Sejarah Polandia (1945–1989)
Sejarah Polandia dari tahun 1945 hingga 1989 mencakup periode kekuasaan komunis yang diberlakukan atas Polandia. Periode ini dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada masa ini, Polandia mengalami industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan standar hidup,[A] tetapi kemudian terhenti oleh represi psikologis stalinisme, kerusuhan sosial, perselisihan politik dan krisis ekonomi yang parah. Tentara Merah Uni Soviet maju bersama dengan Angkatan Bersenjata Polandia di Timur untuk mengusir pasukan Jerman Nazi Jerman dari wilayah pendudukan di Polandia menjelang akhir Perang Dunia II. Konferensi Yalta diadakan pada bulan Februari 1945 dan menyetujui pembentukan pemerintahan sementara Polandia dari koalisi sebagai bentuk kompromi hingga diadakan pemilihan umum setelah perang. Hasil keputusan pemilihan umum dimanipulasi oleh pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin dengan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional Sementara. Polandia akhirnya dikendalikan oleh komunis yang dibentuk di Warsawa dengan mengabaikan pemerintahan Polandia dalam pengasingan yang berbasis di London sejak tahun 1940. Pada bulan Juli–Agustus 194, tiga anggota Blok Sekutu mengadakan Konferensi Potsdam untuk meratifikasi pergeseran perbatasan Polandia ke barat yang sangat besar. Konferensi ini menyetujui perbatasan wilayah yang barunya di antara Perbatasan Oder-Neisse dan Garis Curzon. Perubahan batas wilayah ini membuat luas wilayah Polandia berkurang dan menyerupai perbatasan Polandia pada era Wangsa Piast. Polandia akhirnya menjadi negara pertama dalam sejarah, menjadi sebuah negara bangsa yang homogen secara etnis tanpa minoritas yang menonjol. Hal ini terjadi setelah pemusnahan populasi Yahudi-Polandia dalam Holokaus di Polandia, pengusiran penduduk Jerman setelah Perang Dunia II di barat, pemukiman kembali penduduk Ukraina di timur dan pengusiran dan pemukiman kembali penduduk Polandia dari Kresy. Kekuatan politik pemerintah yang baru diperkuat, sementara Partai Persatuan Pekerja Polandia (bahasa Polandia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) yang dipimpin oleh Bolesław Bierut memperoleh kendali kuat atas negara tersebut. Polandia kemudian menjadi negara merdeka di bawah pengaruh Soviet. Pada tanggal 22 Juli 1952, Konstitusi Juli diumumkan dan Polandia secara resmi menjadi Republik Rakyat Polandia (bahasa Polandia: Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL). Faksi komunis yang lebih liberal terbentuk di Republik Rakyat Polandia setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953. Penyebabnya adalah terjadinya pencairan Khrushchev yang dipimpin oleh Władysław Gomułka untuk memperoleh kekuasaan. Krisis ekonomi dan krisis politik di Polandia meningkat pada pertengahan 1960-an. Puncaknya adalah krisis politik Polandia 1968 dan protes Polandia 1970. Kedua kondisi ini ditandai dengan kenaikan harga konsumen yang menyebabkan gelombang pemogokan. Program ekonomi baru diperkenalkan oleh pemerintah, berdasarkan pinjaman dalam skala besar dari kreditur barat. Hal ini menghasilkan peningkatan standar hidup dan harapan hidup, tetapi program tersebut meningkatkan integrasi ekonomi Polandia dengan ekonomi dunia. Integrasi ini akhirnya terhenti setelah krisis minyak pada 1973. Pada 1976, pemerintahan Edward Gierek terpaksa menaikkan harga-harga kembali yang menyebabkan terjadinya peristiwa Protes Juni 1976. Pada tahun 1978, Karol Wojtyła terpilih sebagai Paus Yohanes Paulus II dan menimbulkan karakteristik baru dalam siklus represi dan reformasi[a] yang disertai dengan perjuangan ekonomi-politik di Polandia. Peningkatan posisi dan pengaruh Wojtya memperkuat oposisi terhadap nomenklatura. Ini disebabkan oleh sistem sosialisme negara yang otoriter dan tidak efektif, khususnya setelah kunjungan pertama paus ke Polandia pada tahun 1979. Gerakan pemogokan baru yang dilakukan pada awal Agustus 1980 menghasilkan pendirian serikat pekerja independen bernama Solidarność yang dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pemerintah Wojciech Jaruzelski akhirnya mengumumkan darurat militer pada Desember 1981 akibat berkembangnya kekuatan dan aktivitas oposisi. Namun, rezim akhirnya mengadakan negosiasi dengan lawannya setelah terjadinya reformasi Mikhail Gorbachev di Uni Soviet, meningkatnya tekanan dari Barat dan disfungsi ekonomi. Keikutsertaan partai Solidarność dalam pemilu 1989 disetujui melalui Perundingan Meja Bundar 1989. Para kandidat dari partai Solidarność memperoleh kemenangan yang kemudian memunculkan Revolusi 1989 dari kekuasaan komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Jaruzelski akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tahun 1990 setelah pemilihan presiden dan digantikan oleh Wałęsa. Pembentukan Polandia yang dikuasai komunis (1944–1948)Pergeseran perbatasan dan populasiSepertiga penduduk Polandia merupakan etnis minoritas sebelum berlangsungnya Perang Dunia II. Jumlah penduduk Polandia pada tahun 1939 sekitar 35 juta penduduk dan berkurang menjadi 24 juta pada tahun 1946. Lebih dari tiga juta penduduk yang tersisa adalah kelompok etnis minoritas, seperti Jerman, Ukraina dan Yahudi.[4] Kelompok etnis ini sebagian besar akan segera meninggalkan Polandia. Perkiraan jumlah korban Perang Dunia II di Polandia sebesar 16-17 persen dari keseluruhan populasinya.[5] Diperkirakan antara tahun 1939 hingga tahun 1945, sejumlah 6 juta warga Polandia tewas akibat perang.[6] Angka perkiraan ini sudah termasuk 3 juta korban dari etnis Yahudi-Polandia. Sementara jumlah korban dari etnis Polandia diperkirakan sebanyak 2 juta orang.[7][8][9] Beberapa tahun setelah Perang Dunia II, kelompok etnis minoritas yang memiliki sejarah dan pengaruh di Polandia perlahan menghilang.[10][11] Keberagaman kelompok etnis di Polandia juga akhirnya lenyap. Hal ini merupakan kerugian besar bagi kelas terpelajar Polandia karena sebagian besar elit sosial dan politik negara itu binasa atau bubar sebelum perang dimulai.[12][13] Ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim baru membuat pelaksanaan pembangunan negara disertai oleh pemerintahan yang baru, sulit untuk memperoleh kekuasaan yang terpusat.[14] Kondisi tersebut juga dipersulit oleh perselisihan perbatasan pascaperang Polandia yang berlanjut hingga pertengahan tahun 1945.[15] Penjarahan bekas wilayah Jerman di sebelah Timur yang dilakukan oleh pasukan Uni Soviet mengarah ke Polandia. Mereka mengambil peralatan yang berharga dari industri, infrastruktur dan pabrik lalu mengirimnya ke Uni Soviet.[16][17] Setelah aneksasi Soviet atas wilayah Kresy di bagian timur Garis Curzon, sekitar 2 juta penduduk Polandia dipindahkan dari wilayah tersebut ke daerah baru di bagian barat dan utara wilayah timur garis Oder–Neisse.[18][19] Pemindahan ini merupakan perpindahan penduduk dari Jerman ke Polandia di bawah Perjanjian Potsdam.[20] Penduduk yang lain tetap menetap di wilayahnya masing-masing meski telah menjadi Uni Soviet, sementara sebagian lainnya pergi ke Polandia setelah tahun 1956.[19] Wilayah yang Dipulihkan terbentuk di bagian tengah Polandia melalui pemukiman tambahan sebanyak 5 juta penduduk pada tahun 1950. Sebagian besar bekas penduduk Jerman yang berjumlah 10 juta orang, melarikan diri atau diusir dari Polandia ke Jerman pascaperang pada tahun 1950.[11][21] Sekitar 4,4 juta melarikan diri pada tahap akhir perang. Sementara 3,5 juta dipindahkan oleh otoritas Polandia pada tahun 1945 –1949.[22] Pengusiran penduduk Jerman merupakan hasil keputusan blok sekutu di Potsdam.[19][B] Polandia kemudian menjadi negara bangsa yang homogen[11] setelah pengusiran orang Ukraina dan orang Belarusia dari Polandia ke Uni Soviet dalam Operasi Vistula 1947.[24] Pembentukan negara homogen juga diakibatkan oleh pemusnahan sebagian besar orang Yahudi-Polandia oleh Jerman Nazi selama terjadinya Holokaus. Kondisi lain yang menyebabkan berkurangnya jumlah etnis di Polandia adalah emigrasi ke Barat dan pembentukan negara Israel.[19] Perpindahan secara spontan yang dipaksakan ini, merupakan salah satu pergolakan demografis terbesar dalam sejarah Eropa.[19] Tidak seperti negara-negara Eropa lainnya, Polandia tetap melanjutkan penuntutan secara ekstensif terhadap para pelaku dan kolaborator Nazi hingga tahun 1950-an. Menurut Alexander Prusin, Polandia adalah negara yang paling konsisten dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perang di antara negara-negara komunis pascaperang. Antara tahun 1944 hingga 1985, pengadilan Polandia telah mengadili lebih dari 20.000 terdakwa termasuk 5.450 di antaranya warga berkebangsaan Jerman.[25] Catatan
Referensi
Daftar pustaka
Pranala luar
|