Pemilihan umum

Bagian dari seri Politik
Pemilihan
Jenis Pemilihan sela Korporat Langsung / Tidak langsung Terbuka / Tertutup Jangka tetap Umum Lokal Paruh waktu Kemajemukan Pendahuluan Berimbang Pelengseran Awal Undi Sistem dua putaran
Istilah Pemilih anonim Alokasi kursi Audit Persaingan Penetapan daerah pemilihan Pemungutan suara silang Kolese elektoral Undang-undang pemilihan umum Masa tenang kampanye Pembatasan daerah pemilihan Inisiatif rakyat Psefologi Pemungutan suara rahasia Hak suara Suara terbuang
Bagian penting Partai politik Pemungutan suara Sistem pemilihan
Daftar Menurut negara Pemilihan tertutup Pemilu terbaru Pemilu berikutnya Pemilu nasional dan lokal dalam tahun 2024
Artikel terkait Keamanan siber pemilihan umum Kecurangan pemilihan umum Referendum (menurut negara) Reformasi pemilihan umum Ilmu pemilihan
Portal Politik
l b s

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.^[1][2]

Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Sperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^[3]

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak digunakan kandidat atau peserta Pemilu selaku komunikator politik.^[4]

Untuk menjaga persatuan masyarakat meskipun terdapat perbedaan pandangan politik serta menghindari kritik terhadap teknik agitasi dan propaganda yang harus dilakukan kandidat, peserta Pemilu, atau komunikator politik menggunakan cara tatap muka, memberikan informasi yang jelas, menggunakan komunikasi verbal, aktif mendengarkan masukan positif dari masyarakat, bertanya, mengendalikan emosi dan diplomasi.^[5]

Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, kepada merekalah peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye^[6]. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara^[7].

Dalam UU No. 7 / 2017 pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tqjuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin. Sedangkan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai^[8]. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih^[9].

Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin.^[10]. Genap berusia sekurang-kurangnya 17 tahun patokannya adalah pada hari pemungutan suara. Sedangkan status kawin atau pernah kawin ditentukan oleh data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pernyataan dari calon pemilih

Dalam Pemilu, pemilih dikelompokkan atas tiga kategori, yaitu Pemilih Tetap, Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Mekanisme penetapan DPT dimulai dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir di Kab/Kota itu. Data tersebut dilakukan pemutakhirannya dengan cara mencocokkan sekaligus penelitian (coklit) kepada WNI. Hasil coklit itu disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di desa/kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat. DPS kemudian diperbaiki, menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah diumumkan kepada masyarakat dan diperbaiki bila ada kekeliruan, maka DPSHP itu ditetapkan menjadi DPT.

Pemilih Tambahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar, karena kaeadaan tertentu dari pemilih itu sendiri. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, Pemilih Tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan, sehingga namanya dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan harus menunjukkan surat pindah memilih (Formulir A5), KTP dan/atau surat identitas lain (KK, paspor atau SIM) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS yang baru.

Pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb, namun memiliki hak memilih. Pemilih khusus dapat menggunakan hak pilihnya di sembarang TPS asalkan melapor di TPS yang dituju 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir, menunjukkan KTP atau identitas lain kepada KPPS, serta surat suara masih tersedia di TPS tersebut.^[11]

Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 4 yaitu:^[12]

• Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)

Metode	Penjelasan rumus	Rumus
D'Hondt	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{s+1}}}$.
Sainte Laguë (asli)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{2s+1}}}$.
Sainte Laguë (modifikasi)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{2s+1}}}$ kecuali s=0.
Danish	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{3s+1}}}$.
Huntington–Hill	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan akar angka serial: 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya.	${\displaystyle {\frac {V}{\sqrt {s(s+1)}}}}$ dimana s≠0.

Keterangan:

• V adalah jumlah suara sah partai politik/individual.
• s adalah jumlah kursi berdasarkan bilangan cacah kecuali keterangan tersebut.

1. Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
2. Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
   1. Jika berada pembagian di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
   2. Jika berada pembagian di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan pembagian yang sebelumnya.

• Suara sisa terbanyak/Kuota (Largest remainder)

Metode	Rumus
Hare	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\mbox{Jumlah kursi}}}}$
Droop	${\displaystyle \left({\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\left({\mbox{Jumlah kursi}}+1\right)}}\right)+1}$
Imperiali	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+2}}}$
Hagenbach-Bischoff	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+1}}}$

1. Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
2. Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
   1. Jika berada suara sisa di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
   2. Jika berada suara sisa di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan suara sisa yang sebelumnya.

• Metode lainnya

Metode	Rumus
Hare-Niemeyer	${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah partai politik/individu}}{\mbox{Jumlah suara sah}}}*{\mbox{Jumlah kursi}}}$

Jika jumlah suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.

Contoh pemilihan umum sebagai berikut:

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• BPP (Hare): 175/8 = 21.
• BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
• BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Hanya 1 tahap

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
• BPP (Hare): 154/6 = 25.
• BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
• BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare
				Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Tahap II (50% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	45	31.03	1.87	1	21	1.75	1	9	0	2	40
2	Partai B	25	17.24	1.04	1	1	0.08	0	1	0	1	20
3	Partai C	22	15.17	0.91	0	22	1.83	1	10	0	1	20
4	Partai D	11	7.58	0.45	0	11	0.91	0	11	1	1	20
5	Partai E	10	6.89	0.41	0	10	0.83	0	10	0	0	0
6	Partai F	9	6.2	0.37	0	9	0.75	0	9	0	0	0
7	Partai G	5	3.44
8	Partai H	3	2.06
9	Partai I	3	2.06
10	Partai J	2	1.37
Jumlah suara sah		135	93.1		2			2		1	5	100
Jumlah suara tidak sah		5	3.44
Jumlah suara tidak memilih		5	3.44
Jumlah suara memilih		145	100

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
• 100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
• 50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 67%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 67%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn posisi 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi pemenang&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
   1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
   2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
   3. Suara blok (Block Vote/BV)
   4. Sistem dua putaran (Two Round System/TRS)
2. sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
   1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
   2. Sistem paralel (Parallel system)
   3. Suara terbatas (Limited vote)
   4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
3. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
   1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
   2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
      1. Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
      2. Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
   3. Daftar partai (Party-list)
      1. Daftar terbuka (Open-list)
      2. Daftar tertutup (Close-list)
      3. Daftar lokal (Local-list)
   4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	tergantung
Calon independen	tidak	ya
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2024 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga belas kali, yaitu dimulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.^{[butuh rujukan]}

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut.^{[butuh rujukan]} Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.^{[butuh rujukan]} Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[15]

• Indeks Demokrasi
• Kecurangan pemilu

• Karim, M. Rusli (1991). Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 

• Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Diarsipkan 2018-08-16 di Wayback Machine.
• Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine. dan Bahasa Inggris Diarsipkan 2004-07-15 di Wayback Machine.)
• Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU Diarsipkan 2007-02-02 di Wayback Machine.
• Pemilu Indonesia Diarsipkan 2016-02-05 di Wayback Machine.
• Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu
• Pemilu