Muhammad Feisal Tamin

Muhammad Feisal Tamin
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-12
Masa jabatan 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004
Presiden	Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Ryaas Rasyid Pengganti Taufiq Effendi
Informasi pribadi
Lahir	15 Juni 1941 (umur 83) Dompu, Sumbawa, NTB, Hindia Belanda
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Zainab Aryani
Anak	4
Profesi	Bikrorat, juru bicara, penulis
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

Muhammad Feisal Tamin (lahir 15 Juni 1941) adalah birokrat, jurnalis dan juru bicara^[1] yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong.

Feisal Tamin lahir di Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1941. Masa kecil hingga remaja dilalui di tempat kelahirannya. Di daerah itu menapaki jenjang pendidikan dari Sekolah Rakyat (SR) hingga Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). Tiga tahun menempuh pendidikan SPMA, ia tamat tahun 1960.^[2]

• 1963: Orientation on Public Administration
• 1964: Bachelor on Arts SEP
• 1967: Sarjana (Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik)
• 1985: Lemhanas (KRA XVIII)
• 2010: S3 (Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan)

Ia memulai karir pada tahun 1960 sebagai Petugas teknis pada Cotton Station (PPN Nusatenggara). Kemudian Feisal beralih profesi menjadi birokrat. Ia menjadi Staf Direktorat Landreform Landuse Departemen Agraria dari tahun 1961 hingga 1964. Ia naik pangkat menjadi Sekretaris Direktorat Landereform Landuse dari tahun 1964 hingga 1966. Tahun 1966, Departemen Agraria bergabung dalam Departemen Dalam Negeri, ia mendapatkan posisi yang sama hingga 1968 sebagai Sekretaris Landereform Landuse, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Feisal Tamin pindah posisi sebagai Kepala Bagian Penyuluhan/Humas, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dari tahun 1968 hingga 1975. Kemudian ia naik pangkat menjadi Kepala Bagian Humas/Penerangan Departemen Dalam Negeri RI dari tahun 1975 hinga 1978. Karirnya kembali naik sebagai Kepala Biro Humas/Juru Bicara^[3] Departemen Dalam Negeri, ia menjadi juru bicara selama 11 tahun (1978–1989).^[1]Selanjutnya, ia dipindahkan sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Rudini) Bidang Hubungan Antar Lembaga dari tahun 1989 hingga 1990, kemudian menjadi staf ahli menteri dalam negeri Bidang Kesejahteraan Masyarakat dari tahun 1990 hingga 1994.

Selanjutnya pada tahun 1994, Feisal ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri Yogie Suardi Memet hingga tahun 1998. Tahun 1998, ia memperoleh puncak posisi birokrat di d.epartemen sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.^[2] Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum adalah posisi terakhirnya sebagai birokrat dari tahun 1998 hingga 1999.^[4]

Tahun-tahun terakhirnya sebagai birokrat, ia merangkap sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perwakilan birokrat pada periode 1997–1999. Periode berikutnya, ia kembali menjadi Anggota MPR dan mendapat posisi Ketua Fraksi Utusan Golongan dari tahun 1999 hingga 2001. Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, Feisal dipercaya menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong.^[5][6]

Feisal Tamin juga menduduki posisi non-struktral pada beberapa organisasi. Pada tahun 1962 hingga 1967, ia menjadi Sekretaris II Badan Nasional Penyediaan Tanah/Landuse untuk Tanaman Gula. Kemudian dia menjadi Ketua I Badan Koordinasi Humas Pusat dari tahun 1976 hingga 1989, salah satu pemimpin bagian Hubungan Masyarakat (Humas) seluruh departemen (kementerian) di Indonesia.

Pada tahun 1984, ia ditunjuk salah satu pejabat lembaga nonstruktural Dewan Siaran Nasional sebegai Ketua Komisi I (Bidang Politik & Pemerintahan) hingga tahun 1989. Selain itu, ia merangkap sebagai Anggota Badan Sensor Film dari tahun 1986–1990 dan Anggota Pokja Politik Dalam Negeri, Anggota Pokja Sumber Daya Alam, dan Penilai/Penguji TASKAP pada Lembaga Pertahanan Nasional dari tahun 1986 hingga 1994. Karena pengalamannya di bidang penyiaran dan humas, ia menjadi salah Komite Seleksi Nasional dan Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI).^[1] Ia dipercaya sebagai anggota komite dan dewan juri pada lembaga tersebut dari 1988 hingga 1993.

Pada tahun 1990, Presiden Soeharto melantik Feisal Tamin sebagai salah satu Anggota Badan Telekomunikasi Nasional, lembaga non-struktural di bawah Departemen Penerangan. Ia menjadi anggota lembaga tersebut hingga tahun 1998.

Feisal juga tergabung di organisasi keagamaan, dari 1978 hingga 2007, ia menjadi Ketua I Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional, di saa yang sama dari tahun 1978 hingga 1983, Anggota DPP Majelis Ulama Indonesia. Selain itu di tahun 1979 hingga 1989, Penasehat Himpunan Seni Budaya Islam (1983–1987), Feisal tergabung menjadi Anggota Pengurus Badan Ta'Mir Masjid Istiqlal, Anggota Tim Penerangan Haji dan Umroh (1982–1989), Pembina Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Pusat (1985–1995), Ketua Bakor Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (1990–1998) Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia (1991–1995), Anggota Pimpinan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Umat (1992–1999), Pembina Utama Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Pusat (1995–2004).

Feisal menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dari tahun 1999 hingga 2004. Ia dikukuhkan sebagai ketua umum Musyawarah Nasional KORPRI tanggal 17 Februari 1999^[7]

Feisal Tamin juga aktif menulis beberapa buku terkait pemerintahan, berikut daftar buku yang ditulis, diantaranya:

• Membangun Komunikasi Politik, Interaksi Pers-Pemerintah dan Masyarakat (1990)
• Demokrasi Pancasila, Beberapa Catatan Penerapannya (1993)
• Pembangunan Daerah, Tinjauan Kebijakan dan Implementasi (1996)
• Penataan Ruang Wilayah Bangsa dan Pemukiman Berwawasan Lingkungan (1997)
• Netralitas KORPRI demi NKRI (2000)
• Good Governance, Tata Kelola Pembangunan yang Bertanggungjawab (2002)
• Budaya Kerja Aparatur (2002)
• Wawasan Pembangunan Berkelanjutan (2003)
• Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara (2004)
• Pelayanan Publik, Reposisi Peran dan Fungsi Institusi Pemerintahan (2004)

• Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan, Struktur Kelembagaan dan Profesionalitas Aparat terhadap Pelayanan Sertifikasi Tanah (Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan) (2010)

• Profil di tokohindonesia.com Diarsipkan 2006-01-11 di Wayback Machine.