Share to:

 

Daftar kabupaten dan kota di Riau berdasarkan waktu pembentukan

  • Lambang Propinsi Riau
    Lambang Propinsi Riau
  • Peta lokasi Propinsi Riau di Indonesia
    Peta lokasi Propinsi Riau di Indonesia
  • Peta lokasi Kabupaten di Riau
    Peta lokasi Kabupaten di Riau
Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Riau berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 14.03 Kabupaten Bengkalis Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 11 19/136
2 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965[2] 14 Juni 1965 20 39/197
3 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 14 16/178
4 14.01 Kabupaten Kampar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 21 8/242
5 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009[3] 16 Januari 2009 9 5/96
6 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[4] 4 Oktober 1999 15 11/218
7 14.05 Kabupaten Pelalawan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[4] 4 Oktober 1999 12 14/104
8 14.07 Kabupaten Rokan Hilir Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[4] 4 Oktober 1999 15 25/159
9 14.06 Kabupaten Rokan Hulu Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[4] 4 Oktober 1999 16 6/139
10 14.08 Kabupaten Siak Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[4] 4 Oktober 1999 14 9/122
11 14.72 Kota Dumai Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999[5] 20 April 1999 7 36/-
12 14.71 Kota Pekanbaru Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[6] 23 Maret 1956 15 83/-

Referensi

  1. ^ a b c "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ "UU No. 6 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  3. ^ "UU No. 12 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  4. ^ a b c d e "UU No. 53 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  5. ^ "UU No. 16 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  6. ^ "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 

Pranala luar
Kembali kehalaman sebelumnya