Kementerian Indonesia

Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Merah Putih, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

Landasan hukum

Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.^[1] Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.^[2]

Pembentukan kementerian

Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jenis urusan	Bidang urusan	Kelompok kementerian
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945	Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan^[3]	Kementerian kelompok I
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945	Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan^[4]	Kementerian kelompok II
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah	Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal^[5]	Kementerian kelompok III

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.^[6] Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.^[7] Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji,^[8] dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.^[9]

Pengubahan dan pembubaran kementerian

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.^[10]^[11] Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.^[12]^[13]

Daftar saat ini

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.

Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.^[14]

Kelompok	Koordinasi oleh kementerian koordinator
Kelompok	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Di luar koordinasi kementerian koordinator
Kelompok I	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan	—	—	—	—	—	—	—
Kelompok II	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perhubungan Kementerian Transmigrasi	Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan	Kementerian Sosial Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kehutanan	Kementerian Keuangan
Kelompok III	—	—	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kementerian Pariwisata	—	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Koperasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Sekretariat Negara

Susunan organisasi

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
- unsur pimpinan: Menteri;
- unsur pembantu pimpinan: Sekretariat Jenderal;
- unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
- unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
- unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
- unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit vertikal.
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
- Pimpinan: Menteri;
- Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian;
- Pelaksana: Deputi;
- Pengawas: Inspektorat; dan
Kementerian koordinator:
- Pimpinan: Menteri koordinator;
- Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian Koordinator;
- Pelaksana: Deputi; dan
- Pengawas: Inspektorat

Sejarah

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.^[15]^[16]^[17]

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.^[18]

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

Era Reformasi
B.J. Habibie	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri	Susilo Bambang Yudhoyono		Joko Widodo		Prabowo Subianto
Kabinet Reformasi Pembangunan	Kabinet Persatuan Nasional	Kabinet Gotong Royong	Kabinet Indonesia Bersatu	Kabinet Indonesia Bersatu II	Kabinet Kerja	Kabinet Indonesia Maju	Kabinet Merah Putih
36 menteri	35 menteri	30 menteri	34 menteri	34 menteri	34 menteri	34 menteri	48 menteri
Kementerian koordinator
Politik dan Keamanan	Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan	Politik dan Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik dan Keamanan
Politik dan Keamanan	Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan	Politik dan Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Politik, Hukum, Keamanan	Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian	Perekonomian
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
—	—	—	—	—	—	—	Pemberdayaan Masyarakat
—	—	—	—	—	—	—	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
—	—	—	—	—	—	—	Pangan
—	—	—	—	—	Kemaritiman dan Sumber Daya	Kemaritiman dan Investasi	—
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	—	—	—	—	—	—	—
Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian
Dalam Negeri	Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri	Dalam Negeri
Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri	Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan	Pertahanan
Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama
Agraria	—	—	—	—	Agraria dan Tata Ruang	Agraria dan Tata Ruang	Agraria dan Tata Ruang
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara	Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara	Badan Usaha Milik Negara
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Transmigrasi
—	Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I)	Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Pertambangan dan Energi	Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral
Kehakiman	Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hukum
							Hak Asasi Manusia
							Imigrasi dan Pemasyarakatan
Investasi	—	—	—	—	—	Investasi^[a]	Investasi dan Hilirisasi
Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan	Keuangan
—	Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
Kesehatan	Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
Penerangan	—	Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Digital
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah		Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah
Kehutanan dan Perkebunan	Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kehutanan
Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup
Pariwisata, Seni, dan Budaya	Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif^[b]	Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
Pariwisata, Seni, dan Budaya	Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata		Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif
Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum → dibubarkan	—	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Permukiman	Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah	Permukiman dan Prasarana Wilayah	Perumahan Rakyat	Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peranan Wanita	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Wanita	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga → dibubarkan	—	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga
—	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan Pembangunan Nasional	—	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional^[c]	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional	Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan^[b]	Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi^[a]	Pendidikan Dasar dan Menengah
					Pendidikan dan Kebudayaan		Kebudayaan
					Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset dan Teknologi	Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Riset dan Teknologi → digabung^[a]	Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan
Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian	Perindustrian
Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan	Perdagangan
Pertanian	Pertanian → Pertanian dan Kehutanan	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian
Sekretaris Negara	— (pejabat setingkat menteri)	— (pejabat setingkat menteri)	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara	Sekretaris Negara
Sosial	—	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial
Kependudukan	—	—	—	—	—	—	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
—	—	—	—	—	—	—	Pelindungan Pekerja Imigran
Pangan dan Hortikultura	—	—	—	—	—	—	—
—	Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan	—	—	—	—	—	—
—	Otonomi Daerah → dibubarkan	—	—	—	—	—	—
—	Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)	—	—	—	—	—	—

Catatan

^ ^a ^b ^c Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021
^ ^a ^b Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011
^ Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005

Lihat pula

Referensi

^ "UU No. 61 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.
^ "Perpres No. 140 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.
^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (1).
^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (2).
^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (3).
^ UU 39/2008, Pasal 13.
^ UU 39/2008, Pasal 14.
^ UU 39/2008, Pasal 16.
^ UU 39/2008, Pasal 15.
^ UU 39/2008, Pasal 17.
^ UU 39/2008, Pasal 20.
^ UU 39/2008, Pasal 19.
^ UU 39/2008, Pasal 21.
^ Humas (2024-10-22). "Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-10-22.
^ 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara
^ "Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-09. Diakses tanggal 2010-01-06.
^ Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian
^ DA, Ady Thea. "6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-10-21.

Pranala luar

Pemerintah Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (PDF), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-12-24, diakses tanggal 2021-04-14
Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)
Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)

[Perpres32/2021-19] Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021

[Perpres77/2011-20] Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011

[Perpres62/2005-21] Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005

[1] "UU No. 61 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.

[2] "Perpres No. 140 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_5_ayat_(1)-3] UU 39/2008, Pasal 5 ayat (1).

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_5_ayat_(2)-4] UU 39/2008, Pasal 5 ayat (2).

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_5_ayat_(3)-5] UU 39/2008, Pasal 5 ayat (3).

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_13-6] UU 39/2008, Pasal 13.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_14-7] UU 39/2008, Pasal 14.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_16-8] UU 39/2008, Pasal 16.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_15-9] UU 39/2008, Pasal 15.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_17-10] UU 39/2008, Pasal 17.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_20-11] UU 39/2008, Pasal 20.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_19-12] UU 39/2008, Pasal 19.

[FOOTNOTEUU_39/2008Pasal_21-13] UU 39/2008, Pasal 21.

[14] Humas (2024-10-22). "Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-10-22.

[15] 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara

[16] "Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-09. Diakses tanggal 2010-01-06.

[17] Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian

[18] DA, Ady Thea. "6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-10-21.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[a]

[b]

[c]