Mahkamah Federal Malaysia

Mahkamah Federal Malaysia
Mahkamah Persekutuan Malaysia ‏محكمه ڤرسكوتوان مليسيا
Bangunan Istana Kehakiman di Putrajaya
Didirikan	1957
Negara	Malaysia
Lokasi	Istana Kehakiman, Wilayah Federal Putrajaya
Cara penunjukkan	Ditunjuk oleh kerajaan dengan saran dari Perdana Menteri
Disahkan oleh	Konstitusi Federal Malaysia
Banding dari	Mahkamah Rayuan Malaysia
Jumlah hakim	15
Situs web	www.kehakiman.gov.my
Ketua Hakim Negara Malaysia
Saat ini	Tengku Maimun Tuan Mat
Mulai menjabat	2 Mei 2019

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Mahkamah Federal Malaysia adalah lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia. Gedung dan Markas pusat Mahkamah Persekutuan terletak di Istana Kehakiman Putrajaya di Putrajaya. Mahkamah Persekutuan didirikan pada masa kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 dan diberi nama Mahkamah Persekutuan pada tahun 1994.

Awal mula dari Mahkamah Persekutuan adalah dibentuknya Pengadilan Kehakiman Pulau Pangeran Wales (sekarang Penang), Singapura, dan Malaka melalui Piagam Keadilan Kedua yang dikeluarkan oleh Raja George IV sebagai surat paten pada tanggal 27 November 1826.^[1] Pengadilan tersebut dipimpin oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat dan Anggota Dewan dari tempat pengadilan tersebut diadakan, dan hakim lainnya yang disebut Pencatat (Recorder).^[2] Piagam Keadilan Ketiga yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1855 mengubah struktur pengadilan, yaitu dengan menambahkan dua hakim Pencatat, satu hakim Pencatat untuk Pulau Pangeran Wales dan yang lainnya untuk Singapura dan Malaka.^[2]

Setelah pemulihan Negeri-Negeri Selat menjadi koloni Mahkota yang berlaku mulai tanggal 1 April 1867, Pengadilan Kehakiman digantikan oleh Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selat.^[3] Gubernur dan Anggota Dewan diberhentikan dari jabatan hakim di Pengadilan.^[4]

Perubahan lebih lanjut terhadap susunan Mahkamah Agung dibuat pada tahun 1873. Mahkamah tersebut terdiri dari dua divisi - Hakim Agung dan Hakim Puisne Senior membentuk divisi Pengadilan Singapura dan Malaka, sementara Hakim Penang dan Hakim Puisne Junior membentuk divisi Penang. Mahkamah Agung juga menerima yurisdiksi sebagai Pengadilan Banding dalam masalah perdata. Pada tahun 1878, yurisdiksi dan tempat tinggal para hakim dibuat lebih fleksibel, sehingga secara tersirat menghapuskan pembagian geografis Mahkamah Agung.^[5] Banding terhadap putusan Mahkamah Agung pertama-tama diserahkan ke Pengadilan Banding dan kemudian ke Ratu dalam dewan (Queen-in-Council), lalu banding terakhir disidangkan oleh Komite Yudisial Dewan Penasihat.^[6]

Sebagai hasil dari undang-undang yang disahkan pada tahun 1885,^[7] Mahkamah Agung tersebut terdiri dari Hakim Agung dan tiga hakim puisne. Mahkamah Agung diubah secara signifikan pada tahun 1907.^[8] Mahkamah Agung memiliki dua divisi, satu menjalankan yurisdiksi perdata dan pidana asli dan yang lainnya yurisdiksi sipil dan pidana banding.^[2]

Selama masa pendudukan Jepang di Singapura (1942–1945), semua pengadilan yang beroperasi di bawah pemerintahan Inggris digantikan oleh pengadilan baru yang didirikan oleh Administrasi Militer Jepang. Syonan Koto-Hoin (Mahkamah Agung) dibentuk pada tanggal 29 Mei 1942; dan juga Pengadilan Banding, tetapi pengadilan banding tersebut tidak pernah dibentuk.

Setelah Perang Dunia II berakhir, pengadilan yang terbentuk sebelum Perang Dunia II dipulihkan. Tidak ada perubahan dalam sistem peradilan ketika Negeri-Negeri Selat dibubarkan pada tahun 1946 dan Singapura menjadi koloni mahkota dengan haknya sendiri,^[9] kecuali Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selat berubah menjadi Mahkamah Agung Singapura.^[2]

Pengadilan Penang dan Malaka bergabung dengan seluruh Malaya untuk membentuk Mahkamah Agung Federasi Malaya, dan berlanjut setelah kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 hingga 1963. Ketika Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia pada tahun 1963, Mahkamah Agung Federasi Malaya berganti nama menjadi Mahkamah Persekutuan Malaysia.

Kekuasaan kehakiman Malaysia dipegang^[10] oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo (sekarang Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak), dan Mahkamah Tinggi Singapura (yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni Singapura).^[11]

Penyatuan tersebut tidak berlangsung lama: pada tahun 1965, Singapura meninggalkan Federasi Malaysia dan menjadi republik yang mandiri. Namun, Mahkamah Tinggi Singapura tetap menjadi bagian dari struktur Mahkamah Persekutuan Malaysia sampai tahun 1969, ketika Singapura memberlakukan Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung (Supreme Court of Judicature Act)^[12] untuk mengatur sistem peradilan.

Sebelum tahun 1985, Mahkamah Persekutuan tetap menjadi pengadilan tertinggi kedua di Malaysia, yang berada di bawah Dewan Penasihat di Inggris.^[13] Pada tanggal 1 Januari 1978, banding ke Dewan Penasihat dalam perkara pidana dan konstitusional dihapuskan, sementara banding dalam perkara perdata dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1985.^[13] Ketika banding ke Dewan Penasihat dihapuskan, Mahkamah Persekutuan berganti nama menjadi Mahkamah Agung Malaysia, yang kemudian pada tanggal 24 Juni 1994 berganti nama kembali menjadi Mahkamah Persekutuan Malaysia.^[14]

Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia terdiri dari Ketua Hakim Negara, Ketua Mahkamah Rayuan, Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, dan 11 hakim Pengadilan Federal lainnya.^[14] Ketua Hakim Negara juga adalah kepala kekuasaan kehakiman di Malaysia.^[14] Berikut ini adalah daftar hakim Mahkamah Persekutuan saat ini:^[15]

Mahkamah Persekutuan Malaysia terletak di Istana Kehakiman di ibukota administrasi federal Putrajaya. Sebelumnya bertempat di Gedung Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur.