|
Pendakwaan kedua terhadap Donald Trump
Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump didakwa untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021, seminggu sebelum jabatannya berakhir dan Joe Biden dilantik sebagai presiden pada 20 Januari. Dewan Perwakilan Rakyat mengadopsi satu pasal pendakwaan terhadap Donald: hasutan pemberontakan. Ia adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat (dan satu-satunya pejabat kantor federal) yang didakwa dua kali, yang sebelumnya dilakukan pada Desember 2019.[1][2] Pendakwaan terhadap Donald terjadi di tengah upayanya membatalkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020, dengan pasal yang menyebut Panggilan telepon Donald Trump–Brad Raffensperger dan tuduhan ia menghasut penyerbuan Gedung Capitol seminggu sebelumnya.[3] Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat akan mendakwa Donald karena menghasut pemberontakan bersenjata melawan Amerika Serikat jika kabinetnya tidak mencabut kekuasaan dan kewajibannya menggunakan Amendemen ke-25.[4] Pada 11 Januari, Nancy memberikan ultimatum kepada Wakil Presiden Mike Pence untuk menggunakan Amendemen ke-25 dalam waktu 24 jam atau Dewan Perwakilan Rakyat akan melanjutkan proses pendakwaan.[5] Dalam sebuah surat kepada Nancy keesokan harinya, Mike menjelaskan bahwa dia tidak akan menggunakan Bab 4 Amendemen ke-25 sehingga percaya bahwa melakukan hal demikian tidak akan menjadi kepentingan terbaik Amerika Serikat atau konsisten dengan Konstitusi Amerika Serikat.[6] Namun demikian, mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat meluluskan resolusi yang mendesak Mike menggunakan Amendemen ke-25 atau meminta mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendakwa Donald.[7] Pada 11 Januari 2021, sebuah pasal pendakwaan terhadap Donald dengan dakwaan hasutan pemberontakan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan tindakan tanpa hukum di Gedung Capitol diperkenalkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.[8] Pasal tersebut diperkenalkan dengan lebih dari 200 sponsor bersama.[9] Pendakwaan Donald adalah pendakwaan keempat presiden dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan 10 perwakilan Partai Republik memberikan suara mendukung, resolusi tersebut menerima suara mendukung pendakwaan paling banyak dari partai presiden sendiri, dan dengan demikian merupakan pendakwaan paling bipartisan dalam sejarah.[10] Ini adalah pendakwaan pertama ketika semua anggota mayoritas kaukus memilih dengan suara bulat untuk pendakwaan. Beberapa senator Partai Republik telah menyuarakan dukungan untuk menghukum Trump, termasuk Lisa Murkowski dari Alaska dan Ben Sasse dari Nebraska. Jika Senat mengadakan persidangan dan dua pertiga mayoritas senator memberikan suara untuk menghukum Trump, dia akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan melalui pendakwaan, atau mantan presiden pertama yang dihukum oleh Senat. Hasil mana pun akan memicu pemungutan suara kedua ketika mayoritas sederhana di Senat diperlukan untuk mendiskualifikasi Donald dari memegang jabatan publik di Amerika Serikat secara kekal. Jika hukuman terjadi sebelum masa jabatan Donald berakhir, ini akan membuat Mike menjadi presiden ke-46 dengan segera.[11] Latar belakangPada awal Januari 2021, Presiden Donald dikritik karena pelbagai tindakannya dalam upayanya membatalkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020. Pada 2 Januari, dia menelepon Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk menekannya agar membatalkan hasil pemilu negara bagian. Pada 6 Januari 2021, Donald berpidato semasa unjuk rasa March to Save America di National Mall, yang dipenuhi dengan unsur kekerasan,[12] dan Donald meminta pendukungnya memiliki kekuatan untuk mencegah presiden terpilih Joe Biden menjadi presiden.[13] Ketika Kongres Amerika Serikat mengadakan konvensi untuk mengesahkan penghitungan suara pemilihan presiden oleh kolese elektoral, pendukung Donald melintasi National mall dan menyerbu Gedung Capitol dalam upaya untuk mencegah penghitungan suara dan memprotes kemenangan Joe. Para pengunjuk rasa melanggar hukum dengan memasuki Gedung Capitol dan berkumpul di bagian timur dan barat, termasuk di platform pengukuhan yang dibangun bagi pelantikan Joe.[14] Lima orang termasuk petugas Polisi Gedung Capitol tewas sebagai dampak dari kerusuhan, sementara beberapa alat peledak improvisasi ditemukan di dan dekat halaman gedung Capitol.[15][16] Petugas polisi Gedung Capitol lainnya yang sedang bertugas selama kerusuhan meninggal karena bunuh diri beberapa hari kemudian.[17] Semasa kerusuhan, Donald awalnya merasa senang dengan serangan di Gedung Capitol dan tidak mengambil tindakan sama sekali.[18] Dalam pidatonya setelah peristiwa berlangsung, Donald mengatakan kepada para perusuh, "Kami sangat menyukai kalian. Kalian sangat istimewa," dan menyatakan kembali klaim palsu tentang kecurangan pemilihan umum.[19] Beberapa jam kemudian, anggota Kongres berkumpul kembali dan akhirnya mengesahkan suara kolese elektoral pada dini hari 7 Januari. Donald kemudian menerbitkan pernyataan yang menegaskan bahwa akan ada peralihan yang tertib dari kekuasaan pada Hari Pelantikan, bahkan keliru mengklaim bahwa pemilihan umum itu tidak berpihak kepada dirinya dan juga menyatakan bahwa dia tidak akan menghadiri pelantikan Joe Biden. Konsesi parsial datang tepat dua bulan setelah kemenangan Joe.[20] Skenario memungkinkanEmpat skenario pemakzulan Donald dari jabatan telah diajukan oleh anggota Kongres, anggota kabinet Donald, komentator politik, atau ahli hukum: pengunduran diri, penggunaan Amandemen ke-14, penggunaan Amandemen ke-25, atau pendakwaan dan hukuman. Pengunduran diriPresiden Amerika Serikat dapat dimakzulkan, dalam hal ini Wakil Presiden otomatis akan menjadi presiden, alih-alih hanya mengemban wewenang dan tugas kepresidenan sebagai penjabat presiden. Sementara Pasal II Konstitusi menyatakan bahwa "Wewenang dan Kewajiban" presiden diserahkan kepada wakil presiden jika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, ketidakmampuan atau pemecatan (pemakzulan), presiden ke-10 John Tyler menafsirkan ketentuan itu mengizinkan Wakil Presiden naik ke kursi kepresidenan dalam hal seperti itu tanpa kualifikasi apapun jua. Praktik ini dikodifikasi pada 1967 dengan berlalunya Amendemen ke-25. Jika Donald mengundurkan diri, Wakil Presiden Mike Pence akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46; Mike akan menjadi presiden dengan masa jabatan terpendek dengan masa jabatan hanya -1436 hari sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Joe Biden sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari. Pencapaian ini akan melampaui rekor William Henry Harrison yang meninggal pada 31 hari sejak ia menjadi presiden. Pencapaian ini akan menjadi kedua kalinya dalam sejarah ketika seorang presiden dipaksa untuk mengundurkan diri; pengunduran diri pertama adalah pengunduran diri Richard Nixon pada 1974 ketika tampaknya tak terelakkan bahwa dia akan didakwa dan dimakzulkan karena perannya dalam skandal Watergate. Karena tekanan kuat pada pemerintahannya, ancaman pemecatan (pemakzulan), dan banyak pengunduran diri, Trump berkomitmen untuk transisi kekuasaan yang teratur dalam pidato yang disiarkan televisi pada 7 Januari.[21] Di Gedung Putih pada 8 Januari, Donald menyebut ia tidak mempertimbangkan diri untuk mengundurkan diri.[22] Donald mengeluarkan komentar serupa pada minggu berikutnya dan tidak mengindikasikan ia khawatir akan meninggalkan jabatan lebih awal atau dipecat (dimakzulkan). Donald juga memperkirakan pendakwaan yang menurutnya sia-sia karena Senat yang akan segera dikuasai Partai Demokrat yang saat ini berada di tangan Partai Republik tidak akan pernah menghukumnya dalam persidangan pendakwaan lainnya dan meminta pandangan penasihat akan kesetujuan pendakwaan itu.[22] Pada 9 Januari, The New York Times melaporkan Donald mengatakan kepada para pembantu Gedung Putih bahwa dia menyesali pernyataannya yang melakukan peralihan kekuasaan yang teratur dan bahwa tidak ada kemungkinan dia akan mengundurkan diri dari jabatannya (memakzulkan diri).[23] Amendemen ke-14Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat adalah satu dari Amendemen Rekonstruksi. Amendemen ini membahas hak kewarganegaraan dan perlindungan yang setara berdasarkan hukum dan diusulkan sebagai tanggapan atas masalah yang terkait dengan mantan budak selepas Perang Saudara Amerika Serikat. Bab 3 menyatakan bahwa seseorang yang ikut serta dalam pemberontakan setelah bersumpah untuk mendukung Konstitusi didiskualifikasi dari jabatannya kecuali diizinkan oleh Kongres. Alexandria Ocasio-Cortez adalah salah satu dari anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung penerapan Amendemen ke-14 terhadap Donald. Dalam sebuah surat, Nancy berterima kasih kepada rekan-rekannya atas sumbangsih mereka dalam pembicaraan terkait Amendemen ke-14.[24] Jika Donald dimakzulkan berdasarkan Bab 3 Amendemen ke-14, Mike akan menjadi presiden Amerika Serikat ke-46, dan dia akan tetap menjadi presiden dengan masa jabatan terpendek sebelum beralih kepada Joe Biden sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari. Ini juga akan menjadi pertama kalinya Bab 3 dari Amandemen ke-14 diterapkan sejak 1919 ketika memberhentikan Victor L. Berger, yang dihukum karena melanggar Undang-Undang Spionase 1917 karena pandangan antimiliternya, dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat.[25] Ini juga akan menjadi pertama kalinya penerapan itu akan diberlakukan kepada presiden yang sedang menjabat dan dipandang sangat tidak mungkin.[26] Amendemen ke-25Amendemen Kedua Puluh Lima Konstitusi Amerika Serikat berkaitan dengan kepemimpinan dan ketidakmampuan presiden. Meskipun amendemen sejauh ini telah digunakan dalam keadaan medis, Bab 4 mengatur bahwa wakil presiden bersama dengan mayoritas sekretaris kabinet dapat menyatakan presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu wakil presiden segera menjalankan tugas kepresidenan. Bila Bab 4 Amendemen ke-25 dilaksanakan, ini akan menjadikan Mike sebagai penjabat presiden, dengan mengambil alih kekuasaan dan tugas presiden. Donald akan tetap menjadi presiden selama sisa masa jabatannya, meskipun semua otoritasnya dilucuti. Section 4 of the 25th Amendment has not been invoked before.[27][28] Mike yang akan diminta untuk memulai pemecatan (pemakzulan) telah menyatakan dirinya tidak akan menerapkan Amendemen ke-25 terhadap Donald.[29] PendakwaanPendakwaan dimulai di Dewan Perwakilan Rakyat tempat pasal pendakwaan disusun. Pasal ini kemudian diundi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tiap-tiap pasal diundi secara terpisah dan memerlukan mayoritas sederhana untuk lolos. Begitu sebuah pasal disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat, presiden didakwa. Pasal tersebut kemudian dikirim ke Senat untuk diadili dengan sidang pembuktian. Setelah pandangan yang ditetapkan dalam persidangan, Senat bergerak untuk memberikan suara berdasarkan dakwaan. Setiap pasal membutuhkan dua pertiga mayoritas senator yang hadir agar lolos. Jika sebuah pasal disahkan di Senat, presiden telah didakwa dan dicabut dari jabatannya. Begitu presiden dinyatakan bersalah, pemungutan suara selanjutnya dapat diadakan yang menentukan apakah presiden (kini mantan presiden) dilarang memegang jabatan pada masa depan dan pemungutan suara ini dapat diloloskan dengan mayoritas sederhana di Senat.[30][31] If impeachment and conviction were to occur before Trump's term ends, it would make Pence the 46th president with immediate effect, and Trump the first president in United States history to be convicted in an impeachment trial. Because the Senate is not scheduled to reconvene until January 19, 2021,[32] discussions have taken place around possibly convicting Trump in the Senate after he leaves office, leaving open the possibility of permanently restricting a convicted former president from ever holding public office. However, this has never been constitutionally tested, except for the 1876 trader post scandal, which saw Secretary of War William W. Belknap impeached by the House even after he had already resigned, although he was acquitted by the Senate.[11] As with a resignation, Pence would serve as the shortest-tenured president in American history if Trump were convicted before his term ends before handing power to Biden as the 47th president on January 20. Penerapan Amendemen ke-25Pada sore, 6 Januari, CBS News melaporkan bahwa anggota Kabinet were discussing invoking the 25th Amendment.[33] The ten Democrats on the House Judiciary Committee, led by U.S. Representative David Cicilline, sent a letter to Pence to "emphatically urge" him to invoke the 25th Amendment and declare Trump "unable to discharge the powers and duties of his office", claiming that he incited and condoned the riots.[34][35] For invocation, Pence and at least eight Cabinet members, forming a simple majority, would have to consent. Additionally, if challenged by Trump, the second invocation would maintain Pence as acting president, subject to a vote of approval in both houses of Congress, with a two-thirds supermajority necessary in each chamber to sustain. However, Congress would not need to act before January 20 for Pence to remain acting president until Biden is inaugurated, per the timeline described in Section 4. Senator Elizabeth Warren (D–MA) accused Education Secretary Betsy DeVos in a tweet of quitting rather than supporting efforts to invoke the 25th Amendment to remove Trump.[36] A Trump administration official disputed Warren's claim.[36] House majority whip Jim Clyburn on Friday accused DeVos and Transportation Secretary Elaine Chao of "running away from their responsibility" by resigning from President Trump's Cabinet before invoking the 25th Amendment to remove him from office.[37] Multiple news agencies reported that DeVos was in discussions to invoke the 25th Amendment prior to her resignation.[36] According to an advisor, DeVos decided to resign because she believed that it would not be possible to remove Trump from office under the 25th Amendment, after learning that Vice President Mike Pence opposed calls to invoke the 25th Amendment to oust Trump from office before January 20.[36] By late January 9, it was reported that Pence had not ruled out invoking the 25th Amendment and was actively considering it.[38][dated info] PendapatMendukungPejabat negara bagianGubernur dan letnan gubernur saat iniGubernur dan letnan gubernur berikut mengatakan bahwa Donald harus dipecat dari jabatan (dimakzulkan):
Mantan gubernur
Jajak pendapat masyarakat
Lihat pulaCatatanRujukan
Pranala luar
 Wikimedia Commons memiliki media mengenai 2021 efforts to remove Donald Trump from office.
Templat:Kepresidenan Donald Trump
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
.jpg)