|
Sudirman Said
Sudirman Said (Indonesia: [suˌdirman ˈsaʔid]) (lahir 16 April 1963), adalah wirausahawan, akademisi, birokrat, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Pada 27 Oktober 2014, Sudirman ditunjuk oleh Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Kerja hingga pemberhentiannya pada pertengahan 2016.[1] Ia dicalonkan sebagai calon Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan Ida Fauziyah dari PKB pada 2018. Mereka diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan PKB, namun tidak berhasil memenangkan pemilihan umum.[2] Setelahnya, ia ditugaskan Gerindra untuk menjadi bagian dari Badan Pemenangan Nasional pada pemilihan presiden 2019. Di 2024, Sudirman menjadi juru bicara bagi Anies-Muhaimin. Kemudian, ia maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta bersama Abdullah Mansuri melalui independen, tetapi batal mengajukan pencalonan setelah kurangnya dukungan dari kartu tanda penduduk.[3] Sudirman aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Ia diberi mandat sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), sebuah organisasi sosial tingkat nasional dan turut serta dalam bagian gerakan PMI. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Pertamina. Pada 2016, ia mendirikan Institut Harkat Negeri (IHN), suatu lembaga riset dan pendidikan di bidang kepemimpinan dan pembangunan. Kegiatan IHN dijalankan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga kajian internasional.[4] Pendidikan
Sudirman menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016.[5]
KarierAktivis Anti Korupsi (Pendiri dan Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia)Kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.[6] Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara lain:
Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang tepercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya.[7]
Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.[8]
Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.[9]
Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.[10] Penanggung Jawab Sementara Rektor Universitas ParamadinaKecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina. Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni Sohibul Iman.[11] Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-NiasBencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.[12] Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik. Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.[13] Sudirman mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.[14] Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero)Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Supply Chain Management (2008-2009).[15] Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno.[16] Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM.[17] Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC.[18] Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.[19] Wakil Direktur Utama PT PetroseaPada Mei 2013 Sudirman Said diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.[20] PT Petrosea adalah perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.[21] Executive Director APEC CEO Summit 2013Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.[22] Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.[23] Direktur Utama PT Pindad Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan, menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 118/MBU/2014.[15] Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing. Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia. Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat Pindad mampu menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.[24] Menteri ESDMKarier Sudirman Said di bidang energi dan migas membawanya dipilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Ia menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Chairul menggantikan Jero Wacik yang mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena tersangkut kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[25] Sudirman mengatakan akan mengembalikan kepercayaan publik pada kementerian ESDM dengan mengelola kementerian secara profesional dan transparan. Ia dipilih langsung oleh Jokowi yang mengatakan Menteri ESDM harus ada pemimpin dengan leadership yang kuat dan memiliki manajemen pengawasan. Sudirman dinilai memiliki rekam jejak yang memenuhi persyaratan tersebut.[26] Saat menjadi menteri, Sudirman Said sering cekcok dengan atasannya sendiri, yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli. Perseteruan mereka menyebabkan kehebohan di publik. Namun dia terkena reshuffle yang kedua karena kontroversi yang terjadi berkaitan dengan freeport dan PLN. Dia digantikan oleh Archandra Tahar. Sekretaris Jenderal PMISudirman Said gagal terpilih menjadi anggota DPR-RI pada Pemilu 2019. Ia kemudian ditunjuk oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2019-2024. Pada 20 Januari 2020, Sudirman Said beserta seluruh pengurus PMI pusat dilantik oleh Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menilai seluruh pengurus PMI memiliki kapasitas personalitas yang kuat dalam mengemban tugas tersebut. Posisi ini semakin menambah keterlibatan Sudirman dalam gerakan sosial dan kemanusiaan.[27] Komisaris Utama PT Transportasi JakartaWakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah transjakarta yang mesti diperhatikan oleh mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) itu. Dia mendorong program safety action plan segera dilaksanakan. Dia menyebutkan banyak warga Jakarta yang bergantung pada transjakarta sebagai transportasi unggulan saat ini.[28] kehadiran Sudirman Said diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih baik pada organisasi Transjakarta. Selain itu, bisa melanjutkan perjuangan Jaswandi dan Beni untuk membawa Transjakarta menjadi moda transportasi yang memenuhi semua kebutuhan mobilitas masyarakat.[29] Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
