LokasiSeoul, Korea
Hasil Kudeta gagal
Pihak terlibat
Partai Gaehwa radikal
Didukung oleh:
 Jepang

Konservatif ekstrem [ko])

Didukung oleh:
Dinasti Qing
Kudeta Gapsin
Hangul
갑신정변, 갑신혁명
Hanja
甲申政變, 甲申革命
Alih AksaraGapsin jeongbyeon, Gapsin hyeokmyeong
McCune–ReischauerKapsin chŏngbyŏn, Kapsin hyŏkmyŏng


Kudeta Gapsin,[nb 1] juga dikenal sebagai Revolusi Gapsin, adalah kudeta tiga hari yang gagal yang terjadi di Korea pada tahun 1884. Para reformis Korea di Partai Gaehwa berusaha untuk memulai perubahan cepat di dalam negeri, termasuk menghilangkan perbedaan sosial dengan menghapus hak istimewa dalam hukum untuk kelas yangban. Upaya kudeta, dengan dukungan Jepang, dimulai pada tanggal 4 Desember 1884, dengan pendudukan istana kerajaan di Seoul dan pembunuhan beberapa anggota faksi konservatif pro-Tiongkok. Namun, kudeta itu akhirnya ditumpas oleh garnisun Tiongkok yang ditempatkan di negara itu. Digagalkan oleh tindakan Tiongkok, beberapa pemimpin faksi pro-Jepang diasingkan di Jepang. Peristiwa tersebut menyebabkan dominasi Tiongkok informal di Korea dari tahun 1885—1894. Di dalam istana Joseon, pengaruh Tiongkok semakin besar khususnya di bawah Residen Jenderal Yuan Shikai.

Latar belakang sejarah

Setelah Insiden Imo tahun 1882, upaya reformasi awal di Korea mengalami kemunduran besar.[1] Buntut dari peristiwa tersebut juga membawa pengaruh Tiongkok ke Korea dengan mereka mulai langsung ikut campur dalam urusan dalam negeri Korea,[1] melakukan beberapa inisiatif untuk mendapatkan pengaruh yang signifikan atas pemerintah Korea.[1] Sejarawan Korea menyatakan bahwa "pemerintah Tiongkok mulai mengubah bekas negara pembayar upetinya menjadi semikoloni dan kebijakannya terhadap Korea secara substansial berubah menjadi imperialistis baru dengan negara suzerain menuntut hak istimewa tertentu di negara vasalnya".[2]

Pada tanggal 4 Oktober 1882, pemerintah Korea menandatangani serangkaian peraturan perdagangan baru[nb 2] yang mengizinkan para pedagang Tiongkok untuk berdagang di Korea dan memberi mereka keuntungan substansial atas Jepang dan Barat, peraturan tersebut juga memberikan hak ekstrateritorialitas sepihak Tiongkok dalam kasus perdata dan pidana.[2] Meskipun mengizinkan orang Korea secara timbal balik untuk berdagang di Beijing, perjanjian itu bukanlah sebuah traktat tetapi pada dasarnya dikeluarkan sebagai peraturan untuk sebuah negara vasal,[1] yang juga menegaskan kembali ketergantungan Korea pada Tiongkok.[2]

Pada bulan Desember, dua kantor tingkat tinggi, Oeamun ("Kantor Luar Negeri") dan Naeamun ("Kantor Dalam Negeri") didirikan. Oeamun berurusan dengan urusan luar negeri dan perdagangan, sementara Naeamun bertanggung jawab untuk urusan militer dan urusan dalam negeri. Atas rekomendasi dari Tiongkok, dua penasihat diangkat ke kantor luar negeri, yakni Paul Georg von Möllendorff dari Jerman yang pernah bertugas di Dinas Pabean Maritim Tiongkok dan diplomat Tiongkok Ma Jianzhong.[3] Sebuah formasi militer Korea yang baru, Chingunyeong ("Komando Pengawal Ibu kota"), yang juga dibentuk dan dilatih di sepanjang garis Tiongkok oleh Yuan Shikai.[3]

Tiongkok juga mengawasi pembentukan Dinas Pabean Maritim Korea pada tahun 1883 dengan von Möellendorff sebagai kepalanya.[1] Korea kembali direduksi menjadi negara pembayar upeti Tiongkok dengan Raja Gojong tidak dapat menunjuk diplomat tanpa persetujuan Tiongkok[3] dan pasukan yang ditempatkan di Seoul untuk melindungi kepentingan Tiongkok di negara itu.

Kemunculan Partai Gaehwa

Kim Ok-gyun

Sekelompok kecil reformis telah muncul di sekitar Partai Gaehwa dan menjadi frustrasi pada skala terbatas dan kecepatan reformasi yang berubah-ubah.[1] Para anggota yang membentuk Partai Gaehwa adalah para pemuda Korea yang berpendidikan tinggi dan sebagian besar berasal dari kelas yangban.[1] Mereka terkesan dengan perkembangan di Jepang Meiji dan sangat ingin menirunya.[1] Para anggotanya termasuk Kim Ok-gyun, Park Yung-hyo, Hong Yeong-sik, Seo Gwang-beom, dan Soh Jaipil.[4] Kelompok itu semuanya relatif muda; Pak Yung-hio berasal dari silsilah bergengsi yang terkait dengan keluarga kerajaan, berusia 23 tahun, Hong berusia 29 tahun, Seo Gwang-beom berusia 25 tahun, dan Soh Jaipil berusia 20 tahun, dengan Kim Ok-gyun menjadi yang tertua, berusia 33 tahun.[4]

Kesemua orang tersebut telah menghabiskan beberapa waktu di Jepang. Pada tahun 1882, Park Yung-hyo telah menjadi bagian dari misi yang dikirim ke Jepang untuk meminta maaf atas insiden Imo.[1] Dia telah ditemani oleh Kim Ok-gyun, yang kemudian berada di bawah pengaruh modernis Jepang seperti Fukuzawa Yukichi dan juga oleh Seo Gwang-beom. Kim Ok-gyun, saat belajar di Jepang juga, telah menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh Jepang yang berpengaruh dan merupakan pemimpin de facto kelompok tersebut.[4] Mereka juga sangat nasionalis dan ingin membuat negara mereka benar-benar merdeka dengan mengakhiri campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Korea.[3]

Kebangkitan klan Min dan kaum konservatif

Dalam sejarah Korea, mertua raja menikmati kekuasaan yang besar, dan Daewongun mengakui bahwa calon menantu laki-laki mana pun dapat mengancam otoritasnya.[5] Oleh karena itu, dia berusaha untuk mencegah kemungkinan ancaman terhadap pemerintahannya dengan memilih seorang ratu baru untuk putranya, seorang gadis yatim piatu dari kalangan klan Yeoheung Min, sebuah klan yang tidak memiliki koneksi politik yang kuat.[6] Dengan Ratu Min sebagai menantunya dan permaisuri kerajaan, Daewongun merasa kekuasaannya aman.[6] Namun, setelah dia menjadi ratu, Min merekrut semua kerabatnya dan mengangkat mereka ke posisi berpengaruh atas nama raja. Ratu juga bersekutu dengan musuh politik Daewongun, sehingga pada akhir tahun 1873 dia telah mengerahkan pengaruh yang cukup untuk menggulingkan Daewongun dari kekuasaan.[6] Pada Oktober 1873, ketika cendekiawan Konfusianisme Choe Ik-hyeon mengajukan peringatan kepada Raja Gojong mendesaknya untuk memerintah dengan haknya sendiri, Ratu Min mengambil kesempatan untuk memaksa ayah mertuanya pensiun sebagai regen.[6] Kepergian Daewongun menyebabkan Korea meninggalkan kebijakan isolasinya.[6]

Melalui naiknya Ratu ke takhta, klan Min juga dapat menggunakan lembaga-lembaga yang baru dibuat oleh pemerintah sebagai basis kekuatan politik, dan dengan meningkatnya monopoli posisi kunci, mereka menggagalkan ambisi Partai Gaehwa.[4] Setelah insiden Imo pada tahun 1882, klan Min mengambil kebijakan pro-Tiongkok. Hal ini sebagian merupakan masalah oportunisme karena intervensi oleh pasukan Tiongkok menyebabkan pengasingan saingan Daewongun di Tianjin kemudian dan perluasan pengaruh Tiongkok di Korea, tetapi juga mencerminkan disposisi ideologis yang juga dimiliki oleh banyak orang Korea terhadap hubungan yang lebih nyaman dan tradisional sebagai negara pembayar upeti Tiongkok.[4] Sadaedang merupakan sebuah kelompok konservatif, yang tidak hanya mencakup Min Yeong-ik dari klan Min tetapi juga tokoh politik terkemuka seperti Kim Yun-sik dan Eo Yun-jung yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan bantuan Tiongkok. Meskipun anggota Sadaedang mendukung kebijakan pencerahan, mereka lebih menyukai perubahan bertahap berdasarkan model Tiongkok.[3] Akibatnya, klan Min menjadi pendukung filosofi dongdo seogi ("Mengadopsi pengetahuan Barat sambil menjaga nilai-nilai Timur"), yang berasal dari ide-ide para reformis Tiongkok moderat yang telah menekankan perlunya mempertahankan nilai-nilai dan warisan budaya superior yang dirasakan[7] dari dunia Sinosentris sambil mengakui pentingnya memperoleh dan mengadopsi teknologi Barat, khususnya teknologi militer, untuk mempertahankan otonomi. Oleh karena itu, daripada reformasi institusional besar seperti adaptasi nilai-nilai baru seperti kesetaraan hukum atau memperkenalkan pendidikan modern seperti di Meiji Jepang, para pendukung aliran pemikiran ini mencari adopsi sedikit demi sedikit dari institusi yang akan memperkuat negara sambil melestarikan tatanan sosial, politik, dan budaya dasar.[4]

Peristiwa kudeta

Para anggota Partai Gaehwa telah gagal untuk mengamankan jabatan kantor-kantor penting di pemerintahan dan kemudian tidak dapat mengimplementasikan rencana reformasi mereka.[8] Akibatnya, mereka siap untuk merebut kekuasaan dengan segala cara yang diperlukan. Sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya untuk melancarkan kudeta pada Agustus 1884. Saat permusuhan antara Prancis dan Tiongkok meletus di Annam, setengah dari pasukan Tiongkok ditarik dari Korea.[8] Pada 4 Desember 1884, dengan bantuan menteri Jepang Takezoe Shinichiro, yang berjanji akan mengerahkan penjaga kedutaan Jepang untuk memberikan bantuan, para anggota Partai Gaehwa melancarkan kudeta mereka dengan kedok perjamuan yang diselenggarakan oleh Hong Yeong-sik, Direktur Administrasi Pos Umum (Ujeong Chongguk) untuk merayakan pembukaan kantor pos nasional yang baru.[8] Raja Gojong diharapkan hadir bersama dengan beberapa diplomat asing dan pejabat tinggi, yang sebagian besar adalah para anggota faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok. Kim Ok-Gyun dan rekan-rekannya mendekati Raja Gojong, dengan berbohong menyatakan bahwa pasukan Tiongkok telah menciptakan gangguan dan mengawalnya ke sebuah istana kecil, Istana Gyoengu, dan mereka menempatkannya dalam pengawasan penjaga kedutaan Jepang. Mereka kemudian melanjutkan dengan membunuh dan melukai beberapa pejabat senior dari faksi Sadaedang.[8]

Setelah kudeta, para anggota Partai Gaehwa membentuk pemerintahan baru dan menyusun program reformasi. Proposal reformasi 14 poin yang radikal menyatakan bahwa kondisi berikut harus dipenuhi: diakhirinya hubungan Korea sebagai negara pembayar upeti Tiongkok; penghapusan hak istimewa kelas penguasa dan pembentukan hak yang sama untuk semua; reorganisasi pemerintahan sebagai monarki konstitusional hakiki; revisi undang-undang pajak pertanahan; pembatalan sistem pinjaman gandum; penyatuan semua administrasi fiskal internal di bawah yurisdiksi Ho-jo; penindasan pedagang istimewa dan pengembangan perdagangan bebas, penciptaan sistem kepolisian modern termasuk patroli polisi dan penjaga kerajaan; dan hukuman berat bagi para pejabat korup.[8]

Namun pemerintahan baru gagal, berlangsung tidak lebih dari beberapa hari,[8] terutama karena para anggota Gaehwapa didukung oleh tidak lebih dari 140 tentara Jepang yang menghadapi setidaknya 1.500 tentara Tiongkok yang ditempatkan di Seoul,[8]di bawah komando Jenderal Yuan Shikai. Menghadapi ancaman terhadap kekuasaannya ini, Ratu Min diam-diam meminta intervensi militer dari Tiongkok. Akibatnya, bahkan sebelum langkah-langkah reformasi diumumkan, hanya dalam waktu tiga hari, kudeta berhasil ditumpas oleh pasukan Tiongkok yang menyerang dan mengalahkan pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan kepada faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok.[8] Selama huru-hara berikutnya, Hong Yeong-sik terbunuh, bangunan kedutaan Jepang dibakar dan empat puluh tentara Jepang terbunuh. Para pemimpin kudeta Korea yang masih hidup, termasuk Kim Ok-gyun, Pak Yung-hyo, Seo Gwang-beom, dan Soh Jaipil, melarikan diri ke pelabuhan Chemulpo di bawah pengawalan menteri Jepang Takezoe. Dari sana mereka menaiki kapal Jepang untuk diasingkan di Jepang.[8]

Konsekuensi

Setelah kudeta yang gagal, Raja Gojong membatalkan langkah-langkah reformasi yang diusulkan oleh para pemimpin kudeta dan mengirim utusan ke Jepang untuk memprotes keterlibatannya dalam kudeta dan menuntut repatriasi para konspirator.[8] Pemerintah Jepang malah menuntut permintaan maaf dan ganti rugi dari pemerintah Korea atas insiden tersebut. Pada bulan Januari 1885, dengan unjuk kekuatan, Jepang mengirim dua batalion dan tujuh kapal perang ke Korea,[9] yang menghasilkan Traktat Jepang–Korea 1885 (Perjanjian Hanseong), ditandatangani pada 9 Januari 1885 oleh pemerintah Korea dengan utusan Jepang, Menteri Luar Negeri Inoue Kaoru. Perjanjian itu memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara, dan pemerintah Korea setuju untuk membayar Jepang sebesar ¥100.000 untuk kerusakan pada kedutaan mereka[9] dan menyediakan tempat dan bangunan untuk kedutaan baru.

Untuk mengatasi posisi Jepang yang tidak menguntungkan di Korea diikuti oleh kudeta yang gagal, Perdana Menteri Ito Hirobumi mengunjungi Tiongkok untuk membahas masalah ini dengan mitranya dari Tiongkok, Li Hongzhang. Kedua pihak berhasil menyelesaikan Konvensi Tianjin pada 31 Mei 1885. Kedua pihak juga berjanji untuk menarik pasukan mereka dari Korea dalam waktu empat bulan, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lain, jika pasukan akan dikirim ke Korea di masa depan.[9] Setelah kedua negara menarik pasukan mereka, mereka meninggalkan keseimbangan kekuatan yang genting di Semenanjung Korea antara kedua negara tersebut.[9] Sementara itu, Yuan Shikai tetap di Seoul ditunjuk sebagai Residen Tiongkok dan terus mencampuri politik domestik Korea.[9]

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Sebutan Korea untuk peristiwa tersebut diambil dari tahun dalam sistem penanggalan tradisional Asia Timur siklus seksagesimal, "gapsin" mengacu pada tahun 1884.
  2. ^ Peraturan Perdagangan Laut dan Darat Antara Warga Tiongkok dan Korea.(Choch’ŏng sangmin suryuk muyŏk changjŏng)[3]

Referensi

  1. ^ a b c d e f g h i Seth 2011, hlm. 237.
  2. ^ a b c Duus 1998, hlm. 54.
  3. ^ a b c d e f Kim 2012, hlm. 293.
  4. ^ a b c d e f Seth 2011, hlm. 238.
  5. ^ Kim 2012, hlm. 284.
  6. ^ a b c d e Kim 2012, hlm. 285.
  7. ^ Kim 2012, hlm. 289.
  8. ^ a b c d e f g h i j Kim 2012, hlm. 294.
  9. ^ a b c d e Kim 2012, hlm. 295.

Bibliografi
Kembali kehalaman sebelumnya