Share to:

 

Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan waktu pembentukan

₰

  • Lambang Jawa Timur
    Lambang Jawa Timur
  • Peta lokasi Jawa Timur di Indonesia
    Peta lokasi Jawa Timur di Indonesia
  • Peta kabupaten di Jawa Timur
    Peta kabupaten di Jawa Timur
Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Jawa Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 35.26 Bangkalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 18 8/273
2 35.10 Banyuwangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 25 28/189
3 35.05 Blitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 22 28/220
4 35.22 Bojonegoro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 28 11/419
5 35.11 Bondowoso Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 23 10/209
6 35.25 Gresik Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974[2] 1 November 1974 18 26/330
7 35.09 Jember Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 31 22/226
8 35.17 Jombang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 21 4/302
9 35.06 Kediri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 26 1/343
10 35.24 Lamongan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 27 12/462
11 35.08 Lumajang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 21 7/198
12 35.19 Madiun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 15 8/198
13 35.20 Magetan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 18 28/207
14 35.07 Malang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 33 12/378
15 35.16 Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 18 5/299
16 35.18 Nganjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 20 20/264
17 35.21 Ngawi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 19 4/213
18 35.01 Pacitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 12 5/166
19 35.28 Pamekasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 13 11/178
20 35.14 Pasuruan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 24 24/341
21 35.02 Ponorogo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 21 26/281
22 35.13 Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 24 5/325
23 35.27 Sampang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 14 6/180
24 35.15 Sidoarjo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 18 31/322
25 35.12 Situbondo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 17 4/132
26 35.29 Sumenep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 27 4/330
27 35.03 Trenggalek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 14 5/152
28 35.23 Tuban Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 20 17/311
29 35.04 Tulungagung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 19 14/257
30 35.79 Kota Batu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001[3] 21 Juni 2001 3 5/19
31 35.72 Kota Blitar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965[4] 1 September 1965 3 21/-
32 35.71 Kota Kediri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5] 14 Agustus 1950 3 46/-
33 35.77 Kota Madiun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5] 14 Agustus 1950 3 27/-
34 35.73 Kota Malang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5] 14 Agustus 1950 5 57/-
35 35.76 Kota Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 3 18/-
36 35.75 Kota Pasuruan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[6] 14 Agustus 1950 4 34/-
37 35.74 Kota Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 5 29/-
38 35.78 Kota Surabaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1] 8 Agustus 1950 31 154/-


Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae "UU No. 12 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  2. ^ "PP No. 38 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  3. ^ "UU No. 11 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  4. ^ "UU No. 18 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  5. ^ a b c "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  6. ^ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
Kembali kehalaman sebelumnya