|
Santoso (politikus, lahir 1961)
Drs. H. Santoso, M.Pd.[1] (lahir 15 Januari 1961) adalah politikus Indonesia yang menjabat Wali Kota Blitar sejak 2021. Sebelumnya ia menjabat Wakil Wali Kota Blitar antara 2016 hingga 2019 dan Pelaksana Tugas Wali Kota Blitar (2019–2020) sebelum dilantik sebagai Wali Kota definitif sisa masa bakti 2016–2021. Kehidupan AwalSebelum terjun ke dunia politik praktis, Santoso adalah aparatur sipil negara (ASN). Ia adalah seorang guru di Blitar pada 1993, kemudian mengisi jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Blitar pada 1996. Pada 2005, ia diangkat menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu Kepala Dinas Dikbud pada 2011, hingga mencapai posisi puncak karier sebagai ASN, Santoso diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Blitar pada 2014.[2] Pendidikan
Karir
Organisasi
Penghargaan
Menjadi Wali Kota BlitarSantoso dilantik menjadi Wali Kota Blitar definitif menggantikan Muhammad Samanhudi Anwar yang diberhentikan sebagai Wali Kota Blitar karena tersandung kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Mei 2020.[3] PenghargaanSantoso menorehkan berbagai prestasi yang diakui dari lembaga pemerintah maupun swasta yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan, di antaranya Anugerah Times Indonesia sebagai "Man Of The Year Blitar 2020". Penghargaan ini diberikan dengan pertimbangan Santoso tetap menunjukkan dedikasinya sebagai pemimpin warga Kota Blitar meski tanpa didampingi wakil wali kota. Sebelumnya dia juga mendapat Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI (2019), dan Kepala Daerah Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) terbaik tingak nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup (2019). Di bawah kepemimpinannya, Kota Blitar mendapatkan banyak penghargaan, antara lain, Pemkot Blitar ditetapkan sebagai pemerintah daerah dengan predikat tebraik dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur 2021. Kota Blitar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari BPK, penghargaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, penghargaan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila sebagai pengakuan pemerintah kota penegak Pancasila melalui tradisi Grebeg Pancasila, dan penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan.[4] Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
