Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
	Lambang
	Petahana; Pratikno; sejak 21 Oktober 2024
	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Soedibjo
Dibentuk	1 Agustus 1953; 71 tahun lalu

Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Republik Indonesia adalah kepala yang memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Daftar

No.	Menteri (Lahir–Wafat)		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1	Soedibjo (1918–2008)	PSII	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	14 September 1953	^[A]
—	Wongsonegoro (ad-interim) (1897–1978)	PIR		29 September 1953	23 Oktober 1954	^{[note 1]}
2	Sirajuddin Abbas (1905–1980)	PERTI		23 Oktober 1954	24 Juli 1955
3	Muljadi Djojomartono (1898–1967)	Independen	Kerja II	18 February 1960	6 Maret 1962
			Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	^[B]
			Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	^[C]
			Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[D]
			Dwikora II	22 Februari 1966	28 Maret 1966
4	Idham Chalid (1921–2010)	NU	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	^[E]
			Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
			Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Oktober 1971	^{[note 2]} ^[F]
5	Sunawar Sukowati (1922–1986)	PDI	Pembangunan II	27 Maret 1973	31 Maret 1978	^[G]
6	Surono Reksodimedjo (1923–2010)	Golkar	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983	^[C]
7	Alamsyah R. Perwiranegara (1925–1998)	Golkar	Pembangunan IV	19 Maret 1983	22 Maret 1988
8	Soepardjo Rustam (1926–1983)	Golkar	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993
9	Azwar Anas (1933–2023)	Golkar	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	^[H]
10	Haryono Suyono (l. 1938)	Golkar	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998	^[I]
10	Haryono Suyono (l. 1938)	Golkar	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999
11	Hamzah Haz (1940–2024)	PPP	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	26 November 1999
12	Basri Hasanuddin (l. 1939)	Independen		29 November 1999	23 Agustus 2000
Tidak Ada				23 Agustus 2000	23 Juli 2001	^{[note 3]}
13	Jusuf Kalla (l. 1942)	Golkar	Gotong Royong	10 Agustus 2001	22 April 2004	^[J] ^{[note 4]} ^{[note 5]}
—	Abdul Malik Fadjar (ad-interim) (1939–2020)	Independen	Gotong Royong	22 April 2004	20 Oktober 2004
14	Alwi Shihab (l. 1946)	PKB	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	7 Desember 2005
15	Aburizal Bakrie (l. 1946)	Golkar	Indonesia Bersatu	7 Desember 2005	20 Oktober 2009
16	Agung Laksono (l. 1949)	Golkar	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
17	Puan Maharani (l. 1973)	PDIP	Kerja	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	^[K]
—	Darmin Nasution (l. 1948)	Independen	Kerja	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	^[L]
18	Muhadjir Effendy (l. 1956)	Independen	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	20 Oktober 2024
19	Pratikno (l. 1962)	Independen	Merah Putih	21 Oktober 2024	Petahana

Perubahan nama

^ Bernama Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara
^ Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan
^ Bernama Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
^ Berhenti karena dilantik menjadi Anggota DPR RI 2019-2024

Catatan

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[1]

Catatan

^ Merangkap Wakil Perdana Menteri I
^ Idham Chalid diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat karena telah menjadi anggota DPR-RI periode 1971-1977.
^ Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
^ Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004

Referensi

^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

[1] Bernama Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara

[3] Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat

[4] Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan

[5] Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan

[6] Bernama Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat

[8] Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

[9] Bernama Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat

[10] Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

[11] Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

[13] Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

[16] Bernama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

[17] Berhenti karena dilantik menjadi Anggota DPR RI 2019-2024

[2] Merangkap Wakil Perdana Menteri I

[7] Idham Chalid diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat karena telah menjadi anggota DPR-RI periode 1971-1977.

[12] Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

[14] Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

[15] Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004

[18] Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

[A]

[note 1]

[B]

[C]

[D]

[E]

[note 2]

[F]

[G]

[C]

[H]

[I]

[note 3]

[J]

[note 4]

[note 5]

[K]

[L]

[1]