Pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jepang

Pertanian, kehutanan, dan perikanan (bahasa Jepang: 農林水産, nōrinsuisan) membentuk sektor utama industri dari ekonomi Jepang bersama dengan industri pertambangan Jepang, tetapi semua itu hanya menyumbang 1,3% dari produk nasional bruto. Hanya 20% dari tanah Jepang yang cocok untuk budidaya, dan ekonomi pertanian disubsidi dengan tinggi.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi ekonomi Jepang hingga tahun 1940-an, tetapi setelah itu menurun menjadi relatif tidak penting. Pada akhir abad ke-19 (Periode Meiji), sektor-sektor ini telah menyumbang lebih dari 80% lapangan kerja. Pekerjaan di bidang pertanian menurun pada periode sebelum perang, tetapi sektor ini masih menjadi pemberi kerja terbesar (sekitar 50% dari angkatan kerja) pada akhir Perang Dunia II. Selanjutnya menurun menjadi 23,5% pada tahun 1965, 11,9% pada tahun 1977, dan menjadi 7,2% pada tahun 1988. Pentingnya pertanian dalam perekonomian nasional kemudian terus menurun dengan cepat, dengan pangsa produksi pertanian bersih dalam GNP akhirnya berkurang antara tahun 1975 dan 1989 dari 4,1% menjadi 3% Pada akhir 1980-an, 85,5% petani Jepang juga terlibat dalam pekerjaan di luar pertanian, dan sebagian besar petani paruh waktu ini memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari kegiatan nonpertanian.

Ledakan ekonomi Jepang yang dimulai pada 1950-an membuat para petani tertinggal jauh dalam hal pendapatan dan teknologi pertanian. Mereka tertarik pada kebijakan pengendalian pangan pemerintah yang menjamin harga beras yang tinggi dan para petani didorong untuk meningkatkan hasil panen apa pun yang mereka pilih sendiri. Petani menjadi produsen beras massal, bahkan mengubah kebun sayur sendiri menjadi sawah. Output mereka membengkak menjadi lebih dari 14 juta metrik ton pada akhir 1960-an, akibat langsung dari area budidaya yang lebih besar dan peningkatan hasil per unit area, karena teknik budidaya yang lebih baik.

Tiga jenis rumah tangga petani berkembang: mereka yang secara eksklusif terlibat dalam pertanian (14,5% dari 4,2 juta rumah tangga pertanian pada tahun 1988, turun dari 21,5% pada tahun 1965); mereka yang memperoleh lebih dari setengah pendapatan mereka dari pertanian (14,2% turun dari 36,7% pada tahun 1965); dan mereka yang sebagian besar melakukan pekerjaan selain bertani (naik 71,3% dari 41,8% pada 1965). Karena semakin banyak keluarga petani beralih pada kegiatan nonpertanian, populasi petani menurun (turun dari 4,9 juta pada tahun 1975 menjadi 4,8 juta pada tahun 1988). Tingkat penurunan melambat pada akhir 1970-an dan 1980-an, tetapi usia rata-rata petani meningkat menjadi 51 tahun pada 1980, dua belas tahun lebih tua dari rata-rata karyawan industri. Secara historis dan hari ini, jumlah petani perempuan melebihi petani laki-laki.^[1] Data pemerintah dari tahun 2011 menunjukkan perempuan memimpin lebih dari tiga perempat usaha agribisnis baru.^[2]

Pada tahun 2018, Jepang memproduksi 9,7 juta ton beras (produsen terbesar ke-13 di dunia), 3,6 juta ton bit gula (digunakan untuk memproduksi gula dan etanol), 1,2 juta ton tebu (digunakan untuk memproduksi gula dan etanol), 208 ribu ton kesemek (produsen terbesar ke-4 di dunia), 2,7 juta ton berbagai macam sayuran, 3 juta ton kentang, 1,3 juta ton kubis, 1,6 juta ton bawang, 773 ribu ton jeruk keprok, 756 ribu ton apel, 764 ribu ton gandum, 724 ribu ton tomat, 612 ribu ton wortel, 578 ribu ton selada dan sawi putih , 550 ribu ton mentimun, 317 ribu ton semangka, 300 ribu ton terong, 258 ribu ton pir, 226 ribu ton bayam , 211 ribu ton kedelai, 197 ribu ton labu, 174 ribu ton barli, 174 ribu ton anggur, 164 ribu ton kembang kol dan brokoli, 164 ribu ton uwi, 163 ribu ton strawberry, 143 ribu ton melon, 141 ribu ton talas, 140 ribu ton lada, 113 ribu ton persik, 112 ribu ton aprikot, di samping produksi yang lebih kecil dari produk pertanian lainnya.^[3]

Ciri yang paling mencolok dari pertanian Jepang adalah kekurangan lahan pertanian. Lahan yang ditanami seluas 49.000 kilometer persegi (19.000 sq mi) hanya mencakup 13,2% dari total luas lahan pada tahun 1988. Namun, lahan tersebut dibudidayakan secara intensif. Sawah menempati sebagian besar pedesaan, baik di dataran aluvial, lereng bertingkat, atau lahan basah dan teluk pesisir. Lahan pertanian non-padi berbagi teras dan lereng yang lebih rendah dan ditanami dengan gandum dan barli di musim gugur dan dengan ubi jalar, sayuran, dan beras kering di musim panas. Tumpang sari adalah umum: tanaman seperti itu berganti-ganti dengan kacang dan ercis.

Pertanian Jepang telah dicirikan sebagai sektor "sakit" karena harus menghadapi berbagai kendala, seperti ketersediaan lahan subur yang berkurang dengan cepat dan pendapatan pertanian yang turun. Masalah kelebihan beras semakin diperparah oleh perubahan besar-besaran dalam pola makan banyak orang Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Bahkan kegagalan panen padi yang besar tidak mengurangi akumulasi stok lebih dari 25% dari cadangan. Pada tahun 1990, Jepang memiliki 67% swasembada produk pertanian dan menyediakan sekitar 30% dari kebutuhan sereal dan pakan ternaknya.

Sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas, "Organisasi Pengelola Perantara Lahan Pertanian (nōchi chūkan kanri kikō)," juga dikenal sebagai Bank Lahan Pertanian, diperkenalkan sebagai bagian dari paket reformasi pada tahun 2014, yang juga mencakup reformasi Komite Pertanian lokal. Seperti yang dicatat Jentzsch, "Paket reformasi seharusnya merasionalisasikan konsolidasi lahan pertanian ke tangan ninaite [pembawa] lahan, termasuk perusahaan.^[4]

Peternakan adalah kegiatan kecil. Permintaan daging sapi meningkat pada tahun 1900-an, dan petani sering kali beralih dari peternakan sapi perah ke produksi daging sapi berkualitas tinggi (dan berbiaya tinggi), seperti daging sapi Kobe. Sepanjang tahun 1980-an, produksi daging sapi dalam negeri memenuhi lebih dari 2% permintaan. Pada tahun 1991, sebagai akibat dari tekanan berat dari Amerika Serikat, Jepang mengakhiri kuota impor kentang serta buah jeruk. Susu sapi sangat banyak di Hokkaido, di mana 25% petani menjalankan perusahaan susu, tetapi sapi perah juga dipelihara di Iwate, di Tōhoku, dan di dekat Tokyo dan Kobe. Sapi potong sebagian besar terkonsentrasi di Honshu barat, dan di Kyushu. Babi, hewan peliharaan tertua yang dibesarkan untuk makanan, ditemukan di mana-mana. Babi adalah daging yang paling populer.

Sebagian besar daging sapi impor berasal dari Australia, karena daging sapi dari AS dan Kanada dilarang setelah kasus pertama BSE di negara-negara tersebut. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2006.

Dua pertiga dari tanah Jepang adalah hutan. 40% hutan di Jepang adalah hutan tanaman, seperti cedar dan sipres. Mereka terutama ditanam setelah Perang Pasifik, dalam upaya untuk memproduksi bahan bangunan, tetapi setelah Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, mereka mengganti bahan bangunan dari kayu menjadi beton bertulang. Selain itu, kayu impor yang lebih murah menjadi lebih menarik, dibandingkan dengan kayu dalam negeri yang diproduksi di pegunungan terjal dan biaya tenaga kerja yang tinggi. Saat ini, banyak hutan tanaman yang terlalu lebat dan perlu penjarangan.

Pada tahun 2015, industri kehutanan Jepang menghasilkan 20,05 juta m³ volume kayu dan 436,3 miliar yen produksi, setengahnya adalah produksi jamur. Kehutanan menyumbang 0,04% dari PDB Jepang.^[5]

Industri perikanan Jepang telah sangat terpukul oleh kekhawatiran makanan laut yang terkontaminasi radioaktif yang dihasilkan dari bencana nuklir Fukushima 2011. Sejak 2011, Jepang telah membuang air radioaktif dari Pembangkit Nuklir Fukushima ke Pasifik.

Setelah krisis energi 1973, penangkapan ikan laut dalam di Jepang menurun, dengan tangkapan tahunan pada 1980-an rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai menyumbang rata-rata 50% dari total tangkapan ikan nasional pada akhir 1980-an meskipun mereka mengalami pasang surut yang berulang selama periode itu. Perikanan pesisir memiliki tangkapan yang lebih kecil daripada perikanan laut utara pada tahun 1986 dan 1987. Secara keseluruhan, tangkapan ikan Jepang mencatat pertumbuhan yang lebih lambat pada akhir 1980-an. Sebaliknya, impor produk laut Jepang meningkat pesat pada 1980-an, dan hampir 2 juta ton pada 1989.

Industri perikanan Jepang, baik domestik maupun luar negeri, telah lama berpusat di pasar ikan Tsukiji, di Tokyo, yang merupakan salah satu pasar grosir terbesar di dunia untuk makanan laut segar, beku, dan olahan.

Jepang juga telah sangat maju dalam teknik akuakultur atau budidaya laut. Dalam sistem ini, teknik inseminasi dan penetasan buatan digunakan untuk membiakkan ikan dan kerang, yang kemudian dilepaskan ke sungai atau laut. Ikan dan kerang ini ditangkap setelah mereka tumbuh besar. Salmon dibesarkan dengan cara ini.

Jepang memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan perikanan, termasuk Nagasaki, di barat daya Kyūshū; Otaru, Kushiro, dan Abashiri di Hokkaidō. Pelabuhan perikanan utama di pantai Pasifik Honshū termasuk, Hachinohe, Kesennuma, dan Ishinomaki di sepanjang pantai Sanriku, serta Choshi, Yaizu, Shimizu, dan Misaki di timur dan selatan Tokyo.

Jepang juga merupakan salah satu dari sedikit negara perburuan paus di dunia. Jepang adalah anggota Komisi Perpausan Internasional, di mana pemerintah berjanji bahwa armadanya akan membatasi tangkapan mereka pada kuota internasional, tetapi itu menarik kecaman internasional karena kegagalannya menandatangani perjanjian yang menempatkan moratorium penangkapan paus sperma. Pada 2019, Jepang menarik diri dari Komisi Perpausan Internasional dan sekarang secara terbuka berburu paus di perairan internasional.

Dua dari perusahaan perikanan terbesar di Jepang adalah Nippon Suisan Kaisha dan Maruha Nichiro; masing-masing mempekerjakan lebih dari 10.000 orang dan memiliki anak perusahaan di seluruh dunia.

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas industri perikanan. Badan Perikanan Jepang menyatakan bahwa Rencana Dasar Perikanan dikembangkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2007, dan mengklaim bahwa pemerintah sedang bekerja untuk membangun praktik perikanan dan perikanan yang kuat dan bertahan lama dengan mempromosikan pemulihan keseluruhan industri perikanan. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan survei dan penelitian tentang sumber daya perikanan, mempromosikan pengelolaan sumber daya internasional di perairan internasional, mempromosikan kerja sama internasional di daerah penangkapan ikan internasional, dan meningkatkan lingkungan kehidupan untuk semua kehidupan akuatik di perairan pedalaman, sementara pada saat yang sama mempromosikan akuakultur. Restorasi ini terdiri dari banyak fase yang berbeda untuk memasukkan restorasi dan pengelolaan sumber daya perikanan tingkat tinggi.

Prioritas lain dari pemerintah Jepang termasuk terus mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan operasi perikanan, baik menggabungkan teknologi baru yang dibutuhkan tempat kerja, atau menciptakan dan mengeksploitasi kekayaan intelektual. Juga, di bagian atas daftar adalah reorganisasi organisasi industri tenaga kerja ikan dari atas ke bawah. Pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok operator perikanan dengan membantu memperoleh peralatan yang diperlukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, melalui pengenalan sistem operasi hemat energi. Untuk mempertahankan tenaga kerja yang kuat di industri perikanan, pemerintah memiliki program untuk mendorong mahasiswa untuk melihat industri ini sebagai jalur karir yang memungkinkan. Ini termasuk kegiatan pendukung yang memberikan kesempatan untuk mengalami penangkapan ikan dan budidaya ikan dengan jaring stasioner. Pemerintah juga memberikan informasi pekerjaan dari perikanan di seluruh dunia kepada calon karyawan sambil mengadakan seminar pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan terkenal di bisnis perikanan Jepang. Terdapat juga program pelatihan di tempat yang disponsori pemerintah bagi individu yang berencana untuk berkarir di industri perikanan. Perikanan di Jepang diatur oleh Badan Perikanan Jepang.

Dinas Perikanan dibagi menjadi empat departemen: Departemen Perencanaan Kebijakan Perikanan, Departemen Pengelolaan Sumber Daya, Departemen Pengembangan Sumber Daya, dan Departemen Pelabuhan Perikanan. Departemen Perencanaan Kebijakan Perikanan bertanggung jawab atas perencanaan kebijakan tentang perikanan, dan semua urusan administrasi yang sejalan dengan organisasi. Departemen Manajemen Sumber Daya merencanakan pengembangan perikanan Jepang yang berkelanjutan. Departemen Pengembangan Sumber Daya membawahi penelitian dan pengembangan ilmiah di bidang perikanan. Departemen Pelabuhan Perikanan merupakan basis kegiatan produksi perikanan dan juga basis distribusi dan pengolahan hasil laut.

• Memancing Ayu
• Memancing Tenkara, sejenis memancing kecoak
• Kapal pabrik
• Terumbu buatan digunakan untuk meningkatkan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan di garis pantai.
• Perburuan Lumba-lumba

Pada tahun 2008, The Crab Cannery Ship oleh Takiji Kobayashi, sebuah novel Marxis tahun 1929 tentang kru perahu kepiting yang bertekad untuk melawan kapten yang kejam dalam kondisi yang keras, menjadi buku terlaris yang mengejutkan, berkat kampanye iklan yang menghubungkan novel ini dengan pekerja miskin.^[6][7]

• Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Jepang)
• Proteksionisme Pertanian di Jepang
• Wanita dalam pertanian di Jepang
• Efek radiasi dari kecelakaan nuklir Fukushima I
• Biologi kelautan

• Iijima, Midori (26 February 2015). Japanese Women in Agriculture - Overview (PDF) (Laporan). USDA Foreign Agricultural Service. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 November 2016. Diakses tanggal 9 November 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
•  Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies. - Japan
• Comitini, S. (1966). MARINE RESOURCES EXPLOITATION AND MANAGEMENT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF JAPAN. Economic Development & Cultural Change, 14(4), 414. Retrieved from Business Source Complete database.
• Fisheries Agency. (2009). Fisheries Policy for FY2009 (Executive Summary). Retrieved from http://www.jfa.maff.go.jp/e/annual_report?2008/pdf/data3.pdf^{[pranala nonaktif permanen]}
• Adrianto, L.,Yoshiaki, M., Yoshiaki, S. (1995). Assessing local sustainability of fisheries system: a multi-criteriea participatory approach with the case of Yoron Island, Kagoshima prefecture, Japan. Marine Policy, 29(1),19-23. Retrieved from Science Direct database.

• Hayami, Yujiro, and Saburo Yamada. The agricultural development of Japan: a century's perspective (University of Tokyo Press, 1991).

• MAFF website