Partai Amanah Negara (Malaysia)
Partai Amanah Negara (disingkat: AMANAH; bahasa Melayu: Parti Amanah Negara), adalah sebuah partai politik yang terdaftar di Malaysia menganjurkan reformis untai politik Islam.[3] Partai ini didirikan sebagai Partai Pekerja Malaysia (PPPM) sebelum diserahkan pada Agustus 2015 kepada Gerakan Harapan Baru (GHB), sekelompok pemimpin Islam progresif dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) yang kalah pada Juni 2015 dalam pemilihan partai. Kelompok Islamis ini kemudian mendefinisikan ulang Partai Pekerja Malaysia sebagai partai reformis Islam pada 16 September 2015. Partai ini saat ini memiliki sebelas Anggota Parlemen terpilih. Ini adalah salah satu dari empat partai komponen koalisi pemerintah di Malaysia yang disebut Pakatan Harapan (PH). SejarahSebagai Partai Pekerja Malaysia (PPPM)Partai Pekerja Malaysia didirikan pada Januari 1978 oleh Ganga Nayar, perempuan pertama yang memimpin partai politik di Malaysia. Partai tersebut mempunyai calon tunggal, yaitu presidennya sendiri untuk mengikuti Pemilihan Umum 1978 di Parlemen Sungai Besi dan di Majelis Legislatif Sungei Way. Dia telah kehilangan depositnya di kedua daerah pemilihan. Sejak itu, Partai Pekerja Malaysia tidak ikut serta dalam pemilu apa pun di Malaysia. Partai Buruh Malaysia merupakan partai yang tidak aktif hingga diambil alih oleh Gerakan Harapan Baru pada 31 Agustus 2015.[4] Lambang atau logo Partai Pekerja Malaysia adalah cangkul dengan roda berlatar belakang hijau tua. Sebagai Partai Amanah NegaraGerakan Harapan Baru dan Pengambil alihan partaiGerakan Harapan Baru didirikan sebagai gerakan sosial pada tanggal 13 Juli 2015.[5] Gerakan ini didirikan oleh G18 yang dipimpin oleh Mohamad Sabu beserta elit progresif dan moderat dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) lainnya yang dikeluarkan atau disingkirkan dari jabatan elit partai pada Muktamar PAS 2015.[6] Gerakan ini berlandaskan prinsip-prinsip moderasi, inklusivitas, progresif dan kepedulian terhadap rakyat, serta berkomitmen pada nilai Islam yang sebenarnya, rahmatan lil 'alamin yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga Malaysia. Keanggotaan gerakan ini terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi non-Muslim yang ingin berjuang di gerakan tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Mohamad Sabu mengumumkan bahwa GHB akan mengambil alih partai politik Malaysia yang tidak aktif, Partai Pekerja Malaysia setelah upayanya untuk membentuk partai baru bernama Parti Progresif Islam (PPI) ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.[7][8] GHB kemudian diberikan izin untuk mengambil alih partai tersebut dengan satu-satunya syarat yang diberikan oleh anggota partai yang ada adalah partai tersebut tidak boleh menjalin hubungan kerja sama dengan UMNO dan Barisan Nasional.[9] Ketua GHB Mohamad Sabu mengatakan mereka kemudian akan mengubah nama Partai Pekerja menjadi Partai Amanah Nasional. Setelah Panitera Perkumpulan (RoS) menyetujui nama baru tersebut, diharapkan partai Amanah akan diluncurkan pada 16 September bertepatan dengan Hari Malaysia, dengan sedikitnya 35.000 anggota sebagai kader Partai Amanah.[10] Berubah menjadi Partai Amanah NasionalAnggota Partai Pekerja Malaysia menyetujui perubahan namanya menjadi Parti Amanah Negara dalam rapat umum luar biasa pada 8 September 2015, yang mengakibatkan perubahan logo dan benderanya. Amanah resmi diluncurkan pada 16 September 2015 di tingkat nasional, sementara masih menunggu persetujuan dari Panitera Perkumpulan. AMANAH mengambil alih dan mengubah nama Partai Pekerja menjadi partai politik baru yang dipelopori oleh para pemimpin progresif, yang telah meninggalkan PAS.[11] Logo dan bendera baru diresmikan pada peluncuran resminya pada 16 September 2015.[12] Setelah pembentukan partai, Mohammad Sabu bersama dengan Ketua Oposisi Wan Azizah Wan Ismail dari Partai Keadilan Rakyat dan Lim Kit Siang dari Partai Tindakan Demokratik mendirikan koalisi Pakatan Harapan dalam rangka menghadapi pemilihan umum 2018.[13] IdeologiIdeologi partai ini paling tepat digambarkan sebagai Islamisme progresif, yang menunjukkan komitmen terhadap cita-cita politik Islam tetapi dengan cara yang lebih progresif dan demokratis liberal.[14] Selain sikap reformis dan retorika yang dianut oleh PH, partai tersebut tetap konservatif secara sosial sejalan dengan hukum Syariah, seperti larangan minuman keras dan perjudian. Partai tersebut telah menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memaksakan nilai-nilai Islam kepada non-Muslim.[15] Namun, beberapa anggota partai telah menyerukan pencabutan hukum dan keputusan pengadilan jika bertentangan dengan syariah.[16] Struktur kepemimpinanPeriode 2019–2022[17]
Hasil pemilu
Hasil pemilihan di negara bagian
Lihat pulaReferensi
Pranala luar |