Negosiasi Chongqing

Negosiasi Chongqing (Hanzi: 重慶談判) merupakan serangkaian negosiasi antara pemerintah Nasionalis dan Partai Komunis Tiongkok (CPC) dari tanggal 29 Agustus hingga 10 November 1945, yang diselenggarakan di Chongqing, Tiongkok. Negosiasi itu disoroti oleh pertemuan terakhir antara para pemimpin kedua belah pihak, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong, yang merupakan pertama kalinya mereka bertemu dalam 20 tahun. Sebagian besar negosiasi dilakukan oleh Wang Shijie dan Zhou Enlai, perwakilan dari pemerintah Nasionalis dan BPK, masing-masing. Negosiasi berlangsung selama 43 hari, dan sampai pada suatu kesimpulan setelah kedua pihak menandatangani Perjanjian Huitan Jiyao.

Setelah berakhirnya Front Persatuan Pertama pada tahun 1927, pemerintah Nasionalis melancarkan beberapa pembersihan Komunis di Kuomintang. CPC menanggapi pembersihan ini dengan beberapa pemberontakan melawan pemerintah Nasionalis. Chiang kemudian membalas dengan Kampanye Pengepungan yang bertujuan untuk mencari dan menghancurkan Tentara Merah di seluruh Tiongkok sepanjang paruh pertama tahun 1930-an. Kedua belah pihak memulai gencatan senjata setelah Insiden Xi'an pada bulan Desember 1936, di mana Nasionalis dan Komunis sepakat untuk membentuk front persatuan sekali lagi untuk melawan agresi militer Jepang.^[1]

Pada bulan Agustus 1945, Mao dan Zhou terbang dari Yan'an ke ibu kota masa perang Tiongkok Chongqing untuk membahas hubungan antara BPK dan KMT setelah Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Uni Soviet menerima gagasan front persatuan antara Nasionalis dan Komunis, seperti yang dikatakan Stalin kepada Komunis Tiongkok bahwa itu adalah "harapan terbaik untuk masa depan".^[2] Didampingi oleh duta besar Amerika, Patrick J. Hurley, Mao bergabung dengan Chiang untuk makan malam pada tanggal 27 Agustus, yang merupakan pertama kalinya kedua pemimpin ini bertemu dalam 20 tahun. Itu juga akan menjadi pertemuan terakhir mereka.^[3] Setelah negosiasi selama tujuh minggu, kedua belah pihak menyetujui tujuan bersama untuk akhirnya mendirikan demokrasi politik di Tiongkok, dan menempatkan semua angkatan bersenjata Tiongkok di bawah komando Chiang.^[4]

Selama negosiasi, perjuangan bersenjata antara kedua pihak terus meningkat ketika CPC diserang baik di utara maupun di selatan sungai Panjang.^[2] Mao kembali ke Yan'an pada tanggal 11 Oktober, dan pernyataan gabungan dikeluarkan oleh BPK dan KMT untuk menguraikan hasil negosiasi, yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Huitan Jiyao. Dalam perjanjian ini, BPK dan KMT saling mengenali satu sama lain, karena kedua pihak berencana untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk menghindari perang sipil lainnya.^[5]

Pemerintah Nasionalis tidak mau mengakui wilayah yang dikendalikan oleh BPK. Chiang tidak yakin dengan pernyataan bersama, dan menyadari bahwa solusi militer diperlukan.^[4] Mao menggambarkan pernyataan itu sebagai "secarik kertas", dan menyatakan kepada Uni Soviet bahwa perang saudara "hampir tidak dapat dihindari".^[6] Pada bulan November 1945, sudah jelas bahwa perjanjian itu akan berumur pendek, dan perang sipil skala penuh segera dimulai pada 1946.^[7]