|
Sind (provinsi khalifah)
Sind ( bahasa Sindh: سنڌ ) adalah sebuah divisi administratif Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Kekhalifahan Abbasiyah di India pasca-klasik, dari sekitar tahun 711 M dengan penaklukan Sind oleh komandan militer Arab Muhammad ibn Qasim, hingga sekitar tahun 854 M dengan munculnya dinasti-dinasti independen Emirat Habbarid dan Emirat Multan . "Gubernur Sind" ( bahasa Arab: عامل السند, translit. ‘āmil al-Sind ) [2] adalah seorang pejabat yang mengelola provinsi kekhalifahan atas apa yang sekarang disebut Sindh, Pakistan . Gubernur adalah kepala pejabat Muslim di provinsi tersebut dan bertanggung jawab menjaga keamanan di wilayah tersebut. Sebagai pemimpin militer provinsi, dia juga bertugas melakukan kampanye melawan kerajaan non-Muslim di India . Gubernur yang diangkat ke wilayah tersebut dipilih baik secara langsung oleh khalifah atau oleh bawahan yang berwenang, dan tetap menjabat sampai mereka meninggal atau diberhentikan. GeografiSind adalah provinsi perbatasan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dari penaklukannya di c. 711 sampai pertengahan abad kesembilan. Terletak di ujung paling timur kekhalifahan, itu terdiri dari wilayah yang dipegang oleh umat Islam di India, yang pada saat itu berpusat di wilayah Indus . Sind proper dibatasi di barat oleh Makran, di barat laut oleh Sijistan dan distrik Turan, di timur laut oleh Multan, di timur oleh Gurun Thar, di tenggara oleh Hind non-Muslim, dan di barat daya oleh Samudera Hindia .[3] Penaklukan SindDalam sejarah penaklukan Muslim, Sind merupakan pencapaian yang relatif terlambat, terjadi hampir satu abad setelah Hijrah (awal kalender Islam). Serbuan militer terhadap India telah dilakukan oleh kaum Muslim sejak pemerintahan Umar (634–644), tetapi laju ekspansi di wilayah tersebut awalnya lamban: pada tahun 636, sebuah ekspedisi angkatan laut Arab menyerang Broach, yang berada di bawah kekuasaan kendali atas Chalukya setelah penyerahan Jayabhata dari Gurjaras Lata, dan Thana, tetapi segera ditarik kembali setelah mencapai beberapa kerusakan dan mereka gagal merebut kota-kota ini.[4] [5] Beberapa gubernur diangkat ke perbatasan India ( thaghr al-Hind ) dan bertugas melakukan kampanye di timur. Beberapa dari ekspedisi ini berhasil, tetapi yang lain berakhir dengan kekalahan dan sejumlah gubernur terbunuh saat bertugas di sana. Menurut Derryl N. Maclean, hubungan antara Sind dan partisan awal Khalifah Ali atau proto-Syiah dapat ditelusuri ke Hakim ibn Jabalah al-Abdi, seorang sahabat nabi Islam Muhammad, yang melakukan perjalanan melintasi Sind ke Makran di 649 dan menyampaikan laporan tentang daerah itu kepada khalifah. Dia mendukung Ali, dan tewas dalam Pertempuran Unta bersama Sindi Jats .[6] Pada masa pemerintahan Ali, banyak Jat yang berada di bawah pengaruh Islam.[7] Harith ibn Murrah al-Abdi dan Sayfi ibn Fil al-Shaybani, keduanya perwira tentara Ali, menyerang bandit Sindi dan mengejar mereka ke al-Qiqan (sekarang Quetta ) pada tahun 658.[8] Sayfi adalah salah satu dari tujuh pendukung Ali yang dipenggal bersama Hujr ibn Adi al-Kindi [9] pada 660AD, dekat Damaskus. Pada masa kekhalifahan Mu'awiya I ( m. 661–680 ), wilayah Makran ditundukkan dan garnisun didirikan di sana. Selama beberapa dekade berikutnya, kaum Muslim bergerak lebih jauh ke timur, menaklukkan distrik Qusdar dan menyerbu daerah sekitar Qandabil dan al-Qiqan.[10] Sind ditaklukkan di ca 711 oleh Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi, yang telah dikirim untuk melakukan ekspedisi hukuman melawan Dahir, raja Sind. Setelah berbaris melalui Makran dan mengalahkan penduduknya, Muhammad memasuki Sind dan menyerang kota pelabuhan Daybul, yang jatuh setelah pengepungan dan sebagian dijajah oleh kaum Muslim. Setelah kemenangan ini, Muhammad bergerak ke utara dan bertemu dengan Dahir, yang dia kalahkan dan bunuh. Dia kemudian menghabiskan beberapa tahun berikutnya berkampanye di Sind dan Multan, memaksa berbagai kota di negara itu untuk tunduk padanya. Periode penaklukan ini berlanjut hingga tahun 715, ketika Khalifah al-Walid I ( m. 705–715 ) meninggal; tak lama setelah aksesi Khalifah Sulaiman, Muhammad ditangkap dan dieksekusi, dan penggantinya dikirim oleh pemerintah untuk menguasai Sind.[11] Sejak saat itu, kaum Shahi Turki sekarang harus menghadapi ancaman Muslim tambahan dari tenggara, begitu pula kerajaan-kerajaan Hindu, terutama Maitraka dan Gurjara-Pratihara, di perbatasan barat mereka, karena provinsi Kekhalifahan Sind meluas sampai ke Multan, di gerbang Punjab, dan akan berlangsung hingga 854 M sebagai ketergantungan Umayyah dan kemudian Abbasiyah . [12] Periode Bani UmayyahSebagai hasil dari penaklukannya, Sind menjadi provinsi Kekhalifahan dan gubernur ditunjuk untuk mengelolanya. Sebagai komandan provinsi perbatasan, gubernur bertanggung jawab untuk menjaga negara dari serangan luar, dan dapat melakukan penyerbuan ke Hind (India) atas kebijakannya sendiri. Yurisdiksi gubernur biasanya juga meliputi daerah tetangga Makran, Turan dan Multan; [13] sebagai tambahan, setiap wilayah yang dia taklukkan di Hind ditambahkan ke wilayah kekuasaannya.[14] Dalam hirarki administrasi Kekhalifahan Umayyah, tanggung jawab untuk memilih gubernur provinsi diberikan kepada gubernur Irak, atau, jika posisi itu kosong, kepada gubernur Basra . Kecuali dia menerima perintah khusus dari khalifah, gubernur Irak memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan gubernur Sind dan dia bertugas mengawasi kegiatan mereka di provinsi tersebut.[15] Menurut sejarawan Khalifa ibn Khayyat, setelah kejatuhan Muhammad ibn Qasim, tanggung jawab gubernur Sind untuk sementara dibagi antara dua pejabat, yang satu bertanggung jawab atas urusan militer dan yang lainnya bertanggung jawab atas perpajakan. Perubahan ini segera dibatalkan dan gubernur berikutnya, Habib ibn al-Muhallab al-Azdi, memiliki otoritas penuh atas urusan fiskal dan militer di provinsi tersebut.[16] Sebagai aturan umum, jabatan gubernur provinsi pada periode Umayyah dipegang hampir secara eksklusif oleh orang Arab, [17] dan tren ini tercermin dalam penunjukan Sind selama periode ini. Politik suku Qaysi–Yamani juga memainkan peran yang kuat dalam pemilihan dan pemberhentian gubernur; [18] jika gubernur Irak adalah Qaysi, maka gubernurnya untuk Sind kemungkinan besar adalah Qaysi, dan jika dia adalah Yamani, pilihannya kemungkinan besar adalah Yamani juga. Namun, ada beberapa pengecualian; Junayd ibn Abd al-Rahman al-Murri awalnya diangkat ke Sind oleh sesama Qaysi, tetapi diizinkan untuk mempertahankan posisinya selama dua tahun setelah gubernur Irak diganti dengan seorang Yamani.[19] Gubernur Sind pada periode Umayyah melakukan kampanye ekstensif melawan kerajaan Hind non-Muslim, tetapi dengan hasil yang beragam. Kampanye Al-Junayd sebagian besar berhasil, tetapi penggantinya Tamim ibn Zaid al-Utbi mengalami kesulitan dan umat Islam terpaksa mundur dari Hind. Gubernur berikutnya, al-Hakam ibn Awana, berkampanye dengan penuh semangat di Hind dan awalnya meraih beberapa kemenangan, tetapi dia juga mengalami pembalikan keberuntungan dan akhirnya terbunuh. Penyerbuan ke Hind berlanjut setelah kematian al-Hakam, tetapi tidak ada perolehan teritorial besar yang dicapai, dan kehadiran Muslim di India sebagian besar tetap terbatas pada wilayah lembah Indus.[20] Sebagai bagian dari usahanya untuk mengamankan posisi Muslim di Sind, al-Hakam membangun garnisun militer al-Mahfuzah, yang ia jadikan ibukotanya ( miṣr ). Tak lama setelah itu, letnannya Amr, putra Muhammad ibn Qasim, membangun kota kedua di dekat al-Mahfuzah, yang disebutnya al-Mansura . Kota terakhir ini akhirnya menjadi ibu kota administratif permanen Sind, dan menjadi tempat kedudukan gubernur Umayyah dan Abbasiyah .[21] Nama-nama gubernur khalifah Sind diabadikan dalam sejarah Khalifah ibn Khayyat dan al-Ya'qubi . Ada beberapa perbedaan antara versi kedua penulis; ini dicatat di bawah ini. Futuh al-Buldan oleh al-Baladhuri, yang berfokus pada penaklukan militer di negara Muslim awal, juga memuat nama banyak gubernur yang bertugas di Sind.
Periode AbbasiyahPada masa Revolusi Abbasiyah, Sind berada di tangan pemberontak anti-Umayyah Mansur ibn Jumhur al-Kalbi . Menyusul kemenangan mereka atas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pada awalnya membiarkan Mansur menguasai provinsi tersebut, tetapi keadaan ini tidak bertahan lama dan dinasti baru mengirim Musa ibn Ka'b al-Tamimi untuk mengambil alih wilayah tersebut. Dia mampu mengalahkan Mansur dan memasuki Sind, [35] dengan demikian dengan tegas membangun kendali Abbasiyah atas provinsi tersebut. Setelah dinasti baru berkuasa, status administratif Sind agak ambigu, dengan gubernur ditunjuk langsung oleh khalifah atau gubernur Khurasan, Abu Muslim .[36] Situasi ini hanya berlangsung sampai pembunuhan Abu Muslim pada tahun 755; setelah itu, penunjukan ke Sind hampir selalu ditangani oleh khalifah dan pemerintah pusat. Pada abad pertama kekhalifahan Abbasiyah, gubernur terus melakukan penyerangan terhadap kerajaan Hind non-Muslim, dan beberapa keuntungan kecil dicapai. Para sejarawan juga mencatat berbagai perjuangan para gubernur untuk menjaga stabilitas di dalam Sind, seperti perang antarsuku, partisan Alid, dan faksi Arab yang tidak taat sesekali mengancam kendali pemerintah atas wilayah tersebut. Sumber masalah potensial lainnya datang dari para gubernur sendiri; beberapa orang yang ditunjuk untuk Sind berusaha memberontak melawan Abbasiyah, dan harus ditundukkan dengan kekuatan senjata. Namun secara umum, otoritas Abbasiyah di Sind tetap efektif selama periode pemerintahan mereka ini.[37] Di bawah Abbasiyah, orang Arab terus menduduki jabatan gubernur, tetapi seiring berjalannya waktu pilihan menjadi lebih beragam. Di bawah khalifah al-Mahdi (775–785) dan al-Rashid (786–809), klien non-Arab ( mawali ) kadang-kadang diangkat ke Sind.[38] Dalam kekhalifahan al-Ma'mun (813–833), jabatan gubernur diberikan kepada seorang anggota keluarga Persia Barmakid, dan provinsi tersebut tetap berada di bawah kekuasaan mereka selama beberapa tahun.[39] Setelah Barmakids, jenderal Turki Itakh diberi kendali atas Sind, meskipun ia menyerahkan administrasi provinsi yang sebenarnya kepada seorang Arab.[40] Selama periode ini beberapa anggota keluarga terkemuka Muhallabid bertugas di Sind; administrasi gabungan mereka berlangsung selama lebih dari tiga dekade. [41] [42] [43] [44] Di bawah al-Rashid, beberapa anggota kecil dari keluarga Abbasiyah juga ditunjuk sebagai gubernur provinsi. [45] [46]
Penurunan otoritas Abbasiyah
Selama pertengahan abad kesembilan, otoritas Abbasiyah di Sind berangsur-angsur berkurang. Era baru dalam sejarah provinsi dimulai pada tahun 854, ketika Umar ibn Abd al-Aziz al-Habbari, seorang penduduk Arab setempat di Sind, ditunjuk untuk memerintah negara. Tak lama setelah itu, pemerintah pusat memasuki masa krisis yang melumpuhkan kemampuannya untuk mempertahankan otoritasnya di provinsi; stagnasi ini memungkinkan 'Umar untuk memerintah Sind tanpa campur tangan dari pengadilan khalifah di Samarra . 'Umar akhirnya menciptakan dinasti turun-temurun, yaitu dinasti Habbarids, yang memerintah di al-Mansura selama hampir dua abad. Meskipun Habbarid terus mengakui Abbasiyah sebagai penguasa nominal mereka, otoritas efektif khalifah sebagian besar menghilang dan Habbarid secara de facto independen.[1] Terlepas dari hilangnya kontrol efektif mereka atas Sind, pemerintah Abbasiyah terus secara resmi mengangkat gubernur ke provinsi tersebut. Pada tahun 871 bupati khalifah Abu Ahmad ibn al-Mutawakkil menginvestasikan Saffarid Ya'qub ibn al-Layth dengan jabatan gubernur Sind.[2] Pada tahun 875, Jenderal Masrur al-Balkhi diberi kendali atas sebagian besar provinsi timur, termasuk Sind.[3] Empat tahun setelah ini, Sind kembali ditugaskan ke Saffarids, dengan Amr ibn al-Layth menerima pengangkatan tersebut.[4] Penunjukan ini, bagaimanapun, murni nominal, dan kecil kemungkinannya bahwa orang-orang ini menjalankan otoritas aktual atas penguasa lokal di dalam provinsi.[5] Seiring dengan menurunnya kewenangan pemerintah pusat atas Sind, daerah tersebut mengalami masa desentralisasi. Otoritas Habbarid tampaknya sebagian besar terbatas pada Sind sendiri, dan tidak meluas ke Makran, Turan dan Multan, yang semuanya memisahkan diri di bawah dinasti-dinasti yang terpisah. Beberapa penguasa di wilayah ini juga terus mengakui khalifah sebagai penguasa mereka, tetapi secara efektif memerintah sendiri; yang lain sama sekali menolak otoritas khalifah dan langsung independen. Dinasti kecil ini terus memerintah di daerahnya masing-masing hingga awal abad kesebelas, ketika Ghaznawi menginvasi India dan mencaplok sebagian besar wilayah Muslim di negara tersebut.[6] Lihat juga
CatatanReferensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
