Resolusi 673 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 673
Dewan Keamanan PBB
Resolusi 673; Dewan Keamanan PBB
	Temple Mount
Tanggal	24 Oktober 1990
Sidang no.	2.949
Kode	S/RES/673 (Dokumen)
Topik	Wilayah pendudukan Israel
Ringkasan hasil	15 mendukung; Tidak ada menentang; Tidak ada abstain
Hasil	Diadopsi
Komposisi Dewan Keamanan
Anggota tetap	Tiongkok; Prancis; Britania Raya; Amerika Serikat; Uni Soviet;
Anggota tidak tetap	Kanada; Pantai Gading; Kolombia; Kuba; Ethiopia; Finlandia; Malaysia; Rumania; Yaman; Zaire;

Resolusi 673 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 24 Oktober 1990. Usai mengulang Resolusi 672 (1990), DKPBB menyayangkan penolakan Israel untuk menerima misi Sekjen ke wilayah tersebut.

Dibentuk lewat Resolusi 672 (1990) untuk mendatangi wilayah Masjid Al Aqsa, para anggota misi tersebut dicegah untuk memasuki wilayah tersebut usai Israel berkata bahwa tindakan tersebut merupakan interferensi terhadap urusan dalam negerinya.^[1] Sekjen Javier Pérez de Cuéllar kemudian memutuskan untuk menerbitkan laporan tanpa melalui misi tersebut, yang diulas dalam Resolusi 681.^[2]^[3]

DKPBB meminta Israel untuk mengubah keputusannya dan mengijinkan misi tersebut untuk mendatangi TKP kerusuhan di Masjid Al Aqsa yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda.

Resolusi 673 diajukan di pertemuan oleh Kolombia, Kuba, Malaysia dan Yaman, yang menimbulkan perdebatan panas dan Sudan, yang didukung oleh beberapa negara non-blok, menyerukan tindakan keras terhadap Israel, termasuk lewat Pasal VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel menyangkalnya, berpendapat bahwa Resolusi 272 (1967) dan situasi terkait Palestina tak dapat dibandingkan dengan invasi Kuwait oleh Irak.^[4]

Pranala luar

Karya yang berkaitan dengan Resolusi 673 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wikisource
Text of the Resolution at undocs.org

Referensi

^ Eur (2002). The Middle East and North Africa 2003 (edisi ke-49). Routledge. hlm. 40. ISBN 978-1-85743-132-2.
^ Division for Palestinian Rights (DPR), The question of Palestine 1979–1990 Diarsipkan 2018-11-26 di Wayback Machine., Chapter II, section E. The intifadah and the need to ensure the protection of the Palestinians living under Israeli occupation. 31 July 1991.
^ Human Rights Watch (1991). World Report 1990 – An Annual Review of Developments and the Bush Administration's Policy on Human Rights Worldwide January 1991. Human Rights Watch. hlm. 480.
^ Dedring, Juergen (2008). The United Nations Security Council in the 1990s: resurgence and renewal. SUNY Press. hlm. 44. ISBN 978-0-7914-7543-0.

[1] Eur (2002). The Middle East and North Africa 2003 (edisi ke-49). Routledge. hlm. 40. ISBN 978-1-85743-132-2.

[2] Division for Palestinian Rights (DPR), The question of Palestine 1979–1990 Diarsipkan 2018-11-26 di Wayback Machine., Chapter II, section E. The intifadah and the need to ensure the protection of the Palestinians living under Israeli occupation. 31 July 1991.

[3] Human Rights Watch (1991). World Report 1990 – An Annual Review of Developments and the Bush Administration's Policy on Human Rights Worldwide January 1991. Human Rights Watch. hlm. 480.

[4] Dedring, Juergen (2008). The United Nations Security Council in the 1990s: resurgence and renewal. SUNY Press. hlm. 44. ISBN 978-0-7914-7543-0.

[1]

[2]

[3]

[4]